Andis Boga

Pernyataan tegas Pengamat Politik & Direktur LIMA Ray Rangkuti mengunci akhir dari seluruh polemik: Debat hukum sudah selesai. Opsi untuk Gibran cuma dua: MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN. Dua peradilan tertinggi negara sudah mengetok palu mutlak : 1. MK mengunci fakta ketiadaan bukti ijazah SMA formal. 2. MA membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Kemendikbud secara retroaktif. Dengan dua vonis hukum ini, Gibran resmi TIDAK LAGI MEMILIKI LEGITIMASI MORAL DAN HUKUM sebagai Wakil Presiden. Analisis krusial Ray Rangkuti yang membongkar taktik kubu Gibran : * Pernyataan Kubu Gibran: Pihak Gibran (via Fredy Damanik) secara sadar mengaku lebih memilih dimakzulkan daripada mundur. Tujuannya? Demi membangun narasi korban (victim mentality) seolah-olah ini murni "persaingan politik" hasil Pemilu 2024, bukan pelanggaran hukum serius. * Angket Tak Lagi Cukup, Wajib HMP: Karena MA sudah membatalkan Suket-nya, mekanisme Hak Angket tak lagi memadai. DPR RI harus melompat langsung ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mengeksekusi pemakzulan via Pasal 7A UUD 1945. * Beban Moral Koalisi (Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat): Partai pengusung harus mengambil sikap ksatria. Jangan biarkan legitimasi Presiden Prabowo terus tersandera dan merembet menjadi krisis politik nasional hanya demi melindungi pimpinan yang cacat berkas pendaftaran. Muka tembok bertahan di kursi RI-2 tanpa berkas sah hanya mempermalukan negara di mata dunia. Jika Gibran menolak mundur secara terhormat, DPR wajib mengeksekusi pemakzulan demi menyelamatkan muruah hukum Republik. .

KPU makin berani cuci tangan dari skandal berkas bodong. Merespons Putusan MA yang membatalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran, KPU malah ngeles pakai alasan klasik: "Tahapan Pemilu 2024 sudah selesai saat pelantikan" Sikap ngacir KPU ini membongkar dua hal : 1. Lempar Batu Sembunyi Tangan: KPU tahu berkas pendaftaran Gibran yang mereka terima saat Pilpres terbukti cacat hukum dan batal demi hukum di peradilan. 2. Lolos Pemilu Bukan Berarti Lolos Pidana: Pemilu boleh usai, tapi kelakuan KPU yang meloloskan calon berijazah tidak sah adalah kejahatan administrasi yang wajib diseret ke ranah pidana. Jangan sok naif, KPU! Urusan pemilu memang beres di pelantikan, tapi urusan pemakzulan pimpinan yang cacat syarat konstitusi itu tugas DPR RI via Pasal 7A UUD 1945. .