R.T.W retweeted
Tapi emang sedih bgt kok
Beberapa BPOM daerah bahkan untuk beli thermohigro datalogger aja cuma bisa yang 1 jutaan yang mungkin ga sampe setahun pake aja udah rusak
Soalnya anggarannya buat program laknat gajelas
R.T.W retweeted
1) BPOM anggarannya kena efisiensi
2) Hasil efisiensinya dipake buat MBG
3) BPOM gak bisa uji sampel MBG karena keterbatasan anggaran
R.T.W retweeted
“Pengabdian”
“ANEKA”
“BerAKHLAK”
Rupa2 politik bahasa untuk menundukkan @PNS_Ababil agar senantiasa patuh, lupa akan hak2nya, dan mematikan kritisisme dalam tubuh birokrasi selamanya 😌
R.T.W retweeted
Masalahnya, Pasal 24 UU ASN sudah menyebutkan bahwa ASN harus setia dan taat kepada pemerintahan yang sah, berbarengan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
Kalau ga patuh? ya kena sanksi disiplin.
Frasa setia dan taat kepada pemerintahan yang sah ini sering diinterpretasikan sebagai kepatuhan mutlak.
Ditambah lagi, budaya birokrasi kita sudah feodalistik sejak zaman Belanda dan militeristik sejak zaman Orba.
Walhasil, ASN ga mampu mengkritik pemerintah terang-terangan. Karena tidak didukung secara legal (dengan ketentuan UU ASN itu) dan tidak pula didukung secara kultural.
Kalau mau itu semua berubah, mulailah dengan:
1. Revisi pasal 24 UU ASN dengan mencopot frasa setia dan taat kepada pemerintahan yang sah
2. Massivkan regenerasi ASN dengan memperbanyak porsi tes CAT dalam CPNS
3. Mulai perbaiki dan awasi seleksi eselon supaya lebih meritokratis sekaligus bersih-bersih budaya toksik dari pimpinan ASN.
4. Tingkatkan kesejahteraan ASN, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan pengawasan. Supaya yang masuk ke sana bibit-bibit unggul. Ini penting untuk menyehatkan birokrasi.
R.T.W retweeted
Replying to @fahrisalam
Kalau benar efisiensi, ini yang bisa dilakukan:
1. Nginap di gedung KBRI.
2. Atau di rumah dinas duta besar.
3. Dubesnya nginap di akomodasi yang lebih murah.
Gak usah berdalih alasan keamanan. Kalau KBRI gak aman, ya tutup aja.
Soal marwah, setelah ART-BoP, marwah apa lagi?
R.T.W retweeted
Tebak apa fakta yang lebih miris dari ini?
Bayangkan untuk sekedar menjamin penderita TB berobat rutin, bahkan kalau negara mau membayarkan seluruh BPJS Kesehatan Kelas III (Rp 25.500/bulan) untuk menjamin hak terhadap akses kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 287 juta jiwa selama setahun penuh, maka pemerintah hanya perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp 87,8 T, atau hanya setara anggaran MBG selama 2,5 bulan.
Tapi kan lagi-lagi kesehatan hanya prioritas pendukung 😌
[Penonaktifan Status BPJS Kesehatan PBI: Jalan (Makin) Terjal Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi ODTB]
Penonaktifan jutaan BPJS Kesehatan (@BPJSKesehatanRI) PBI bikin banyak orang baru sadar statusnya hilang saat berobat — termasuk ODTB yang wajib kontrol rutin.
Di tengah momen Hari Tuberkulosis Sedunia 2026, kejadian ini justru memperlihatkan betapa rapuhnya akses layanan kesehatan dasar di Indonesia.
Mengapa permasalahan ini berdampak serius pada ODTB? Simak penjelasannya, yuk!
*sebuah utas
R.T.W retweeted
- Currencynya melemah terus.
- Indeks sahamnya turun terus.
- Anggarannya defisit terus.
- Bendaharanya gak tau ada pembelian fasilitas masif.
- Pejabatnya ditanya anggarannya dari mana dijawab “pokoknya ada.”
I dont know how many “wallahi we’re finished” I have left in me.
R.T.W retweeted
Aku rapat sama bappenas jaman bu armida: wuih keren banget
Aku rapat sama bappenas jaman sekarang:
R.T.W retweeted
Oh si lembaga paling independen yang menjadikan TPP dan Jaspel sebagai temuan itu yah? Tapi masih penasaran kok bisa sih min @bpkri dianggap jadi temuan? Mana beda auditor beda terjemahan regulasi pula hehehe
Please lah, jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dong. Itu pejabat-pejabat pada banyak terima sumber insentif tapi gak dipermasalahin 😊
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa lembaga yang berwenang mengaudit kerugian negara dalam kasus korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini tertuang dalam pertimbangan putusan nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 2 Maret 2026.
Putusan tersebut merupakan hasil uji materiil yang diajukan dua mahasiswa terhadap Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pemohon menilai belum ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian negara serta standar penilaiannya dalam frasa “merugikan keuangan negara”.
MK menjelaskan bahwa kerugian negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga audit negara, yakni BPK. Kerugian negara juga harus bersifat nyata dan pasti jumlahnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara.
MK juga menegaskan bahwa konsepsi kerugian negara dalam hukum Indonesia merupakan delik materiil, sehingga harus ada kerugian yang benar-benar terjadi dan dapat dihitung oleh lembaga yang berwenang.
Dalam hal ini, MK merujuk pada ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menegaskan kewenangan BPK dalam memeriksa serta menetapkan jumlah kerugian negara. Atas dasar itu, MK menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan yang diajukan.
📸: Dok. Shutterstock.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | R064 | E169
#bicarafaktalewatberita #kumparan
R.T.W retweeted
kok perjalanan dinas ASN doang yg dibatasi? perjalanan dinas DPR gimana? kan yg paling banyak makan uang negara situ, pake bawa ajudan lah, stafsus DPR lah pake uang negara, itu juga dipotong lah harusnya. ASN mah perjadin yg ada nombok bukan penghematan😌
DPR menyiapkan langkah penghematan dengan mematikan AC dan lampu gedung pukul 20.00 serta membatasi perjalanan dinas ASN. Upaya efisiensi juga mencakup pengurangan BBM sejalan rencana pemerintah memangkas anggaran.
Baca selengkapnya: nasional.kompas.com/read/202…
~RK #DPR #efisiensi #AC
R.T.W retweeted
Aku pernah dengar dari seorang psikiater, kalau ada orang yang gampang kepikiran, memilih sendiri saat lagi tertekan, ingin semuanya sempurna tapi sering menunda-nunda, itu kadang berhubungan dengan luka batin dari masa kecil. Perasaan seperti pernah diabaikan, tidak diterima, atau kurang mendapat perhatian bisa terbawa sampai dewasa.












































