Kemarin saya bertemu seorang jurnalis yang dulu cukup lama ngepos di sebuah BUMN. Ia bercerita tentang sesuatu yang membuat saya, yg sudah mendekati pensiun ini, kembali bertanya-tanya tentang kondisi jurnalisme kita hari ini. Katanya, ada bayaran rutin yang diterima sejumlah jurnalis yang biasa meliput di sana dari pegawai humas. Syaratnya: beritakan yang positif-positif, dan jangan lagi memberitakan yang negatif. Tidak semua jurnalis ikut “club” itu. Tetapi, katanya, banyak yang ikut. Saya tidak tahu seberapa luas praktik semacam ini terjadi di tempat lain. Cerita ini tentu perlu diverifikasi. Tetapi justru karena itu, saya merasa perlu bertanya: apakah praktik semacam ini sebenarnya sudah semakin marak di kalangan jurnalis? Dulu, saya pernah melihat ini saat di daerah, tp belum meluas. Di tengah krisis bisnis media, ketika perusahaan media semakin kesulitan membayar wartawan secara layak, sementara anggaran komunikasi korporasi dan pemerintah tetap besar, godaan seperti ini tentu semakin kuat. Yang mengkhawatirkan bukan hanya soal uang. Yang lebih berbahaya adalah ketika uang perlahan mengubah cara wartawan memandang berita: yang positif diberitakan, yang negatif disimpan; yang menyenangkan sumber ditulis, yang mengganggu kepentingan ditinggalkan. Pada titik tertentu, wartawan mungkin masih membawa kartu pers, masih datang ke konferensi pers, masih menulis berita. Tetapi apakah ia masih menjalankan fungsi jurnalistik? Dan kalau praktik seperti ini semakin membudaya, di tengah krisis media yang semakin dalam, sebenarnya masih dari mana kita bisa berharap jurnalisme menjaga kekuasaan tetap diawasi? Apakah teman-teman pernah mendengar atau mengalami hal serupa?

Jokowi bersama KPK? Jokowi itu yg melemahkan KPK. Di periode dia, KPK dihancurleburkan, hingga kini tinggal sisa-sisanya saja.