cupcake retweeted
Weak passport, weak currency, top country with corruption, internet buzzer instead of solving country's problem, increasing number of jobless youth, useless president didn't even read the law before approved it...... i cant even get mad and angry anymore. Its numb.
This Post is from a suspended account. Learn more
cupcake retweeted
Gedung punya rakyat, mari dipakai untuk kepentingan rakyat!
Yuk piknik. Cerah gini masak nggak piknik?
Kalo kata pak @prabowo boleh demo asal kamu ngga dibayar. Ayok ke sini pakai ongkos sendiri dan melantai bareng kamii!
Come on!!
cupcake retweeted
IHSG hari ini ditutup -7,9%, sedikit di bawah level 6.000
Tarik nafas dulu buat besok..
cupcake retweeted
❗❗ALERTA❗❗
Pembungkaman media gaya Orba sudah dimulai. Akun Instagram Pers Mahasiswa FISIP Universitas Tadulako ditangguhkan, setelah mempublikasikan berita-berita terkait kritik terhadap rezim.
RUU Penyiaran bahkan belum disahkan, tapi pemerintah dan aparat sudah ugal-ugalan membungkam suara-suara kritis terhadap kelakuan mereka.
JANGAN DIAM! LAWAN!
#TolakRUUPenyiaran
#CabutRUUTNI
#TolakRUUPOLRI
cupcake retweeted
belum capek, kan?
ayo unduh-cetak-sebarkan lagi, tempel di tempat mie ayam favoritemu!
#BatalkanRUUTNI
#SupremasiSipil
cupcake retweeted
Protest graffiti & riots in Jakarta last week during the mass protests against the Armed Forces Bill, a new law that will integrate the Indonesian military into civil government institutions
cupcake retweeted
Media lokal pelan-pelan dibungkam, jurnalis asing diawasi. Demokrasi macam apa ini 🤭🤭
LBH Pers merespons aturan baru dalam Peraturan Kepolisian No. 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing yang terbit 10 Maret 2025 lalu.
Dalam Pasal 5 Ayat 1, diatur bahwa Polri melakukan pengawasan administratif, yakni dengan menerbitkan surat keterangan kepolisian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan jurnalistik pada lokasi tertentu.
LBH Pers menilai bahwa peraturan baru ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dari Polri. Menurutnya, tugas pengawasan orang asing semestinya diemban pihak imigrasi.
“Ini merupakan bentuk abuse [penyalahgunaan] dari tugas fungsi kepolisian. [...] Sebagai negara demokrasi dan masyarakat dunia, Indonesia harusnya menerapkan prinsip HAM universal, termasuk kemerdekaan pers kepada setiap orang, termasuk jurnalis asing,” ujar Direktur Eksekutif LBH Pers Mustafa Layong kepada Narasi, Rabu (2/4/2025).
Mustafa menyebut, di masa lampau, Indonesia beberapa kali bertindak berlebihan kepada jurnalis asing.
“Kami sudah banyak memprotes tindakan berlebihan terhadap aktivitas jurnalistik oleh jurnalis asing di Indonesia, seperti penangkapan jurnalis asal Amerika Serikat, Philip Jacobson yang menyoroti isu lingkungan di Indonesia,” lanjutnya.
“Kami khawatir perpol ini [diterbitkan] untuk menghalangi liputan yang potensial mengkritik kebijakan pemerintah seperti isu lingkungan, PSN yang ugal-ugalan, atau mungkin isu HAM di Papua.”
| Narasi Daily
cupcake retweeted
❗❗BANGUN GUYS❗❗
Sebelum nantinya jurnalis dalam negeri dilarang menyiarkan secara eksklusif jurnalistik investigasi melalui RUU Penyiaran, sekarang sudah ada Perpol (Peraturan Kepolisian) No. 3 Tahun 2025 yang mengekang jurnalis asing. Perpol ini terbit tanggal 10 Maret 2025 lalu.
Perlahan-lahan, kita sudah mencicipi tanda-tanda negara otoriter melalui pembungkaman pilar keempat demokrasi.
Hanya satu kata: LAWAN!
#TolakRUUPenyiaran
LBH Pers merespons aturan baru dalam Peraturan Kepolisian No. 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing yang terbit 10 Maret 2025 lalu.
Dalam Pasal 5 Ayat 1, diatur bahwa Polri melakukan pengawasan administratif, yakni dengan menerbitkan surat keterangan kepolisian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan jurnalistik pada lokasi tertentu.
LBH Pers menilai bahwa peraturan baru ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dari Polri. Menurutnya, tugas pengawasan orang asing semestinya diemban pihak imigrasi.
“Ini merupakan bentuk abuse [penyalahgunaan] dari tugas fungsi kepolisian. [...] Sebagai negara demokrasi dan masyarakat dunia, Indonesia harusnya menerapkan prinsip HAM universal, termasuk kemerdekaan pers kepada setiap orang, termasuk jurnalis asing,” ujar Direktur Eksekutif LBH Pers Mustafa Layong kepada Narasi, Rabu (2/4/2025).
Mustafa menyebut, di masa lampau, Indonesia beberapa kali bertindak berlebihan kepada jurnalis asing.
“Kami sudah banyak memprotes tindakan berlebihan terhadap aktivitas jurnalistik oleh jurnalis asing di Indonesia, seperti penangkapan jurnalis asal Amerika Serikat, Philip Jacobson yang menyoroti isu lingkungan di Indonesia,” lanjutnya.
“Kami khawatir perpol ini [diterbitkan] untuk menghalangi liputan yang potensial mengkritik kebijakan pemerintah seperti isu lingkungan, PSN yang ugal-ugalan, atau mungkin isu HAM di Papua.”
| Narasi Daily
cupcake retweeted
Udah ada yg bongkar duluan nih tender 100 MILYAR untuk ngebuzz 🤑.
Sebenernya angkanya lebih BESAR kalau ditambahin dari kantong anggaran yang lain hehe.
cupcake retweeted
TAS MEDIS DI GELEDAH SAMPE RUSAK!!!!! Sama temenku di TONJOK!!!!!!!
Ini yg katanya melindungi rakyat?????
cupcake retweeted
“Penguasa, kalian durhaka kepada Ibu Pertiwi.”
Ini adalah aksi damai yang dilakukan perempuan khususnya ibu Indonesia dalam mendukung gerakan sipil.
HIDUP PEREMPUAN YANG MELAWAN ✊🏼🩷
cupcake retweeted
Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh UUD 1945. Unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara.
cupcake retweeted
Signal jammer sama pegasus udah ready di bawah Flyover Senayan. Amanin HP, perhatikan sekitar! 🚨🚨🚨
cupcake retweeted
MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BENAR! TETAP BERSUARA!
#CabutUUTNI #TolakRUUPolri













































