Ombudsman Republik Indonesia menyoroti hasil pemantauan antrean dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang dihimpun dari beberapa kantor Perwakilan Ombudsman RI pada 13 Oktober 2026. Rekapitulasi hasil pemantauan menunjukkan situasi yang tidak seragam, sebagian wilayah relatif lancar, sementara sejumlah wilayah menghadapi antrean panjang, kekosongan jenis BBM tertentu, hingga antrean kendaraan yang meluber ke badan jalan.
Permasalahan BBM dilaporkan di sejumlah provinsi, dengan antrean hingga satu kilometer, waktu tunggu 2–3 jam, serta kekosongan Solar atau Pertalite di sejumlah SPBU. Sementara itu, kondisi di beberapa wilayah lain relatif terkendali. Perbedaan kondisi ini menegaskan pentingnya pengelolaan pasokan sesuai kebutuhan wilayah dan pemantauan distribusi secara lebih rinci.
Baca selengkapnya pada tautan berikut ini: ombudsman.go.id/news/r/antre…
Mari bersama mengawal penyaluran BBM agar tepat sasaran dan pelayanan berjalan optimal. Jika menemukan dugaan maladministrasi, jangan ragu untuk menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Yuk, Jadi Pengawas Pelayanan Publik!
Pelayanan publik yang baik membutuhkan partisipasi masyarakat.
Melalui Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026, kamu bisa ikut berperan sebagai pengawas eksternal dengan memberikan penilaian terhadap kepercayaan dan persepsi maladministrasi dalam pelayanan publik.
Caranya mudah! Pindai QR Code pada konten ini atau akses bit.ly/kepercayaan_masyaraka…, lalu isi penilaian sesuai pengalaman dan pengamatanmu. Setiap partisipasi menjadi bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Jangan cuma mengeluh, ikut awasi dan suarakan pendapatmu!🙌
#OmbudsmanRI
#AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan Daring Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Halal (Self Declare maupun Reguler) bagi Sahabat Ombudsman dan pelaku usaha yang mengalami kendala terkait akses layanan, registrasi, sistem SIHALAL, pendampingan produk halal, hingga penerbitan sertifikat halal.
📅 Periode: Oktober–Desember 2026
📲 Sampaikan laporan melalui:
📞 0811-909-3737
📩 [email protected]
🔗 Pindai barcode pada poster untuk informasi lebih lanjut.
Mari bersama kawal pelayanan sertifikasi halal agar semakin cepat, transparan, dan bebas maladministrasi. Jika menemukan kendala pelayanan publik, laporkan kepada Ombudsman RI!
#OmbudsmanRI
#AwasiTegurLaporkam
Selamat siang, Sahabat. Ombudsman RI baru saja merilis siaran pers berjudul:
Ombudsman RI Buka Posko Pengaduan Daring Sertifikasi Halal
Baca selengkapnya pada tautan berikut ini:
ombudsman.go.id/news/r/ombud…
Ombudsman RI hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui Ombudsman On The Spot (OOTS) di Kota Sukabumi, yang digelar di Car Free Day (CFD) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kota Sukabumi pada 4–5 Oktober 2026. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan maupun berkonsultasi langsung terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik, mulai dari prosedur yang berbelit, penundaan berlarut, hingga dugaan pungutan liar.
Melalui OOTS, Ombudsman RI terus mendekatkan akses pengaduan kepada masyarakat sekaligus memastikan suara dan keluhan warga dapat ditindaklanjuti. Bersama, kita dorong pelayanan publik yang lebih mudah, adil, transparan, dan akuntabel.
Kota mana lagi yang ingin dikunjungi Ombudsman melalui OOTS? Tulis di kolom komentar! 👇🥰
#OmbudsmanRI
#AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI menyatakan kesiapan untuk mengawal pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan sebagai tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).
Hal ini disampaikan Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher yang hadir didampingi Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan dalam konferensi pers usai pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta sejumlah pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko, Gedung Trinity, Jakarta Selatan.
Baca selengkapnya di:
ombudsman.go.id/news/r/ombud…
Kali ini kita main This or That seputar pelayanan publik bareng Denny Sumargo @sumargodenny !🔥
Kira-kira Bang Densu bakal pilih yang mana ya kalau dikasih pilihan pengaduan online atau datang langsung?🧐
#OmbudsmanRI
#AwasiTegurLaporkan
Menemukan permasalahan dalam proses penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026? Jangan ragu untuk melapor kepada Ombudsman RI.
Sampaikan dugaan penyimpangan dalam proses seleksi, pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, maupun permasalahan lainnya yang berkaitan dengan proses penerimaan. Partisipasi masyarakat penting untuk membantu memastikan proses seleksi berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
📞 Keasistenan Utama II Ombudsman RI: 0811-9023-737
📧 [email protected]
Mari kawal bersama proses penerimaan Calon Taruna/Taruni yang bersih dan berintegritas. Ada masalah dalam pelayanan? Laporkan kepada Ombudsman RI.
#OmbudsmanRI
#AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI ingin memastikan hak rakyat terpenuhi dengan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demikian disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher saat melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, pada Selasa (6/10/2026) di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Sudaryono mengatakan BGN menyadari berbagai persoalan yang terjadi selama ini dan berharap dapat segera menyelesaikannya. Menurutnya, salah satu upaya penyelesaian dilakukan dengan menerima berbagai masukan, kritik, dan saran. Ia berharap kajian Ombudsman RI nantinya dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan.







