Akbar Kiahaly 🍉 💙🖤

Analisis Hukum Tata Negara yang sangat tajam dan mematikan dari Pakar HTN Margarito Kamis di ILC: Ketika Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Dibatalkan Mahkamah Agung (MA), Berkas Tersebut Dianggap NULL (Tidak Pernah Ada). Akibatnya, Kedudukan Gibran Masuk Kategori "TIDAK LAGI MEMENUHISYARAT" Sesuai Konstitusi. Margarito Kamis menguliti konstruksi hukum ketatanegaraan yang gugur secara fundamental ; 1. Pembatalan Mutlak (Nullification): Putusan MA tidak sekadar membatalkan suket secara administratif biasa, melainkan nullification. Artinya, sejak hari pertama diterbitkan oleh Kemendikbud, surat penyetaraan tersebut secara hukum dianggap TIDAK PERNAH ADA. Pertanyaan konstitusionalnya: Bagaimana mungkin seseorang menggunakan dokumen yang tidak pernah ada untuk memperoleh hak pencalonan cawapres. 2. Kelahiran Keadaan Hukum Baru (Novum): Saat pendaftaran 2023 di KPU, dokumen tersebut dianggap sah karena belum ada temuan hukum materiil. Namun, begitu muncul vonis MA dan MK yang mencabut keabsahannya, maka terciptalah keadaan hukum baru. 3. Pemberlakuan Norma "Tidak Lagi Memenuhi Syarat" (Pasal 7A/7B UUD 1945): Perubahan keadaan hukum inilah yang secara otomatis memasukkan posisi Gibran ke dalam frasa konstitusi: "tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden". Margarito membedah bahwa frasa ini dirancang agar pimpinan negara yang kehilangan syarat legalitas di tengah jalan bisa diproses pemakzulan (impeachment). Dalam tradisi hukum konstitusi mana pun di dunia, tidak ada pejabat publik termasuk presiden atau wakil presiden yang kebal dari pemberhentian jika syarat legalitas jabatannya gugur demi hukum. Dua peradilan tertinggi (MK & MA) sudah mengetok palu bahwa syaratnya tidak ada dan dokumennya tidak sah. DPR RI tidak boleh terus-menerus menutup mata atas keadaan hukum baru ini. Segera jalankan Pasal 7A UUD 1945 (Impeachment) demi menegakkan muruah Rule of Law Indonesia.