
Bismillah #AMIN 🚫porn lover🚫bani PKI🚫Islamophobia🚫ceby🚫bani melambay🚫syiah🚫LGBT🚫Judi Slot
Bogor, Jawa Barat
Joined April 2023
- Tweets4.7K
- Following1.9K
- Followers1.8K
- Likes3.2K
Ki Ajar retweeted
10 NOVEMBER HARI PAHLAWAN
DIMANFAATKAN JADI HARI KUDETA?
(Analisis & peringatan spekulatif)
Prof. Mahfud menganalisis kasus LSP masuk ranah makar, karena produk final sadapan berujung sampai ke Solo.
Rencana serupa
disebut pernah dicoba
saat demo buruh Oktober kemarin wak.
Skenarionya
buruh mengepung istana,
chaos dikondisikan,
lalu Gibran digiring sebagai PEMENANG.
Tapi sebelum berjalan,
Listiyo sudah digeser.
Rencana itu gagal total wak.
Kini tanggal 10 November
disebut akan dipakai ulang.
Bertepatan Prabowo
direncanakan ke Turki
untuk KTT Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31).
Pola yang diwaspadai wak
massa mengarah ke DPR/MPR, Istana,
dan kantor pemerintahan. Chaos dirancang. Narasi prabowo kabur di suarakan lalu Narasi peralihan dipaksakan, lalu terjadi pengunduran diri masal menteri genk solo,Korban awal bisa jadi bahan bakar politik.
Lalu datang gibran, seakan-akan di citrakan menenangkan dan mengambil simpati rakyat. Dan akhirnya loyalis prabowo ditangkap dan di tahan semua.
Ini belum putusan pengadilan wak
Ini peta dugaan awak aja.
Tapi pola lama cukup jelas wak.
kemarahan rakyat ditumpangi,
simbol negara dibajak,
hasil akhir diarahkan ke satu nama.
Untuk adik-adik mahasiswa
dan rakyat sipil yang turun ke jalan
Hati-hati.
Jangan sampai demo bersih
dijadikan tangga kudeta.
Jangan sampai marah yang asli
diserahkan pada dalang yang bersembunyi.
Influencer bisa diturunkan
hanya untuk memancing emosi
tanpa arah. Ujungnya bukan keadilan,
tapi kursi.
Lihat pola sekarang sudah mulai mereka dendangkan.
Pendanaan, proksi, dan aktor ganda
selalu ada di perang seperti ini.
Genk solo, oligarki dan singapura untuk pengkondisian ekonomi.
Yang di dalam pemerintahan.
Yang di luar pemerintahan.
Yang berbisnis di balik isu.
Pesan sederhana wak
10 November adalah Hari Pahlawan.
Jangan biarkan ia direbut
menjadi hari kudeta.
Kalau turun, bawa kesadaran. Bukan hanya kemarahan.
Sebab di republik ini
makar jarang mengaku sebagai makar.
Ia lebih sering datang
dengan baju demo,
tagar rakyat,
dan senyum di balik layar.
INGAT 10 NOVEMBER 2026
Ki Ajar retweeted
PERNYATAAN SIKAP ATAS PENCOPOTAN KAPOLRES SUKOHARJO
Pencopotan Kapolres Sukoharjo adalah tanda Polri mau mendengar. Namun bagi anak-anak itu, keadilan baru dimulai, belum selesai.
Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah tegas yg diambil pada Senin, 2 November 2026. Seminggu lalu, belasan anak perempuan terbangun dalam ketakutan di asramanya. Hari ini, negara mulai menunjukkan bahwa ketakutan mereka didengar.
Langkah ini tidak lahir dari satu suara. Ia lahir dari keberanian para ustadzah yg bersuara dan mengadu, dari para wali santri, ulama, ormas Islam, wakil rakyat, lembaga negara, jurnalis, dan masyarakat luas yg menolak diam. Saya bersyukur bisa menjadi salah satu dari suara-suara itu.
Berdasarkan informasi resmi dan pemberitaan yg saya coba telaah, inilah perkembangan yg telah terjadi:
1. Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo dan menonaktifkan tiga personel lain, yaitu Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA. Keempatnya diperiksa Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan kode etik.
2. Menurut pendamping pesantren, barang-barang milik santri dan ustadzah yg sempat dibawa telah dikembalikan dalam keadaan utuh.
3. KPAI menilai operasi tersebut mengabaikan perlindungan anak. KPAI mencatat dugaan bentakan, penodongan senjata, dan perlakuan fisik terhadap seorang santriwati, serta meminta asesmen dan pendampingan psikologis bagi para santriwati dan orang tuanya.
4. Komnas HAM meminta pemeriksaan independen bersama Kompolnas, termasuk audit atas izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah hingga para santriwati.
5. Komnas Perempuan mengecam dugaan tindakan di luar prosedur yg merendahkan martabat perempuan, dan mengingatkan bahwa para santriwati dan ustadzah berstatus saksi, bukan tersangka.
Dengan segala apresiasi, saya perlu menyampaikan beberapa catatan agar langkah baik ini tidak berhenti di tengah jalan.
Pertama, pencopotan jabatan belum sama dengan pertanggungjawaban. Pencopotan dan penonaktifan adalah langkah administratif agar pemeriksaan berjalan bersih. Yg dinantikan publik adalah hasil pemeriksaan Propam: apa saja pelanggaran yg terbukti, siapa yg bertanggung jawab, dan sanksi apa yg dijatuhkan. Tanpa itu, pencopotan berisiko dibaca sebagai upaya meredam kegaduhan semata.
Kedua, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai komando. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob, dan menurut pemberitaan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Sejauh yg diumumkan, yg dinonaktifkan seluruhnya berasal dari Polres Sukoharjo, bahkan seorang Kapolres yg baru 28 hari menjabat. Karena itu, pemeriksaan semestinya juga meminta pertanggungjawaban Kapolda Jawa Tengah sebagai pemimpin operasi. Saya tidak menuntut kepala siapa pun. Saya hanya meminta keadilan yg utuh: setiap pihak yg merencanakan, memerintahkan, dan melaksanakan operasi itu diperiksa secara setara, tanpa ada yg dikorbankan dan tanpa ada yg dilindungi.
Ketiga, anak-anak itu belum menerima permintaan maaf. Hingga hari ini, yg disampaikan masih berupa keprihatinan dan empati. Bila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, permintaan maaf yg tulus dan langsung kepada para santriwati, ustadzah, dan keluarga mereka adalah bagian dari pemulihan itu sendiri.
Keempat, luka anak tidak sembuh oleh mutasi. Sepuluh santriwati berusia sekitar 10 hingga 16 tahun dan dua balita mengalami malam yg mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Pemulihan trauma mereka harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan kasus ini, bukan jumlah pejabat yg dicopot atau dimutasi.
Sejalan dengan rekomendasi KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, saya mengajukan permintaan berikut:
Kepada Kapolri: umumkan hasil pemeriksaan Propam secara terbuka, termasuk sanksi etik dan pidana bila terbukti, serta pastikan pemeriksaan mencakup seluruh unsur tim gabungan, termasuk dari Polda Jawa Tengah dan Brimob.
Kepada Propam dan Kompolnas: libatkan pengawas eksternal sebagaimana diminta Komnas HAM, dan audit keabsahan serta cakupan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.
Kepada Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan: dengarkan langsung kesaksian para santriwati dengan cara yg aman, ramah anak, dan didampingi psikolog serta wali, lalu sampaikan temuan kepada publik.
Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UPTD PPA: lakukan asesmen dan pendampingan psikologis yg tuntas bagi santriwati, ustadzah, balita, dan orang tua, hingga anak-anak itu benar-benar pulih.
Kepada Kementerian Agama: dampingi rumah tahfidz ini untuk memenuhi perizinan, bukan menghukumnya. Jangan sampai anak-anak yg sudah kehilangan rasa aman juga kehilangan tempat mereka menghafal Al Qur'an.
Kepada Polri secara kelembagaan: terbitkan pedoman penggeledahan di asrama putri dan lembaga pendidikan anak, yg mewajibkan polwan, pendamping anak, dan tokoh setempat dilibatkan sejak awal.
Saya juga menegaskan kembali bahwa pengusutan kasus pembakaran warung harus tetap berjalan tuntas. Membela anak-anak ini tidak sama dengan membela pelaku kejahatan. Keduanya adalah bagian dari keadilan yg sama.
Kepada para santriwati di Mojolaban: kalian tidak sendirian. Ketakutan kalian malam itu telah didengar oleh banyak orang di negeri ini. Semoga Allah swt mengembalikan rasa aman di hati kalian, menguatkan hafalan kalian, dan menjadikan peristiwa ini sebab kebaikan bagi kalian dan banyak anak lain di masa depan.
Kepada Bapak Kapolri: langkah pertama sudah Bapak ambil, dan saya menghormatinya. Kini publik menanti langkah berikutnya, agar "Polisi Bersama Masyarakat" benar-benar dirasakan, bahkan oleh anak paling kecil di asrama paling sederhana.
Saya akan terus mengawal kasus ini hingga hasil pemeriksaan diumumkan dan anak-anak itu pulih sepenuhnya.
Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.
Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia @prabowo
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia @SuyudiArioSeto
3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman
4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri
5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM
6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan
7. Ketua Ombudsman @OmbudsmanRI137
8. Ketua KPAI @KPAI_official
9. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah @provjateng @humasjateng
10. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_
11. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Mojolaban.
Ki Ajar retweeted
Dua orang ini bukannya membela santriwati2 yg diserbu dan dipermalukan aparat, kok malah mempermasalahkan perijinan dan legalitas ponpes.
Yuck fou!!
Ki Ajar retweeted
Dasar Babi
#ProdukPalsuJokowi
#ProdukPalsuJokowi
Ki Ajar retweeted
KECAMAN KERAS DAN SOMASI TERBUKA ATAS NAMA RAKYAT SUMATERA KEPADA KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO ATAS TINDAKAN ANGGOTA POLRI DI PONPES PUTRI SUKOHARJO!
Tembusan: @prabowo @bang_dasco
@habiburokhman
Kepada Yth.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
PERIHAL: KECAMAN KERAS DAN SOMASI TERBUKA ATAS DUGAAN TINDAKAN BERLEBIHAN ANGGOTA POLRI DALAM PENGGEREBEKAN PONDOK PESANTREN PUTRI DI SUKOHARJO.
Wak @SuyudiArioSeto,
Atas nama rakyat Sumatera, Awak mengecam keras tindakan anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di lingkungan pondok pesantren putri pada tengah malam dengan membawa personel bersenjata laras panjang.
Apakah menurut Kapolri tindakan seperti itu pantas dilakukan di lingkungan pendidikan yang dihuni anak-anak perempuan, termasuk mereka yang masih di bawah umur?
Jika memang terdapat dugaan tindak pidana pembakaran warung, silakan lakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Tidak ada seorang pun yang berhak menghalangi proses hukum.
Tetapi apakah dugaan tindak pidana dapat dijadikan pembenaran untuk menghadirkan aparat bersenjata lengkap di lingkungan pendidikan putri pada tengah malam, tanpa mempertimbangkan rasa aman dan kondisi psikologis para santriwati?
POLISI BUKAN PEMEGANG KEKUASAAN TANPA BATAS.
Kewenangan kepolisian dibatasi hukum, prosedur, prinsip proporsionalitas, dan kewajiban menghormati hak asasi manusia.
Sebagaimana diingatkan oleh Martin Luther King Jr.
Ketidakadilan di mana pun adalah ancaman bagi keadilan di mana pun.
Lebih jauh, apabila benar tuduhan pembakaran yang diarahkan kepada pihak pesantren tidak terbukti, maka tindakan aparat tersebut harus diperiksa secara serius. Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa lembaga pendidikan Islam diperlakukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan bukti.
Kami tidak akan menuduh seluruh institusi Polri menganut Islamofobia. Namun, Kapolri wajib memastikan tidak ada diskriminasi maupun perlakuan yang merendahkan kelompok masyarakat berdasarkan identitas keagamaannya.
Nelson Mandela pernah menegaskan:
To deny people their human rights is to challenge their very humanity.
Menolak hak asasi manusia seseorang berarti menantang kemanusiaannya sendiri.
MELALUI SOMASI TERBUKA INI, ATAS NAMA RAKYAT SUMATERA, KAMI MENUNTUT KAPOLRI:
1. Segera melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh anggota yang terlibat dalam penggerebekan tersebut.
2. Membuka secara transparan kronologi kejadian, dasar hukum tindakan, surat perintah, serta alasan penggunaan personel bersenjata laras panjang.
3. Menjelaskan apakah prosedur perlindungan anak dan penghuni pondok pesantren telah dipenuhi.
4. Memastikan kondisi psikologis para santriwati yang terdampak mendapat perhatian dan pemulihan yang layak.
5. Menyampaikan hasil evaluasi kepada publik serta menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun hukum.
6. Memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban resmi kepada masyarakat, khususnya keluarga para santriwati dan pihak pesantren.
KAPOLRI, JANGAN ANGGAP KECAMAN INI SEBAGAI SERANGAN TERHADAP POLRI. INI ADALAH TUNTUTAN AGAR POLRI TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA.
Kami memberikan desakan agar Kapolri segera merespons persoalan ini secara terbuka dan menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar memberikan pernyataan normatif.
Apabila tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas, rakyat Sumatera akan terus menyuarakan desakan reformasi kepolisian, termasuk tuntutan evaluasi kepemimpinan Kapolri dan pergantian jabatan apabila dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Presiden dan DPR juga harus memperhatikan persoalan ini. Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum semakin runtuh akibat tindakan yang tidak mendapatkan evaluasi.
Mahatma Gandhi mengajarkan
The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members.
Ukuran sejati suatu masyarakat dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan anggota masyarakatnya yang paling rentan.
Ki Ajar retweeted
COPOT KAPOLDA WARUNG BABI‼️‼️‼️
NAMANYA: ROY HARDI SIAHAan
SEKELAS WARUNG BABI DIBAWA KE ISU SAMPAI TERORISME, EKSTREMISME
SEPERTINYA BELIAU ANAK DIDIK TOTOK DAN LSP
SIAL BENER RAKYAT JATENG DAPAT KAPOLDA SEPERTI INI.
TEMPAT KAMI AJA TAK TERPAKAI INI ORANG.
Ki Ajar retweeted
Menguak Jodi Sutanto, Pemilik Mie Babi Tepi Sawah yang Picu Polemik Ponpes Putri Sukoharjo
mozaik.inilah.com/news/mengu…
Ki Ajar retweeted
Prof @mohmahfudmd yth, bangsa Indonesia sudah lebih 10 tahun disibukkan oleh kebohongan dinasti Jokowi.
Bangsa Indonesia harus diselamatkan dari kesibukan bangsa dari kelakuan dinasti ini.
Mari kita kompak selesaikan masalah ini.
Pasca vonis MA ttg Suket Gibran ada yg bilang vonis itu berlaku ke depan (prospektif) dan ada yang bilang berlaku surut (retroaktif). Kalau berlaku prospektif atau ex-nunc istilah yang dipakai dalam vonis adalah "dibatalkan" atau MA "membatalkan" artinya berlaku prospektif. Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex-tunc yang artinya berlaku surut (retroaktif) diksi amar putusan MA berbunyi "batal" (bukan membatalkan). MA menyatakan batal artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah.
Vonis MA terkait Suket Gibran menyatakan "batal" , bukan "membatalkan". Ia adalah ex-tunc artinya berlaku retroaktif dan Suket itu dianggap tidak pernah ada sehingga penggunaannya dianggap tidak sah sejak awal.
RT @PakKarti: 📍Benarkah Video ini banyak di-take down.
📍Ayok download atau repost keras video ini,
📍kita lawan dan kalahkan takedown me…






















