Pak Lutfi (ex-Mendag) is cooking Spore.. 🔥🔥🔥🔥

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Hari ini (19/10/2026) menyatakan: Polri tengah menyidik 98 kasus karhutla yg melibatkan korporasi, dg indikasi keterlibatan pihak asing termasuk negara tetangga. Penyidik masih memilah mana yg benar2 PMA/asing, dan penetapan tersangka (baik pemilik maupun pemegang saham) yg direncanakan segera dilakukan. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan regional. Singapura sudah mengirim pemberitahuan (termasuk yang tambahan) ke sejumlah perusahaan Indonesia berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act terkait asap dari konsesi di Kalimantan dan Sumatera. Malaysia juga terdampak dan menawarkan bantuan & disetujui oleh Bapak Presiden @prabowo. Langkah ini bisa positif jika penyidikan benar2 sampai ke beneficial owner, bukan berhenti di direktur lokal atau sekadar “kambing hitam”. Secara historis, penanganan karhutla sering lemah di level korporasi besar. Risiko politiknya nyata. Menyebut “pihak asing” dan “negara tetangga” berpotensi dibaca sebagai upaya berbagi tanggung jawab di tengah tekanan Singapura dan Malaysia. Padahal akar masalahnya tetap domestik: lemahnya pengawasan konsesi, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan insentif ekonomi utk membakar lahan. Batas asing versus domestik juga sering kabur. Banyak perusahaan “Indonesia” sahamnya dikuasai asing atau lewat struktur lintas yurisdiksi (termasuk tax haven). Sejumlah laporan sebelumnya sudah menyoroti jejak kepemilikan asing di konsesi2 dg hotspot tinggi. Yg paling krusial bukan narasinya, melainkan apakah penegakan hukum kali ini benar2 mampu menuntut dan menghukum pihak yg sesungguhnya bertanggung jawab. Jika proses ini tetap konsisten sampai akhir, maka ini akan jadi ujian sesungguhnya bagi akuntabilitas perusahaan dlm menangani karhutla. 😌 @DivHumas_Polri @PolkamRI @setkabgoid

17 tahun nyaman krn diduga ada kolusi dengan pemeriksa pajak & transfer pricing yg sangat teknis dan sulit diaudit sempurna. Pertanyaannya skrg: Kejagung berhenti di Anwar Lawden (yg bisa diganti), atau berani lanjut sampai UBO-nya Joseph Oetomo via Allied Hill (Hong Kong) & Everpro (Samoa)? @KejaksaanRI

Direktur merangkap Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari (TPL), Anwar Lawden, ditetapkan tersangka korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Estimasi kerugian negara sekitar Rp.2 triliun. Praktiknya berjalan 2008–2025. 17 tahun. 2 pegawai pajak sudah tersangka duluan. Korporasinya juga sudah tersangka sejak September. Baru sekarang direkturnya ditangkap di Medan krn mangkir panggilan. Ini pengawasan atau pura2 ga lihat? 😌 Modusnya (menurut Kejagung): 1. Manipulasi HS Code: produk yg seharusnya Dissolving Pulp diubah jadi Paper Grade/BHKP agar harga dilaporkan lebih rendah (under invoicing). 2. Diduga menyuap pemeriksa pajak agar tidak dilakukan uji kewajaran harga di dokumen TP Doc dan SPT. 3. Transaksi ke afiliasi DP MMI Ltd (ekspor) dan pabrik APR (lokal). Kalau sudah berani “beli” pengawas pajak selama hampir dua dekade, yg bolong bukan cuma 1 orang. Tapi SISTEM-nya! Yg lebih penting: Siapa yg sebenarnya di atas Anwar Lawden?? 😌 Mayoritas saham TPL (sktr 92,54%) dipegang Allied Hill Limited (Hong Kong). Allied Hill 100% dimiliki Everpro Investments Limited (Samoa). Ultimate Beneficial Owner-nya: Joseph Oetomo (WN Singapura). Joseph dulu pernah jadi direktur di Raja Garuda Mas (nama lama RGE milik Sukanto Tanoto). Sekarang nama Josep Oetomo yg muncul sbg pengendali. Sukanto sudah resmi tidak lagi pemilik. Tapi strukturnya masih berlapis lewat Hong Kong dan Samoa. Pertanyaannya: Apakah Kejagung akan berhenti di Anwar Lawden, atau berani usut sampai ke pemilik manfaat dan struktur afiliasi di luar negeri? 😌 Rp.2 triliun itu uang negara yg hilang dg cara memanipulasi harga ke afiliasi. Kalau yg diusut cuma direktur yg bisa diganti, sementara beneficial owner dan kendaraan luar negerinya aman, maka ini cuma ganti nama, bukan berantas akar. TPL beroperasi di konsesi hutan Sumatera Utara. Perusahaan yg sama sering bersinggungan dg isu lingkungan dan tata kelola sumber daya alam. Kalau transfer pricing sebesar ini bisa lolos 17 tahun di bawah pengawasan yg longgar, maka pertanyaan yg sama berlaku utk kasus lain di industri pulp: Berapa banyak lagi yg masih “lolos” krn dg pola yg sama?? Penangkapan Anwar Lawden langkah yg benar. Tapi jangan jadi jadi ky tontonan. Kalau pemilik manfaatnya tidak diusut, ini cuma ganti nama. Usut sampai ke pemilik manfaat, atau jangan ngaku berantas korupsi sampai ke akar. 😌 @PolkamRI @setkabgoid

Iya sii bisa aja ga tau. 🤪🤪 Krn cuma 8 ikat pecahan uang Rp.100.000. Pak @prabowo, Hercules ini bolak balik bandel, Pak!