Novrico

Jogja Police Watch (JPW) melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mengamankan aksi massa di kawasan Malioboro. JPW menilai kepolisian melakukan pembiaran dan standar ganda yang mencederai prinsip penanganan keamanan secara humanis. Aktivis JPW, Baharuddin Kamba, menyatakan bahwa pihaknya mendapati adanya indikasi kuat pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh aparat di lapangan. Kritik ini mencuat setelah beredarnya rekaman video di media sosial yang menunjukkan sekelompok orang tak dikenal melakukan pelemparan terhadap massa aksi, namun justru mendapatkan perlindungan dengan berlindung di balik barikade aparat kepolisian. "Dalam video yang beredar luas di media sosial terlihat sejumlah orang yang melakukan pelemparan terhadap massa aksi tapi justru berlindung dibalik barisan atau barikade polisi. Inikan aneh bin ajaib," ungkap Kamba, Kamis (29/10/2026). JPW menyayangkan sikap aparat yang terkesan abai terhadap kelompok perusuh tersebut, sementara di sisi lain justru bertindak represif dengan memukul mundur massa aksi hingga kawasan Tugu Yogyakarta. Kontras penanganan ini membuat JPW mempertanyakan komitmen dan janji Polda DIY dalam mengawal aksi secara humanis. "Lantas, dimana janji Polda DIY yang mengamankan massa aksi secara humanis. Humanis terhadap siapa? Apa benar itu merupakan massa tidak dikenal?" cetus Kamba. Sebagai langkah tindak lanjut atas dugaan pelanggaran SOP tersebut, JPW secara resmi mendesak sejumlah lembaga tinggi negara dan pengawas independen untuk segera turun tangan melakukan investigasi komprehensif di Yogyakarta. "JPW mendorong Mabes Polri, Komisi III DPR RI, Komnas HAM RI maupun Kompolnas RI turun ke Yogyakarta untuk menyelidiki dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penanganan aksi massa yang terjadi di kawasan Malioboro," pungkasnya. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Follow akun ini & bagikan konten menarik lainnya. #PoldaDIY #humanis #lindungiperusuh #demojogja BM