PD ✨️

LBH Papua (YLBHI) dalam siaran pers tertanggal 6 November 2026 melaporkan bahwa sejak akhir Oktober 2026, personel militer hadir di sejumlah kampung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, yaitu di Distrik Aradide/Agadide, Aweida, Ekadide, dan Kebo. Satuan yang disebut adalah Satgas Habema, Koramil Komopa, dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Mereka diduga menyisir dan menggeledah rumah warga, menganiaya dan menembak warga sipil, mengambil panah dan peralatan kebun, serta menempati rumah pastoral dan Puskesmas Tuguwai. Akibatnya warga mengungsi ke Enarotali, Madi, Dauwagu, dan perbatasan Paniai–Intan Jaya. Kronologinya bermula pada 25 Oktober dengan dugaan penganiayaan warga di Kampung Toyaimoti. Pada 28–29 Oktober, pasukan tiba di Tuguwai, menggeledah pastoran Gereja Katolik Santo Yosep, dan menempati Puskesmas. Tiga pemuda diduga ditembak karena dicurigai berdasarkan rambut gimbal, dan rentetan tembakan dilaporkan terjadi pada 3 November. Tokoh adat, tokoh gereja, kepala distrik, dan anggota DPRK berulang kali meminta penjelasan tetapi belum dijawab, sementara mahasiswa asrama Paniai menyampaikan tuntutan dalam konferensi pers di Jayapura pada 5 November. LBH Papua menyampaikan lima catatan hukum. Dasar penugasan pasukan belum jelas, padahal penggeledahan dan penyitaan terhadap warga sipil pada prinsipnya wewenang Polri. Hak bebas dari penyiksaan dan hak hidup tidak dapat dikurangi, dan rambut gimbal tidak bisa dijadikan dasar menetapkan seseorang sebagai anggota kelompok bersenjata. Penggunaan Puskesmas dan rumah pastoral oleh aparat menghambat hak atas kesehatan dan kebebasan beragama. Pemenuhan kebutuhan pengungsi adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi sekarang. Terakhir, berdasarkan data saat ini unsur pelanggaran HAM berat belum terpenuhi, tetapi ada indikasi dimensi struktural berupa militerisasi permukiman sipil, ditambah sejarah kekerasan aparat di Paniai pada Desember 2014, sehingga pemantauan independen perlu dibuka sejak sekarang. Atas dasar itu, LBH Papua menuntut enam hal. Presiden, Menhan, dan Panglima TNI diminta menjelaskan dasar hukum dan masa penempatan pasukan, dan TNI segera mengosongkan Puskesmas serta rumah pastoral. Pemerintah daerah diminta memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan menjamin pemulangan yang aman dan sukarela. Komnas HAM, Ombudsman, KPAI, dan LPSK diminta memantau, menyelidiki, dan melindungi korban serta saksi. Terakhir, Polisi Militer dan Oditurat diminta memproses anggota yang terbukti melakukan kekerasan, dan DPRK serta DPRP diminta menggelar rapat dengar pendapat terbuka sambil menghormati hak warga menyampaikan pendapat secara damai. Siaran Pers YLBHI/LBH Papua