PDI Perjuangan Tolak Rencana Penyaluran Gaji ASN Melalui KDMP Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, sudah meminta rencana ini dibatalkan. Tidak efisien, tidak memberi nilai tambah, justru menambah biaya dan menyita waktu pegawai. Koperasi bukan bank. Simpanan di koperasi tidak dijamin LPS. Jika dana macet, diselewengkan, atau koperasi kolaps, siapa yang menanggung? Jutaan ASN dan keluarganya. Gaji adalah hak, bukan bahan eksperimen.

Menkes Minta Warga Beradaptasi dengan Asap Kebakaran Hutan, Pak Menkes Situ Waras? @KemenkesRI

Beradaptasi dgn asap kebakaran hutan, beradaptasi dgn antrean BBM, beradaptasi dgn kenaikan bahan-bahan pokok, beradaptasi dgn keracunan MBG, beradaptasi dgn pemadaman listrik PLN, beradaptasi dgn kebohongan wapres punya ijazah SMA, beradaptasi dgn kenaikan harga dolar dst...

Pak Jokowi Benar. Memang Ada Operasi Politik Soal Ijazah Gibran Kali ini saya sepakat dengan Pak Jokowi: memang ada operasi politik soal ijazah Gibran. Bedanya, Pak Jokowi menunjuk ke luar, padahal operasinya ada di rumah sendiri. Pak Jokowi saat jadi presiden yg melakukan operasi politik. Lolosnya Gibran. Putusan MK No 90/2023. Suket Penyerahan Tanpa Ijazah terbit sehari. PKPU No 19 Pasal 18 Ayat (3)

Bahlil Bersembunyi, Koster yg Dihakimi: Siapa Sebenarnya Biang Antrean BBM di Bali? Pengalihan isu terjadi di Bali. Dari isu utama krisis BBM menjadi video viral Gubernur Bali I Wayan Kosten ribut dgn petugas SPBU. Saya tidak sedang ingin membela ucapan Pak Koster. Membentak petugas SPBU bukan cara yg baik, dan petugas itu juga rakyat kecil yg sedang bekerja di bawah tekanan. Tapi mari kita lihat peristiwa ini secara utuh. Siapa yang seharusnya berdiri di SPBU itu? Pasokan BBM bukan kewenangan gubernur. Itu tanggung jawab Pertamina dan Kementerian ESDM. Tetapi justru Pak Koster yg menanggung amarah di lapangan, sementara Bahlil dan Dirut Pertamina tak terlihat, mereka bisa terus bersembunyi. Lalu video itu digoreng. Buzzer bekerja keras membelokkan cerita: penderitaan warga Bali tenggelam, yg tersisa hanya potongan detik bentakan seorang gubernur.

Pak Prabowo, Kebakaran Hutan Sudah 4 Bulan, Puluhan Ribu Balita Sudah Sakit, Mau Sampai Kapan? 62.400 balita jatuh sakit. Batuk tak henti, demam, sesak. Ada yang terbaring di rumah sakit dgn jarum infus di tangan mungilnya. Total 277.075 orang terserang infeksi saluran pernapasan. Setiap hari, ribuan lagi bertambah. Di wilayah yg dikepung asap pekat: ibu-ibu tak tahu harus membawa anaknya ke mana. Pintu rumah sudah ditutup, asap tetap masuk 😢😢😢

MBG banyak keracunan dan dikorupsi, tunjangan guru berbulan-bulan tidak dibayar, inilah potret pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang 2 tahun. Akibatnya tragis. Banyak guru honorer kini terjerat pinjol demi menyambung hidup. Mereka gali lubang tutup lubang, terperangkap bunga mencekik & teror penagih utang. Guru yg seharusnya dihormati, kini dipermalukan oleh debt collector karena negara lalai membayar haknya. Lalu ke mana uang negara mengalir? Ke proyek MBG yg anggarannya ratusan triliun, tapi hasilnya anak-anak keracunan di berbagai daerah & anggarannya jadi bancakan korupsi. Negara yg menelantarkan gurunya sedang menggali kubur masa depannya sendiri.

Hentikan Kebohongan: Advanced Diploma MDIS Gibran Tidak Setara dengan SMA! Jangan mau dibohongi & ditipu narasi bahwa Gibran punya ijazah SMA/Sederajat dgn mengaku punya Advance Diploma MDIS. Padahal Advance Diploma tidak setara dengan SMA. Di Indonesia, padanannya adalah jenjang diploma perguruan tinggi, kira-kira D3. Menyodorkan Advanced Diploma sebagai pengganti ijazah SMA adalah salah alamat. Advanced Diploma urusan Pendidikan Tinggi bukan Pendidikan Dasar dan Menengah. Masalah pokoknya juga ada di Suket penyetaraan 2019, yang menyebut Gibran tamat "Grade 12" di UTS Insearch dan setara SMK. Faktanya, yang dilampirkan hanya Certificate of Attendance dan transkrip nilai, dan transkrip itu memuat nilai gagal. Surat kehadiran bukan bukti lulus. Ada nilai yang gagal mana bisa gaku tamat?

Apakah Rezim Prabowo-Gibran Sedang Membawa Negara Ini Ke Arah yang Salah? 2 tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran diganjar peringatan keras dari publik. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 1–10 Oktober 2026 mencatat penurunan tajam persepsi publik terhadap arah perjalanan bangsa. Keyakinan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang benar merosot drastis sebesar 35 persen, dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi hanya 48 persen pada Oktober 2026. Profesor Saiful Mujani menegaskan bahwa penurunan persepsi positif ini merupakan yang terbesar dalam 25 tahun terakhir. Belum ditambah kasus ijazah SMA Gibran yg semakin menambah beban pemerintahan Prabowo!

Prof Mahfud MD Bongkar Pelanggaran Berat Anwar Usman Meloloskan Gibran Via Putusan No 90/2023 Serapat-rapatnya menutupi bangkai, pasti akan tercium juga. Bangkai itu bernama Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Prof Mahfud MD menyebut putusan itu lahir dari kolusi. Permohonan perkara No 90 pernah dicabut. Kemudian dihidupkan kembali di hari libur. Dan bagaimana Anwar Usman merekayasa hasil putusan MK. Akhirnya ia dipecat dr Ketua MK melalui sidang MKMK.

Di Bawah Pramono Anung dan Rano Karno Si Doel, Jakarta Raih Kota Pelajar No 1, Bukan Lagi Yogyakarta Selama puluhan tahun, gelar "Kota Pelajar" seolah milik abadi Yogyakarta. Kini sejarah mencatat babak baru: Jakarta naik ke puncak. Ini kerja keras Mas Pram, Gubernur Jakarta. Dan bagi saya ini tentu mengharukan dan emosional bagi Bang Rano Si Doel, seperti mewujudkan impian anak betawi dalam sinetron "Si Doel Anak Sekolahan".

Rapor Merah Pemerintah, dan Kasus Ijazah Gibran Tambah Beban bagi Prabowo 2 tahun berkuasa, Prabowo-Gibran menerima rapor merah dari survei Celios dan Kabinet Bayangan yg melibatkan 1.142 warga dan 129 ahli. Beban pemerintahan Prabowo ditambah kasus ijazah SMA Gibran yg tidak ada melalui putusan MK. Rapor pemerintahan Prabowo-Gibran hasilnya memang memalukan...

Rumah Dinas Tentara Disewakan untuk Markas Jud*l? Jangan Buru-buru Percaya Narasi Itu 😂 Kita disuguhi cerita yg terlalu rapi: seorang Letkol AD menyewakan rumah dinas di Cijantung, lalu rumah itu dijadikan markas judi online. Seolah sang perwira hanya pemilik kontrakan yg kebetulan sial. Benarkah sesederhana itu? 🤪🤪🤪

Menurut Prof Mahfud MD, Denny Indrayana DKK Menang 3 Kali di Putusan MK Soal Ijazah SMA Gibran Amar putusan MK "tidak dapat diterima", bukan "ditolak". Artinya, perkara ini belum selesai. Pintu-pinru lain justru terbuka lebar. Yang merayakan putusan ini sebagai akhir cerita sedang salah membaca. Ini baru babak pembuka.

Dulu Tegas Bela Prabowo-Gibran 2 Periode, Sekarang Pak Jokowi Bilang: Pemilu Masih Jauh, Apa Pak Jokowi Kecewa pada Presiden Prabowo? Pak Jokowi kembali mempertontonkan penyakit lamanya: omongan yang tak bisa dipegang...