Ab 

Melihat kebijakan pembagian kuota haji tambahn ini harus dilihat secara lengkap, berdasarkan konteks, kewenangan dan kebutuhan demi keselamatan jemaah tentunya. Kebijakan diskresi dengan tindak pidana korupsi tentunya sangat beda, jangan dicampuradukkan. Didalam berbagai keterangan Saksi yang membantah terkait dengan adanya aliran uang atau perintah suap yang dilakukan oleh Gus Yaqut. Maka dari itu, sangat penting menguji setiap tuduhan terhadap Gus Yaqut berdasarkan bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan, bukan hanya sebatas asumsi atau framing saja. Gus Yaqut selaku terdakwa dalam kasus ini tentunya juga berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan objektif, bukan proses hukum pesanan kepentingan politik!