Dua tahun pengabdian Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia.
Di setiap janji, ada harapan yang dijaga. Di setiap kerja nyata, ada kehidupan yang diupayakan lebih sejahtera. Agar kebutuhan tercukupi, beban lebih ringan dijalani, dan ada rasa tenang saat memikirkan hari nanti.
Harapan itu hidup di tengah masyarakat, bersama doa dan usaha untuk memberi yang terbaik bagi orang-orang tersayang. Menjaganya adalah amanah yang dibawa dalam setiap langkah pengabdian.
Perjalanan terus berlanjut. Dengan kerja yang tak kenal lelah, agar semakin banyak harapan menjadi kenyataan, dan manfaatnya tumbuh bersama generasi masa depan. 🇮🇩
#2TahunGerakNyata
#TransformasiBangsa
Merekrut seseorang yang ahli di bidang siber dari komunitas deep web dan dark web. Perekrutan tersebut berkaitan dengan proyek Mata Dewa yang ditargetkan rampung pada 2027
Proyek Mata Dewa adalah proyek pertahanan siber yang digarap oleh Satuan Siber TNI (Satsiber TNI). Sistem ini dirancang untuk melakukan profiling (pemetaan identitas) dan penjejakan terhadap entitas yang diduga melakukan serangan siber terhadap kepentingan nasional. Tujuannya memperkuat kemampuan identifikasi pelaku di ruang digital, bukan untuk menangani cyber crime (yang bukan ranah TNI).
Menurut Komandan Satsiber TNI Brigjen J.O. Sembiring (juga disebut Brigjen Juinta Omboh Sembiring), proyek ini ditargetkan tuntas pada 2027 atau “tahun depan” (sesuai pernyataan pada pertengahan Oktober 2026). Ia menekankan bahwa sistem ini fokus pada sektor pertahanan dan kolaborasi, serta tidak akan disalahgunakan.
Proyek Mata Dewa adalah proyek pertahanan siber yang digarap oleh Satuan Siber TNI (Satsiber TNI). Sistem ini dirancang untuk melakukan profiling (pemetaan identitas) dan penjejakan terhadap entitas yang diduga melakukan serangan siber terhadap kepentingan nasional. Tujuannya memperkuat kemampuan identifikasi pelaku di ruang digital, bukan untuk menangani cyber crime (yang bukan ranah TNI).
Menurut Komandan Satsiber TNI Brigjen J.O. Sembiring (juga disebut Brigjen Juinta Omboh Sembiring), proyek ini ditargetkan tuntas pada 2027 atau “tahun depan” (sesuai pernyataan pada pertengahan Oktober 2026). Ia menekankan bahwa sistem ini fokus pada sektor pertahanan dan kolaborasi, serta tidak akan disalahgunakan.
Ndon retweeted
siapa tak kenal ongen di twitter saat itu.. menghatam jokowi dgn keras... tpi bahasanya tdk bar bar spt netizen sekarang
mereka beringas seperti binatang buas yg sedang kelaparan..mereka mencai maki prabowo seakan prabowo ini ga punya rasa marah
sy berharap Prabowo maafkan mereka
Ndon retweeted
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Hari ini (19/10/2026) menyatakan:
Polri tengah menyidik 98 kasus karhutla yg melibatkan korporasi, dg indikasi keterlibatan pihak asing termasuk negara tetangga.
Penyidik masih memilah mana yg benar2 PMA/asing, dan penetapan tersangka (baik pemilik maupun pemegang saham) yg direncanakan segera dilakukan.
Pernyataan ini muncul di tengah tekanan regional.
Singapura sudah mengirim pemberitahuan (termasuk yang tambahan) ke sejumlah perusahaan Indonesia berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act terkait asap dari konsesi di Kalimantan dan Sumatera.
Malaysia juga terdampak dan menawarkan bantuan & disetujui oleh Bapak Presiden @prabowo.
Langkah ini bisa positif jika penyidikan benar2 sampai ke beneficial owner,
bukan berhenti di direktur lokal atau sekadar “kambing hitam”.
Secara historis, penanganan karhutla sering lemah di level korporasi besar.
Risiko politiknya nyata.
Menyebut “pihak asing” dan “negara tetangga” berpotensi dibaca sebagai upaya berbagi tanggung jawab di tengah tekanan Singapura dan Malaysia.
Padahal akar masalahnya tetap domestik: lemahnya pengawasan konsesi, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan insentif ekonomi utk membakar lahan.
Batas asing versus domestik juga sering kabur.
Banyak perusahaan “Indonesia” sahamnya dikuasai asing atau lewat struktur lintas yurisdiksi (termasuk tax haven).
Sejumlah laporan sebelumnya sudah menyoroti jejak kepemilikan asing di konsesi2 dg hotspot tinggi.
Yg paling krusial bukan narasinya, melainkan apakah penegakan hukum kali ini benar2 mampu menuntut dan menghukum pihak yg sesungguhnya bertanggung jawab.
Jika proses ini tetap konsisten sampai akhir, maka ini akan jadi ujian sesungguhnya bagi akuntabilitas perusahaan dlm menangani karhutla. 😌
@DivHumas_Polri @PolkamRI
@setkabgoid
Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya, sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, 32,5 persen responden mengaku tidak puas. Adapun 2,1 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Survei tersebut dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 38 provinsi di Indonesia. PPI menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen. Hasil ini menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintah secara umum, dengan angka kepuasan yang perlu dibaca bersama proporsi responden yang menyatakan tidak puas maupun yang tidak memberikan jawaban.
Ndon retweeted
Replying to @Candj09
17 tahun nyaman krn diduga ada kolusi dengan pemeriksa pajak & transfer pricing yg sangat teknis dan sulit diaudit sempurna.
Pertanyaannya skrg:
Kejagung berhenti di Anwar Lawden (yg bisa diganti), atau berani lanjut sampai UBO-nya Joseph Oetomo via Allied Hill (Hong Kong) & Everpro (Samoa)?
@KejaksaanRI
Ndon retweeted
Replying to @Ndons_Back_
xitter.cf/are_inismyname/status/…
Percaya nini2 sok pintar itu.... Ge sih kagak🤣
Ngatain pak prabowo otoriter lha dia sendiri sok ngartis tkg blokir🤪🤪🤪
Ketika media banyak yang menggiring dengan narasi seolah presiden @prabowo sosok yg anti kritik dan otoriter, justru yg terjadi kebalikannya, sosok uni Lubis menarik utk disimak, Krn bagi gw dia bukan sosok yang demokratis Krn dia blok gw hanya karena gw kritisin kritikannya ke pemerintah yang tidak memakai cover both side.
Skrg gw jg akan kritik wawancaranya yang "bias" melebar kemana2 walaupun udh dijawab lgs sama pak Prabowo dgn lugas
Kritikan gw pd uni Lubis diantaranya
Saat dia bicara gebrakan presiden soal Danantara sampe MBG tapi kenapa malah melebar soal demo darurat yg menolak UU pilkada, lucu ya demo 22 Agustus pdhl presiden aja dilantik 20 Oktober🤪
Wawancara melebar lagi dengan opini tentang abused yang dilakukan aparat dalam menangani demo, sambil menggiring ke RUU TNI sebelum akhirnya menanyakan tanggapan presiden tentang demo mahasiswa (termasuk abused yg dilakukan aparat) dan tentunya dgn penggiringan sambil masih dengan tendensius nya bilang "apa sih urgentnya RUU TNI disahkan" sambil tidak lupa dgn kalimat momok "Dwi fungsi tni"
Bagi gw pribadi yg dilakukan. Uni Lubis ini bukan wawancara tapi spt pemaksaan opininya adalah yang paling benar, terbukti saat dia bilang apa urgensi RUU TNI kenapa bukan perampasan aset sambil memakai kalimat dalam buku pak Prabowo "setiap negara yang tidak dapat mengatasi korupsi dalam pemerintahan nya makan negara itu akan bubar"
Satu kritikan buat uni Lubis pemimpin IDNnews apakah korupsi di Indonesia tidak diselesaikan dgn hukum🤔 klo penegakan korupsi memang belum maksimal tapi klo itu dijadikan alasan negara tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi itu pemikirannya patut dikritisi jg (klo udh diblokir Krn kritik opini dia, kira2 yg ini diblokir LG gak ya sama wartawan senior yg "paling" demokratis 🤪😂😂)
Ndon retweeted
Direktur merangkap Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari (TPL), Anwar Lawden, ditetapkan tersangka korupsi transfer pricing periode 2008–2025.
Estimasi kerugian negara sekitar Rp.2 triliun.
Praktiknya berjalan 2008–2025.
17 tahun.
2 pegawai pajak sudah tersangka duluan.
Korporasinya juga sudah tersangka sejak September.
Baru sekarang direkturnya ditangkap di Medan krn mangkir panggilan.
Ini pengawasan atau pura2 ga lihat? 😌
Modusnya (menurut Kejagung):
1. Manipulasi HS Code: produk yg seharusnya Dissolving Pulp diubah jadi Paper Grade/BHKP agar harga dilaporkan lebih rendah (under invoicing).
2. Diduga menyuap pemeriksa pajak agar tidak dilakukan uji kewajaran harga di dokumen TP Doc dan SPT.
3. Transaksi ke afiliasi DP MMI Ltd (ekspor) dan pabrik APR (lokal).
Kalau sudah berani “beli” pengawas pajak selama hampir dua dekade, yg bolong bukan cuma 1 orang.
Tapi SISTEM-nya!
Yg lebih penting:
Siapa yg sebenarnya di atas Anwar Lawden?? 😌
Mayoritas saham TPL (sktr 92,54%) dipegang Allied Hill Limited (Hong Kong).
Allied Hill 100% dimiliki Everpro Investments Limited (Samoa).
Ultimate Beneficial Owner-nya:
Joseph Oetomo (WN Singapura).
Joseph dulu pernah jadi direktur di Raja Garuda Mas (nama lama RGE milik Sukanto Tanoto).
Sekarang nama Josep Oetomo yg muncul sbg pengendali.
Sukanto sudah resmi tidak lagi pemilik.
Tapi strukturnya masih berlapis lewat Hong Kong dan Samoa.
Pertanyaannya:
Apakah Kejagung akan berhenti di Anwar Lawden, atau berani usut sampai ke pemilik manfaat dan struktur afiliasi di luar negeri? 😌
Rp.2 triliun itu uang negara yg hilang dg cara memanipulasi harga ke afiliasi.
Kalau yg diusut cuma direktur yg bisa diganti, sementara beneficial owner dan kendaraan luar negerinya aman, maka ini cuma ganti nama, bukan berantas akar.
TPL beroperasi di konsesi hutan Sumatera Utara.
Perusahaan yg sama sering bersinggungan dg isu lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.
Kalau transfer pricing sebesar ini bisa lolos 17 tahun di bawah pengawasan yg longgar, maka pertanyaan yg sama berlaku utk kasus lain di industri pulp:
Berapa banyak lagi yg masih “lolos” krn dg pola yg sama??
Penangkapan Anwar Lawden langkah yg benar.
Tapi jangan jadi jadi ky tontonan.
Kalau pemilik manfaatnya tidak diusut, ini cuma ganti nama.
Usut sampai ke pemilik manfaat, atau jangan ngaku berantas korupsi sampai ke akar. 😌
@PolkamRI @setkabgoid
Ndon retweeted
Daripada sibuk mendeskreditkan bangsa sendiri, alangkah eloknya bila turut serta bahu-membahu membangun dan menjaga bangsa ini.
Yuk di pake akal sehatnya demi rakyat Indonesia.
Bisa serempak gitu yang posting poscast total politik yang ada uni lubis..
Arahan kakak pembina ya? 🤭
Ndon retweeted
Menunggu langkah tegas presiden @prabowo utk memberi sanksi berat para teroris ekologi
Presiden terus bekerja ditengah tekanan dalam dan luar negeri
Ditengah atraksi para bangsat bangsa dan deep staten yang yg terus menerus menggunakan kekuatannya utk menggiring
Ditengah atraksi tkg copas yg lg caper mencari pengakuan sembari mendowngrade bapak ditengah isu2 yg digunakan utk menyerang
Cuma inget pesen bapak yg penting bekerja di jalur yang mengedepankan kepentingan rakyat... Gak perlu pembuktian krn rakyat yg nilai.....
Ndon retweeted
Sering gak sih kalian mikir, kok hasil survei dari berbagai lembaga bisa beda-beda tipis atau bahkan bertolak belakang?
Di balik angka statistik yang keliatan ilmiah, ada satu pertanyaan penting yang jarang dibahas: Siapa yang membiayai dan apa kepentingannya?
#GarudaMerah
Hasil Survei dan Kepentingan di Baliknya: Siapa Membiayai, Siapa Berkepentingan?
#GarudaMerah #Celios #MSCI #SMRC
garudamerah.my.id/garudame/2…
Di tengah keterbatasan, semangat untuk meraih cita-cita tidak pernah padam. Ada anak-anak yang ingin terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan mewujudkan impian agar kelak bisa membantu meringankan beban orang tua.
Melalui Sekolah Rakyat, mereka mendapat kesempatan untuk terus belajar, mengembangkan potensi, dan menata masa depan. Karena setiap anak berhak punya harapan, meraih cita-cita setinggi mungkin, dan memiliki kesempatan untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.

























