Prabowo Sigit

KORAN BELANDA 29 Juli 2026 𝐀𝐩𝐚𝐤𝐚𝐡 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐧𝐮𝐣𝐮 𝐊𝐞𝐛𝐚𝐧𝐠𝐤𝐫𝐮𝐭𝐚𝐧? Ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda memburuk, tetapi Presiden Prabowo Subianto membantah keras bahwa ada masalah. Sebaliknya, ia menyebut para pengkritiknya sebagai “londo ireng” (pengkhianat) dan, untuk sementara ini, tampaknya tidak berniat menghentikan proyek-proyek raksasa yang menghabiskan anggaran sangat besar. Dalam beberapa pekan terakhir, semakin banyak indikator ekonomi yang mengkhawatirkan bermunculan. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berulang kali turun tangan untuk menopang rupiah setelah nilainya merosot ke titik terendah dalam sejarah. Pada saat yang sama, penciptaan lapangan kerja terus melemah dan jumlah pekerjaan yang tersedia menyusut hingga puluhan ribu. Namun Presiden Prabowo bersikeras tidak ada krisis. Menurutnya, Indonesia tetap menjadi salah satu ekonomi besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan laju pertumbuhan sekitar 5–6 persen. Dalam pidatonya pekan lalu, Presiden bahkan menyerang para pengkritiknya dengan menyebut mereka “londo ireng”. Istilah tersebut pada mulanya merujuk kepada pribumi yang berpihak kepada Belanda pada masa perang kemerdekaan. Kini istilah itu digunakan secara lebih luas untuk menyebut orang Indonesia yang dianggap mengkhianati bangsanya sendiri. “Mereka sudah berbulan-bulan mengatakan Indonesia akan runtuh. Katanya April, lalu Juli. Tapi tidak terjadi apa-apa,” ujar Prabowo dengan nada menyindir. “𝑷𝒓𝒂𝒃𝒐𝒘𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒔” Di balik optimisme Presiden, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya mulai menurun, dari sekitar 80 persen menjadi sekitar 50 persen. Semakin banyak warga Indonesia yang kehilangan kepercayaan terhadap apa yang oleh para pengkritiknya disebut sebagai “Prabowonomics”—model pembangunan yang bertumpu pada peran negara yang sangat dominan, belanja populis, dan eksploitasi sumber daya alam secara lebih intensif. Para investor asing semakin berhati-hati. Kalangan kaya Indonesia juga mulai memindahkan dana mereka ke pusat-pusat keuangan seperti Singapura dan Dubai. 𝑨𝒑𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒚𝒆𝒃𝒂𝒃𝒏𝒚𝒂? Walaupun ekonomi masih tumbuh sekitar 5 persen, para ekonom menilai angka tersebut menutupi persoalan struktural yang lebih mendalam. Indonesia masih menggantungkan sebagian besar pendapatannya pada ekspor bahan mentah seperti nikel, batu bara, minyak, gas, emas, kayu, dan minyak sawit. Industri pengolahan memang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sebagian besar nilai tambah masih dinikmati perusahaan asing. Manfaat bagi masyarakat Indonesia jauh lebih kecil dibanding keuntungan yang dinikmati kelompok oligarki bisnis. Sementara itu, sektor-sektor yang biasanya mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar justru tertinggal. Berbeda dengan banyak negara Asia Timur, Indonesia belum berhasil mengubah jumlah tenaga kerja mudanya yang besar menjadi basis industri manufaktur yang kompetitif dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Negara-negara yang sukses melakukan industrialisasi mampu naik kelas dari industri padat karya menuju manufaktur yang lebih maju sehingga melahirkan kelas menengah yang terus berkembang. Sebagian negara tetangga bahkan telah melangkah lebih jauh dengan menghubungkan pemerintah, universitas, dan dunia usaha untuk mengembangkan serta mengekspor teknologi seperti semikonduktor dan kendaraan listrik. Indonesia dinilai tertinggal dalam proses transformasi tersebut. Para investor juga mengeluhkan kualitas pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan industri modern. Regulasi dinilai membingungkan, korupsi masih meluas, dan birokrasi pemerintah sulit diprediksi. Beberapa perusahaan bahkan baru diberi tahu setelah mereka berinvestasi bahwa ekspor komoditas tertentu hanya boleh dilakukan oleh badan usaha milik negara yang baru dibentuk. Ketidakpastian serupa juga terjadi di sektor perkebunan dan pertambangan. Tingkat pengangguran resmi memang berada di bawah 6 persen. Namun angka tersebut dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Lebih dari separuh penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, sebagai pengemudi ojek, pedagang kaki lima, atau buruh lepas. Bahkan lulusan perguruan tinggi pun semakin sulit memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Sementara itu, mahasiswa secara rutin menggelar demonstrasi menentang apa yang mereka sebut sebagai “Prabowonomics”, sambil membawa spanduk bertuliskan “Menuju Indonesia Bangkrut?” Ambisi pemerintah sangat besar. Pemerintah ingin membangun lumbung pangan raksasa untuk mencapai swasembada pangan, mendirikan toko desa bersubsidi di 80.000 desa, membangun tiga juta rumah murah, menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, serta membangun ibu kota baru dengan biaya mencapai ratusan miliar dolar, di samping meningkatkan belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Para ekonom memperingatkan bahwa belanja pemerintah berpotensi melampaui batas defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap PDB sehingga dapat menggerus kepercayaan investor. Menurut para pengkritik, Prabowo kerap mengabaikan pihak-pihak yang menyampaikan keberatan. Ia dianggap kurang memperhatikan pertanyaan mengenai kemampuan negara membiayai berbagai proyek ambisius tersebut, sementara pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama pemerintahannya. Tahun-tahun mendatang akan menunjukkan apakah Indonesia mampu terus membiayai proyek-proyek mahal tersebut sekaligus mengendalikan inflasi, menjaga kepercayaan terhadap rupiah, dan memastikan utang negara tetap berada dalam batas yang aman. Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi apakah Prabowo merupakan seorang pemimpin yang penuh energi, melainkan apakah visi ekonominya mampu menjamin kemakmuran Indonesia dalam jangka panjang. 𝘕𝘰ë𝘭 𝘷𝘢𝘯 𝘉𝘦𝘮𝘮𝘦𝘭, 𝘋𝘦 𝘝𝘰𝘭𝘬𝘴𝘬𝘳𝘢𝘯𝘵