PRABOWO SEMAKIN TIDAK DIINGINKAN: KALAH BUKAN HANYA OLEH KDM, TAPI JUGA BISA OLEH ANIES, GIBRAN, DAN AHY Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, besar kemungkinan Prabowo Subianto tidak akan terpilih kembali. Itulah yang ditunjukkan berbagai simulasi dalam survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) awal Oktober 2026. Survei ini mewawancarai 1.213 responden yang dipilih secara acak. Sebanyak 1.013 di antaranya diwawancara lewat telepon, dan 200 lainnya secara tatap muka untuk menjangkau warga yang tidak memiliki telepon seluler. Margin of error survei ini sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam simulasi semi terbuka, responden diberi daftar 24 nama tokoh dan boleh menuliskan nama lain di luar daftar itu. Hasilnya, Prabowo hanya didukung 9,8 persen. Angka itu bersaing ketat dengan Anies Baswedan (10,3 persen) dan Gibran Rakabuming Raka (8,4 persen). Sementara itu, Dedi Mulyadi (KDM) jauh meninggalkan semuanya dengan 35,5 persen. Seorang presiden petahana kini berada di kelompok yang sama dengan tokoh-tokoh berdukungan sekitar 10 persen. Dalam simulasi head to head dengan Dedi Mulyadi, Prabowo hanya didukung 18,8 persen, sementara Dedi 69,3 persen. Padahal pada survei Februari–Maret 2026, Prabowo masih unggul 50,5 persen berbanding 42,6 persen. Pada Juli 2026 keadaan berbalik: Dedi naik menjadi 59 persen dan Prabowo turun ke 28,3 persen. Pada Oktober, jaraknya makin lebar. Dalam delapan bulan, posisi Prabowo merosot dari unggul menjadi tertinggal lebih dari 50 poin. Mungkin ada yang berpikir bahwa suara Prabowo hanya diambil Dedi Mulyadi, yang juga kader Gerindra. Kalau Dedi tidak maju, bukankah suaranya akan kembali ke Prabowo? SMRC menguji kemungkinan ini dengan simulasi tiga nama tanpa Dedi: Prabowo, Gibran, dan AHY. Hasilnya, Gibran mendapat 29,7 persen, AHY 28,2 persen, dan Prabowo 22,7 persen. Sisanya, 19,4 persen, tidak menjawab. Dugaan itu ternyata keliru. Gibran dan AHY bersaing ketat satu sama lain, tetapi keduanya sama-sama unggul atas Prabowo. Tanpa Dedi pun, sang petahana tertinggal dari dua politisi yang jauh lebih muda. Hilangnya Dedi dari arena tidak dengan sendirinya mengembalikan pemilih ke pangkuan Prabowo. Yang juga menarik, mayoritas pemilih partai tidak mendukung Prabowo, termasuk pemilih partai-partai yang elitnya sudah mendeklarasikan dukungan dua periode, seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Dalam simulasi semi terbuka, hanya 20 persen pemilih Gerindra yang memilih Prabowo, sementara 74 persen memilih calon lain. Di kalangan pemilih Golkar angkanya 17 persen, PAN 8 persen, dan PKB 4 persen. Di luar koalisi pendukung, angkanya Nasdem 11 persen, Demokrat 6 persen, PDIP 6 persen, dan PKS 2 persen. Jumlah sampel per partai memang terbatas, tetapi polanya konsisten: di partai mana pun, Prabowo tidak menjadi pilihan mayoritas. Bahkan jika banyak pemilih Gerindra beralih ke Dedi, sesama kader partai, itu tetap berarti satu hal. Deklarasi elite tidak otomatis diikuti oleh pemilihnya sendiri. Dari sini terlihat bahwa publik umumnya memang sudah tidak menginginkan Prabowo menjabat dua periode. Persoalannya bukan semata karena muncul figur yang sangat cemerlang. Ketika figur itu disingkirkan dari simulasi pun, Prabowo tetap tertinggal. Elite partai bisa berkoalisi dan mendeklarasikan dukungan jauh-jauh hari, tetapi suara pada akhirnya ada di tangan pemilih. Pemilih menimbang dari apa yang mereka alami sehari-hari dan dari cara pemerintahan dijalankan. Angka-angka ini adalah pesan mereka, dan pesan itu semakin jelas dari bulan ke bulan. Bintaro, 17 Oktober 2026 SAIDIMAN AHMAD Link presentasi lengkap hasil survei di kolom reply.

PERCAYA PADA DEMOKRASI TAPI KECEWA PADA PELAKSANAANNYA Pippa Norris dalam Critical Citizens: Global Support for Democratic Government (1999) menemukan gejala warga di pelbagai negara demokratis yang memiliki komitmen tinggi pada demokrasi, tetapi sangat kritis terhadap jalannya demokrasi. Fenomena ini ia sebut critical citizens atau warga kritis. Bagi Juan Linz dan Alfred Stepan (1996), keadaan ketika warga tidak puas pada cara demokrasi dijalankan tetapi tetap menganggapnya sebagai sistem politik terbaik justru merupakan salah satu ciri demokrasi yang terkonsolidasi. Namun belakangan, di pelbagai negara demokratis muncul gelombang ketidakpuasan terhadap jalannya demokrasi, yang sedikit banyak mulai menggerogoti kepercayaan pada sistem politik warisan Athena kuno ini. Studi Roberto Stefan Foa dan Yascha Mounk (2016) di Amerika Serikat menemukan bahwa kepercayaan pada demokrasi di kalangan generasi muda cenderung lebih tipis dibanding generasi yang lebih tua. Mereka menemukan sekitar 72 persen warga AS kelahiran 1930-an menganggap hidup dalam demokrasi itu “esensial”. Di kalangan kelahiran 1980-an, angkanya hanya sekitar 30%. Pola serupa mereka temukan di sejumlah negara demokratis lain seperti Inggris, Belanda, Swedia, Australia, dan Selandia Baru. Bagaimana dengan Indonesia? Survei terbaru SMRC menunjukkan ada 70 persen warga yang menganggap bahwa walaupun ada kekurangan, demokrasi adalah sistem politik terbaik. Ini menunjukkan iman warga Indonesia pada demokrasi sangat tinggi. Artinya setiap upaya untuk mengurangi porsi demokrasi adalah tindakan yang bertentangan dengan aspirasi umumnya masyarakat Indonesia. Walaupun komitmen pada demokrasi sangat tinggi, namun evaluasi terhadap pelaksanaannya justru menunjukkan gejala semakin negatif. Data survei SMRC menunjukkan hanya sekitar 40 persen warga yang puas dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sekarang (Survei SMRC 1-10 Oktober 2026). Sampai di sini kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia masuk dalam kategori critical citizens: iman pada demokrasi sangat kuat tapi kecewa dengan pelaksanaannya. Jika sikap ini bertahan, maka konsekuensi dari kekecewaan warga adalah memberikan electoral punishment pada rezim yang sedang berkuasa. Pertanyaan besarnya adalah sampai kapan warga mampu menjaga iman pada sistem demokrasi jika setiap waktu mereka dikecewakan dengan pelaksanaannya di lapangan? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Jawabnya nanti aja. Anda tonton dulu presentasi dan penjelasan survei terbaru SMRC dari Prof. Saiful Mujani mengenai komitmen publik pada sistem demokrasi dan evaluasi kritis warga pada pelaksanannya ini. Link di reply. Jakarta, 14 Oktober 2026 Saidiman Ahmad

KINERJA PRABOWO KIAN BURUK, EKSISTENSI NEGARA DIPERTARUHKAN Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, terjadi perubahan pandangan publik yang besar mengenai arah perjalanan bangsa. Pada Oktober 2024, di sekitar hari pelantikan Prabowo sebagai presiden, masih ada 83 persen masyarakat yang merasa negara ini berada di jalur yang tepat. Harapan bahwa negara ini akan berkembang menjadi negara besar yang mendatangkan kemakmuran begitu melimpah ketika itu. Betapa tidak, Prabowo datang dengan janji-janji mengenai makan gratis, sekolah bebas beaya di semua tingkatan, rumah-rumah warga akan dibangun, swasembada pangan akan tercipta, kebutuhan kesehatan warga akan dipenuhi, pusat-pusat pendidikan akan dibangun, pertumbuhan ekonomi dipatok 9 persen. Dia juga berjanji akan menjadi pelanjut kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang diapresiasi oleh rakyat banyak, terutama program sosial dan infrastruktur. Pada pokoknya Prabowo akan membawa negeri ini menjadi baldatun tayyibatun. Pemerintahan baru kala itu sukses membangkitkan harapan. Negara kita ada di atas rel yang benar. Namun harapan itu dengan cepat turun. Sentimen negatif warga tentang kondisi ekonomi memburuk. Tingkat kepuasan publik pada kinerja presiden jatuh. Dan yang lebih mengerikan adalah bahwa rupanya persepsi negatif tentang keadaan sekeliling dan kinerja presiden berpengaruh pada cara pandang publik melihat perjalanan bangsa. Di survei terbaru SMRC (Oktober 2026), tinggal 47,7 persen warga yang merasa negara ini sedang berada di atas jalur yang benar. Sebanyak 34,3 persen yang menyatakan secara tegas kita sedang salah arah da 18 persen yang ragu-ragu. Bayangkan sebuah bus yang sedang melaju, tapi lebih dari separuh penumpangnya tidak yakin bus akan sampai ke tujuan yang benar. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, penumpang minta supir bus diganti di tengah jalan. Kemungkinan kedua, penumpang akan melancarkan protes terus-menerus yang membuat suasana di dalam bus menjadi sangat tidak mengenakkan. Instabilitas menumpang bus meningkat sepanjang perjalanan. Kemungkinan ketiga dan terberat, penumpang memaksa bus dihentikan dan mereka keluar mencari tumpangan baru. Apakah keyakinan warga soal arah perjalanan bangsa ini bisa dipulihkan? Berat, tapi bisa. Caranya adalah Presiden melakukan perbaikan kinerja secara fundamental. Bisa dimulai dari memangkas kabinet yang sangat tambun itu. Lalu mengganti sebagian besar menteri yang tidak kompeten. Hentikan militerisasi ruang sipil. Kembalikan militer ke barak dan ciptakan angkatan bersenjata yang profesional. Evaluasi secara radikal semua program populis yang menguras anggaran negara dengan hasil yang tidak jelas. Tingkatkan akuntabilitas pemerintahan dengan mendorong independensi lembaga peradilan. Hentikan upaya merangkul semua kekuatan politik. Biarkan ada kekuatan politik yang signifikan sebagai kelompok oposisi untuk mengontrol pemerintahan secara kritis. Lepaskan cengkraman rezim atas media dan kampus. Hentikan penetrasi istana pada kelompok masyarakat sipil. Ciptakan sistem meritokrasi dalam proses mutasi dan penggantian semua pejabat publik. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik pada negara ini bisa dipulihkan. Jika tidak, para penumpang bus ini bukan hanya mungkin akan mengganti supir dan kondektur di tengah jalan, tapi juga terbuka peluang bagi mereka keluar dari bus Indonesia ini dan mencari kendaraan lain: kendaraan yang mungkin lebih kecil tapi lebih meyakinkan bisa membawa ke tujuan. Silakan tonton rilis dan temuan lengkap hasil studi ini pada program Bedah Politik bersama Prof. Saiful Mujani di kanal Youtube SMRC TV. Link di reply atau kolom komen. Jakarta, 13 Oktober 2026 SAIDIMAN AHMAD