Kebijakan Gus Yaqut selaku Menag saat itu terkait pembagian skema kuota haji 50:50 nampak jelas bukan sengaja untuk memperkaya diri, apalagi memperkaya orang lain dan korporasi. Apa alasannya? Aksi pungutan liar, fee percepatan, dan penerimaan uang ini terbukti sudah dilakukan lama sejak sebelum skema 50:50 dan masih terjadi setelahnya. Praktik-praktik semacam ini jelas melibatkan oknum-oknum internal Kemenag dan pihak eksternal. Bikin sirkel dan jaringan ky gini tdk bisa sekali jadi, jelas butuh waktu. Bukti lain, sirkel begal itu sendiri sdh mengakui dlm persidangan. Di musim haji 2023 (perlu dicatat, skemanya saat itu masih 92:8) mereka sdh terima fee percepatan, duitnya sdh dipake beli aset dan barang-barang mewah pribadi. Ada juga pengakuan oknum dirjen yg masih terima duit dlm bentuk valas di musim haji 2025, bahkan saat kasus ini sdh mulai diperiksa KPK dan Menterinya bukan lagi Gus Yaqut. Uangnya sdh disita, entah disebut uang gratifikasi, fee, atau entah apa oleh KPK. Namun lucunya, saat ada pihak-pihak yg jelas diketahui oleh KPK tercatat menerima aliran uang, justru Gus Yaqut dan kebijakannya yg dikriminalisasi. Padahal ada 27 nama yg muncul sebagai penerima uang. Sampai kapan 27 nama itu akan tetap disebut sebagai saksi?

IRONI PEMBERANTASAN KORUPSI - Kamis, 2/5/2026, Kajati Sumut menyampaikan permohonan maaf di rapat Komisi III DPR atas kegaduhan yang timbul dalam penanganan perkara Amsal Sitepu, korban kriminalisasi akibat ketidakjelasan standar baku harga jasa kreatif. Amsal Sitepu akhirnya dibebaskan, setelah menanggung stigma sekian lama akibat dituduh sebagai pelaku korupsi. 13 Oktober 2026, Amsal Sitepu hadir bersama Ibrahim Arif (Ibam) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 13 Oktober 2026 untuk memberi dukungan moral kepada Mantan Menag Yaqut dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Ibrahim Arief (Ibam), yg juga diterdakwakan di kasus dugaan korupsi Chromebook, membantu tim penasihat hukum mantan Gus Yaqut dg membangun sistem kecerdasan buatan (AI) untuk menelaah berkas perkara, memetakan hubungan antar fakta dan saksi, serta aliran dana di kasus kasus kuota haji. Dukungan moral bukan berarti menghalangi proses hukum. Justru Amsal Sitepu dan Ibrahim Arif hadir sebagai bagian dari harapan agar proses hukum dilakukan secara adil dan benar. Karena keduanya adalah korban langsung bagaimana pemberantasan korupsi di negeri ini masih dilakukan setengah hati dan terkesan tebang pilih. Peradilan pemberantasan korupsi harus mampu mengadili penerima uang sebenarnya, bukan mempidanakan kebijakan apalagi menghakimi seseorang dg motivasi yg jauh dari niat dan upaya penegakan hukum. Seperti halnya Amsal Sitepu, Gus Yaqut juga telah dihakimi jauh sebelum sidang dimulai. Opini yg difabrikasi, headline berita yg sepihak, narasi pers rilis KPK yg terus menerus dipelintir oleh akun-akun tertentu yg terus menerus menyudutkan. Dan kemana akun-akun itu sekarang saat pelaku sebenarnya di kasus korupsi kuota haji mulai mengaku satu persatu dalam persidangan? Dan bahkan hingga kini Amsal Sitepu masih merasakan stigma itu ada meskipun ia telah dibebaskan. Seolah ia tak boleh menyuarakan sikap dan pendapatnya atas hal yg sama yg menimpa dirinya.

Ada satu fakta terkait kasus kuota haji terungkap dlm persidangan 15 Okt 2026. Bisa jadi luput dari perhatian publik, atau dianggap kurang penting bagi JPU dan majelis hakim. Namun secara teknis sangat terkait dg kebijakan pembagian kuota. Ini tentang Mina Jadid. Mina Jadid (artinya "Mina Baru") adalah wilayah perluasan yang ditetapkan Pemerintah Saudi di luar batas geografis asli Mina. Lokasinya lebih jauh dari area asli Mina (Mina Qadim) dan Jamarat (lokasi pelemparan jumrah), sekitar 3 hingga lebih dari 6 kilometer dari pusat Jamarat. Saksi Joko Asmoro dari PIHK, mengungkap bahwa semua jemaah haji Indonesia baik haji khusus maupun haji reguler di musim haji di era Gus Yaqut (2022-2024) tidak ditempatkan di Mina Jadid saat puncak haji berlangsung. Saksi juga menegaskan bahwa bahkan hingga saat ini, para ulama masih berbeda pendapat terkait keabsahan Mabit di Mina Jadid. Masih banyak yg berpendapat bahwa Mina Jadid bukan Mina. Dan masih ditambah lagi ada faktor jarak yg bisa menjadi masalah tambahan bagi jamaah. Kesaksian ini sekaligus menguatkan, bahwa kebijakan kuota haji saat itu memang mengedepankan kepentingan jama'ah sebagai pertimbangan utama. erakini.id/nasional/era-dklh…

TANGKAP DAN ADILI MALINGNYA, BUKAN KEBIJAKANNYA - Ada 3 kategori petugas haji. Yaitu tenaga medis, pembimbing ibadah, dan pendamping PIHK. Bahkan sdh sejak dulu, celah penyalahgunaan kuota biasanya terjadi pada posisi pendamping PIHK. Pada kasus kuota haji yg sdg bergulir, modus ini dilakukan dengan mencatat jemaah seolah-olah bagian dari manajemen PIHK. Seperti terungkap dlm persidangan, pelaku Ridwan Kurniawan selaku honorer di PHU menawarkan kuota pada PIHK. Jadi memang perlu main mata antara PIHK dan oknum di PHU dalam modus ini, karena status petugas harus dibuktikan melalui surat keterangan dari PIHK dan saat berangkat akan disamarkan akan diberi rompi petugas haji. Untuk modus ini Ridwan Kurniawan menarik fee dg jumlah bervariasi, antara 3.000-4.500 USD dari masing-masing PIHK. Sejauh kesaksian s/d sidang terakhir, tak pernah ada permintaan uang atau penyerahan uang ke Menteri. Uang berhenti di Ridwan Kurniawan dan sirkelnya sebelum akhirnya disita KPK Maka penting dlm kasus korupsi untuk memilah antara kebijakan dg kelakuan oknum-oknum bejat yg memanfaatkan celah kebijakan dan bahkan sdh belanja barang mewah dari uang haram. Jangan sampai menimpakan kejahatan yg dilakukan oknum bejat pada pembuat kebijakan.