⌗ ‎𝒂𝒏𝒏 ‎‎𖹭 ֶָ֢

HEH KURANG AJAR

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Pilkada kembali dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Wacana ini disampaikan Prabowo dalam beberapa kesempatan, pertama kali pada HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, 12 Desember 2024, dan kembali ditegaskan hingga Oktober 2026. Alasannya: biaya Pilkada langsung dinilai terlalu tinggi. Pilkada Serentak 2024 menghabiskan anggaran Rp37 triliun. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada peringatan Sumpah Pemuda di UI, Rabu (28/10/2026) menyebut Presiden berkali-kali mengatakan: "Sudahlah, Pilkada itu kembalikan saja kepada DPRD". Yusril menilai mengawasi potensi suap di puluhan anggota DPRD lebih mudah daripada mengawasi jutaan pemilih. Prabowo juga membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dinilai lebih efisien karena DPRD yang memilih kepala daerah. Namun usulan ini menuai pro-kontra. KPU menyebut ini sebagai diskursus wajar, sementara koalisi masyarakat sipil, pengamat BRIN, dan sejumlah pakar hukum menilai pengembalian ke DPRD adalah kemunduran demokrasi yang memindahkan kedaulatan dari rakyat ke elit partai. #INDONESIASADAR #PMRNTHKNTL Sumber: [Tirto.id | Kompas.com | Bawaslu.go.id | JDIH DPR RI]