SiHeyu

Prabowo: "Rupiah begini dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok! Ya kan?"

Posisi anggaran MBG memiliki landasan yuridis kuat sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional.​​ Pos Anggaran MBG dalam anggaran pendidikan adalah langkah konstitusional strategis. Secara regulasi, UU No. 20/2003 dan UU Keuangan Negara melegitimasi gizi sebagai penunjang operasional pendidikan. Nutrisi merupakan fondasi kognitif; bagi kesiapan fisik siswa. Investasi pedagogis akan sia-sia tanpa ditopang pemenuhan gizi siswa. Jadi jika pengalokasian anggaran MBG dituding "memotong" anggaran pendidikan merupakan pemikiran sesat. Karena justru alokasi pendidikan untuk pembangunan fisik, guru dll bertambah.

Koreksi Prof. Maksud Prof saya paham. 1. Tetapi bahasa benar sesuai standar HAM adalah” Pengelolaan MBG yang tidak profesional akan mempengaruhi pencapaian kewajiban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan Hak Atas Pangan (state obligation to fullfill on human rights need). 2. Kelalaian proses bisa dikoreksi tetapi pelanggaran bisa dipidana. Karena dalam prinsip ham baru tahap on going process of achieving human rights”. 3. Prof juga tidak bisa menyatakan melanggar ham karena pelangagan. ham hanya melalui keputusan pengadilan. Kecuali disertai kata “dugaan”.

☎️ MBG adalah hak anak bangsa yang dibayarkan oleh pajak kita Dari 24.000 SPPG yg sudah beroperasi, jika MBG yang diterima dinilai tidak layak, penerima manfaat / orang tua PM berhak menuntut perbaikan kualitas langsung ke SPPG atau ke BGN melalui hotline 127, WA +6281110008008.

🤣🤌