MENGUJI DAKWAAN KEBIJAKAN GUS YAQUT YANG DIANGGAP MEMPERKAYA ORANG LAIN DAN KORPORASI - Salah satu dakwaan yg selama ini dialamatkan pada Gus Yaqut dalam kasus kuota haji adalah melalui kebijakannya dianggap memperkaya orang lain, dan korporasi. Benarkah? Mari kita uji. Di tahun 2023, saat terjadi pembagian 8.000 kuota tambahan dengan komposisi 92:8, oknum Subdit Perizinan Haji Khusus dan PIHK sudah bermain fee percepatan. Tahun 2024, saat pembagian 20.000 kuota tambahan diubah menjadi 50:50 demi keselamatan jemaah, praktik yg sama masih dilakukan oleh para pelaku, bahkan melibatkan calo dari luar. Bahkan ada eks Dirjen mengaku msh terima uang di tahun 2025, saat Gus Yaqut tak lagi menjabat Menag. Di saat yg sama, beberapa PIHK mengaku tetap mendapat kuota sesuai pengajuan tanpa membayar fee. Apa artinya? Adanya praktik fee percepatan tidak serta merta jadi bukti bahwa kebijakan Gus Yaqut bertujuan memperkaya pihak tertentu. Perlu diingat, pembahasan DPR tahun 2024 tidak sama dg tahun sebelumnya. Sebelumnya RDP dilakukan setelah KMA terbentuk. Namun di tahun 2024, Komisi VIII DPR membahas BPIH berdasarkan asumsi kuota 92:8, bahkan sebelum KMA terbit dan kuota tambahan resmi masuk E-Hajj. Saat Hilman Latief saat itu menyampaikan keberatan, Komisi VIII menjawab, “Masa ngga percaya dengan presiden?”. Apa artinya? Inisiatif tdk datang dari Gus Yaqut Satu lagi fakta. Setelah KMA terbit, Kemenag sampai 3 kali mengirim surat ke Komisi VIII untuk meminta RDP ulang, namun tidak direspon. Berhubung waktu yg semakin mepet, Kemenag meminta arahan Setneg. Arahan dari Setneg, Keppres hanya bisa diubah melalui RDP. Karena RDP tidak terlaksana, maka Keppres yang ada tetap digunakan dengan syarat tidak melampaui pagu BPIH. Sampai sini harusnya klir Praktik fee sudah ada sejak sebelum 2024, saat pembagian kuota masih 92:8 dan masih terjadi saat pembagian kuota berubah menjadi 50:50 Fokus sidang pembuktian sejak awal seharusnya diarahkan pada oknum-oknum ASN dan pejabat level teknis yg jelas-jelas memanfaatkan kebijakan Menag untuk mencari celah keuntungan pribadi bekerjasama dg calo kuota, dan sebagian diantaranya faktanya memang sudah ngaku. Bukan justru menghabiskan waktu sibuk mencari-cari kesalahan kebijakan Gus Yaqut.