Niswa Nabila SBA

Tahukah Anda bahwa dalam 50 tahun terakhir, Sumatera telah melakukan trik sulap terbesar dalam sejarah peradaban kita, di mana jutaan hektare hutan rimbun diubah menjadi kebun monokultur dan tanah gersang—tanpa suara, tanpa jejak, dan sering kali dianggap legal berkat secarik kertas bernama izin. Akibatnya, harimau kehilangan rumahnya lebih cepat daripada kita kehilangan integritas dalam menjaga paru-paru dunia. Penulis: ET Hadi Saputra, (12-12-2025) Mari kita bicara santai sejenak. Anggap saja kita sedang duduk di kedai kopi, menyeruput robusta Lampung, sambil memandang peta hutan Sumatera—bukan peta wisata. Jika Anda melihat infografis tutupan hutan Sumatera dari 1975 hingga 2025, Anda tidak sedang melihat data, melainkan obituari: surat kematian massal. Warnanya berubah drastis—from hijau tua menjadi kuning, cokelat, hingga botak plontos, mirip kepala pejabat yang kebanyakan mikir proyek. Lima puluh tahun cukup singkat bagi umur bumi, tapi cukup lama bagi kita untuk menghabisi warisan jutaan tahun. Dulu Sumatera disebut "The Emerald of the Equator", Zamrud Khatulistiwa. Kini lebih pantas "The Palm Oil of the Equator". Saya tertawa miris karena ironinya terasa pahit di lidah. Secara hukum, kita punya segudang aturan tebal dan canggih: Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, istilah seperti Sustainable Development, Green Economy, hingga Intergenerational Equity. Membacanya, mahasiswa hukum semester satu pasti mengira negara ini surga ekologis. Faktanya? Nol besar. Hukum tajam ke penebang liar yang cari nafkah, tapi tumpul—bahkan patah—saat berhadapan dengan korporasi pemegang HGU. Hutan lindung disulap statusnya lewat "alih fungsi lahan"—bahasa halus untuk pemusnahan fungsi alam. Di mata hukum administrasi, perizinan adalah raja. Membabat ribuan hektare jadi prestasi ekonomi: pendapatan daerah naik, devisa naik. Tapi biaya sebenarnya—banjir Bengkulu, longsor Sumatera Barat, asap Riau—tidak pernah masuk neraca perusahaan sawit atau bubur kertas. Yang bayar? Rakyat kecil. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi dan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat—artinya dijaga, bukan diobral. Jika hutan habis dan rakyat kebanjiran, di mana kemakmurannya? Hanya untuk segelintir orang yang punya akses stempel basah di Jakarta? Kita juga lupa hukum adat. Masyarakat adat menjaga hutan ratusan tahun sebelum negara berdiri, dengan kearifan lokal yang melarang tebang sembarangan. Kini dilindas ekskavator atas nama investasi. Hukum positif sombong, menganggap hukum adat kuno dan menghambat pembangunan. Padahal hutan adat masih utuh, sementara hutan negara gundul. Aneh, bukan? Polanya menjijikkan: tebang hutan (cuan pertama), tanam sawit (cuan kedua), tinggalkan tanah rusak (bencana buat rakyat). Aktivis lingkungan yang protes dituduh anti-pembangunan. Sarkasme terbesar: merayakan Hari Lingkungan Hidup dengan tanam seribu pohon di halaman kantor gubernur, sementara sejuta pohon ditebang di belakang. Kita butuh revolusi hukum. Hukum tak boleh lagi jadi stempel legalisasi kerusakan. Pendekatan ultimum remedium dalam kasus lingkungan harus dibuang; pidana harus di depan untuk kerusakan masif: sita aset, miskinkan pelaku, pulihkan alam. Berani? Saya ragu. Terlalu banyak kepentingan dan amplop di bawah meja. Jadi, 50 tahun hilangnya hutan Sumatera bukan takdir, melainkan pembunuhan berencana—pelakunya keserakahan yang berselingkuh dengan kekuasaan, dinikahkan oleh hukum lemah syahwat. Jika tren ini berlanjut, 50 tahun lagi anak cucu kita tak akan tahu Harimau Sumatera selain dari video YouTube lawas. Mereka tak akan rasakan sejuknya Bukit Barisan—hanya panas, debu, dan dongeng tentang pulau hijau yang dulu ada. Cerita tragis karena kita terlalu sibuk menghitung laba sampai lupa cara bernapas. #hutanSumatera #deforestasi #hukumlingkungan #bencanaekologis #kritis #ethadisaputra #majalahforumkeadilan #sumatra #lingkunganhidup #saveforest

Saya harus akui, jantung saya berdetak kencang, ingatan saya kembali menyergap tajam saat melihat berita bencana di Sumatera pekan ini. Dulu, hampir dua dekade lalu, saya ada di sana. Bukan sebagai pengacara, melainkan penerbang sipil yang dipanggil negara, berdesakan di lambung pesawat tua. Ya, pesawat TNI AU uzur. Kami terbang gila-gilaan, hampir tidak kenal pagi, siang, atau malam. Seringkali, kami sudah harus take off dari Halim sebelum subuh. Tujuannya: Banda Aceh. Kami bawa Hercules C-130 yang sudah sepuh itu. Pesawat itu, Bapak-Ibu sekalian, adalah potret jujur bangsa ini: tua, berisik, kurang terawat, tapi untungnya sangat andal dan pekerja keras. Di dalam perutnya yang gelap, kami duduk di jaring samping. Telinga berdengung raungan Allison T56. Jika Anda mau tau, bau di dalam kabin itu adalah campuran unik: solar, minyak mesin yang bocor halus, keringat relawan yang tidak mandi tiga hari, dan aroma timpahan mi instan basi. Intensitasnya? Luar biasa. Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) mendadak menjadi terminal paling sibuk di dunia. Ada Hercules TNI, ada C-17 Amerika, ada Ilyushin dari Rusia, semua berebut slot. Air Traffic Controller (ATC) kita seperti pesulap. Semua ingin cepat, semua jadi pahlawan tanpa berharap bintang. Ironinya adalah pada sistem logistik kita. Di satu sisi, kita punya Hercules TNI yang bertempur mati-matian, mengangkut puluhan ton barang. Di sisi lain, muncul pahlawan yang datang dari sektor yang paling tidak kita duga: Maskapai Sipil. Ya, maskapai-maskapai besar seperti Lion Air dan Batavia Air ikut menyumbangkan free lift dari Jakarta. Mereka menggunakan pesawat komersial, kursi dilepas, diisi karung beras. Mereka bergerak karena kemanusiaan, mendahului banyak surat izin dan nota dinas yang mungkin masih diketik di kantor-kantor pusat. Dan pahlawan sejati di udara adalah Susi Air. @susipudjiastuti Saat pesawat-pesawat besar TNI dan asing fokus ke Banda Aceh, Meulaboh dan Simeulue masih jadi titik buta. Landasan hancur, Susi dengan dua pesawat kecil Cessna Caravan-nya mengangkut obat-obatan dan susu bayi. Susi dan crew pilot asingnya terbang nekat, masuk ke landasan perintis. Mereka adalah antitesis dari birokrasi yang kaku. Contoh nyata bagaimana rule of law itu sejenak harus tunduk pada rule of need. Kebutuhan lebih dulu, baru administrasi. Saya ingat, interaksi kami dengan crew Susi itu terasa sangat kontras. Di dekat Hercules yang penuh serdadu, mereka berdiri di samping Caravan kecil, mengenakan kaos, mengangkut sendiri kardus-kardus tanpa forklift mewah. Salah satu pilot asingnya pernah menyindir, "Saya pikir tugas saya hanya lobster, ternyata saya juga delivery harapan kemanusiaan." Tawa kami pecah. Tawa terdengar pahit tapi kejujurannya nyata hanya berharap pahala. Saat ini, kita kembali menghadapi bencana di Sumatera. Apa yang berubah? Infrastruktur mungkin lebih baik. Teknologi komunikasi pasti lebih canggih. Namun, saya khawatir, jiwa gotong royong yang non-bureaucratic itu justru semakin menipis. yang jelas saya tidak dipanggil lagi menerbangkan pesawat, mungkin pilotnya sudah banyak. Mungkin juga karena memang tak ada landasan yang bisa didaratin fix wing. Mungkin juga kita makin terbiasa menunggu instruksi pusat, menunggu dana cair, menunggu SOP selesai dicetak. Padahal, semangat yang dibutuhkan saat bencana adalah semangat Susi Air: bergerak cepat, tidak bertanya izin, dan langsung menuju titik yang paling terluka. Semangat yang harusnya diwarisi oleh setiap aparatur sipil dan militer. Sudah saatnya kita belajar dari Hercules tua dan Cessna kecil. Aset terbaik bangsa ini bukanlah pesawat baru atau regulasi yang tebal, melainkan keberanian mengambil risiko dan keikhlasan untuk bergerak tanpa menunggu tepuk tangan. Jika tidak, setiap bencana hanya akan jadi pengulangan tragedi birokrasi yang mematikan. #ethadisaputra #majalahforumkeadilan #tsunamiaceh #operasikemanusiaan #hercules #susiair #dahlaniskan #hukumdanlogistik #militersipil #bencanaindonesia – at Cilandak, Indonesia