Tomdara

This is How Singapore Gets Rich from Indonesian Palm Oil Without Owning Any Land Singapura memiliki 0 hektare kebun sawit, tapi bisa mengekspor sampai jutaan dolar. Bagaimana cara Singapura untung jutaan dolar dari sawit padahal tidak memiliki lahan sama sekali? Kalau diibaratkan, ada Pak Andi yang punya perusahaan di Indonesia, misalnya PT Sawit Nusantara. Dia punya kebun di Kalimantan dan Sumatera, jutaan hektare sawit, dan ribuan pekerja. Harga produksi sawit di Indonesia sekitar 410 dolar per ton CPO. Amerika ingin membeli. Harga jual ke Amerika sekitar 1.812 dolar per ton. Kalau dijual langsung dari Indonesia ke Amerika, untungnya sekitar 1.400 dolar per ton. Tapi ternyata Pak Andi punya perusahaan lain di Singapura yang satu grup. Perusahaan di Indonesia tidak menjual langsung ke Amerika, melainkan melalui perantara di Singapura dulu. Data menunjukkan harga dari Indonesia ke Singapura sekitar 1.100 dolar per ton CPO. Jadi alurnya: Biaya produksi di Indonesia: 410 dolar/ton Dijual ke Singapura: 1.100 dolar/ton → untung Indonesia sekitar 690 dolar/ton Dari Singapura dijual ke Amerika: 1.812 dolar/ton → untung Singapura sekitar 712 dolar/ton Padahal seluruh sawit berasal dari tanah Indonesia, tapi keuntungan yang lebih besar justru ada di Singapura. Akibatnya Indonesia kehilangan potensi untung yang seharusnya. Seharusnya bisa untung sekitar 1.400 dolar per ton, tapi karena harus lewat Singapura, untungnya hanya sekitar 690 dolar. Kehilangan untung hampir dua kali lipat. Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026, bahwa harga di Amerika atau tujuan akhir rata-rata dua kali lipat dibandingkan harga yang dijual dari Indonesia ke Singapura. Dari situ sudah rugi setengah dari potensi pendapatan. Yang lebih mengejutkan: sawit tidak harus masuk ke Singapura secara fisik. Bisa dikirim langsung dari Indonesia ke Amerika, tapi transfer pembayarannya tetap melalui Singapura dulu. Sehingga ada potensi pajak yang hilang dua kali. Praktik ini tidak hanya terjadi pada sawit. Komoditas lain seperti batu bara dan paduan besi juga sering mengalami under-invoicing (laporan nilai ekspor lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya). Praktik ini sudah berlangsung sejak 1991 sampai 2024, sekitar 34 tahun. Prabowo menyebutnya sebagai penipuan/fraud. Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp15.400 triliun. Bayangkan jika uang sebanyak itu masuk semuanya ke devisa Indonesia: likuiditas dolar naik, rupiah menguat, biaya impor turun, inflasi turun, dan daya beli masyarakat naik. Variabel konsumsi (C) ikut naik. Di sisi lain, penerimaan negara naik sehingga ruang fiskal membesar. Bisa dialokasikan ke investasi (I) dan belanja pemerintah (G). Ekspor juga naik. Akibatnya pertumbuhan ekonomi (Y) ikut naik. Jangan sampai Indonesia hanya dieksploitasi sumber daya alamnya, sementara kemakmuran mengalir ke negeri orang. SC : @aliftowew