Jaksapedia

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengambil alih seluruh lahan yang terafiliasi dengan AK, pengusaha yang kerap dijuluki “Raja Nikel”. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan dan penegakan aturan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam penguasaan maupun pengelolaan lahan. Satgas PKH juga akan melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap lahan-lahan tersebut untuk memastikan tindak lanjut penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

RAJA NIKEL DIBIDIK KEJAGUNG! 6 LOKASI DIGELEDAH, RP11,8 MILIAR DISITA DARI KOPER DAN TAS, PENGENDALINYA DIKETAHUI DI LUAR NEGERI Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung bersama tim digital forensik menggeledah enam lokasi di Jakarta. Salah satunya sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Lainnya kantor perusahaan, termasuk kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park. Penggeledahan itu bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025. Penyidik menyita uang tunai Rp11,795 miliar, terdiri dari Rp11,2 miliar di satu lokasi dan Rp595 juta di lokasi lain, yg ditemukan dalam beberapa koper dan tas di satu ruangan kantor. Telepon genggam, laptop, server, CCTV, dan dokumen operasional tambang juga disita. Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar, enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, yaitu PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ, dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat. AK adalah pengusaha yang dijuluki Raja Nikel. Penyidik menemukan izin usaha pertambangan PT BSJ dan PT KAA berakhir pada 2015, tetapi tetap diperpanjang tiga kali lewat skema penghentian sementara (suspend). Padahal, kata Saiful, izin itu seharusnya dihentikan dan wilayahnya dikembalikan kepada negara. Hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan sempat ditolak pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, tetapi penolakan itu dicabut karena diduga ada penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. AK belum ditetapkan sebagai tersangka. Posisinya di Indonesia tidak diketahui, dan dari data perlintasan, penyidik menemukan yang bersangkutan berada di luar negeri. Penyidikan masih terus berjalan.

BABAK BARU KASUS TAMBANG SAMIN TAN! DARI PENYIDIKAN PANJANG KE MEJA HIJAU, DIDAKWA RUGIKAN NEGARA RP17,7 TRILIUN DAN CUCI UANG RP18,1 TRILIUN Kamis (5/11/2026), perkara tambang batu bara PT AKT resmi masuk persidangan. Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Samin Tan duduk sebagai terdakwa setelah penyidikan panjang oleh Kejaksaan Agung. Bersamanya, empat terdakwa lain diadili dalam berkas terpisah. Dalam penyidikan, Kejagung menetapkan Samin Tan sbg tersangka pada 27 Maret 2026. Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut izin PT AKT sudah dicabut sejak 2017, tetapi perusahaan diduga tetap menambang dan menjual batu bara secara tidak sah hingga 2025. Kejagung juga menyita batu bara yang tersisa. Lelang terbaru atas 209 ribu ton batu bara sitaan laku Rp264 miliar. Kini giliran jaksa membuktikan di pengadilan. Dalam dakwaan, Samin Tan, pemilik manfaat PT AKT, disebut tahu perjanjian karya pertambangannya telah diakhiri pada 19 Oktober 2017, tetapi tetap memerintahkan penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara. Kerugian negara disebut Rp17,7 triliun, dihitung dari hasil tambang 2017 sampai 2025 dikurangi royalti dan pajak. Samin Tan juga didakwa mencuci uang Rp18,1 triliun dari penjualan ekspor, yang diduga dipecah dan dialirkan ke perusahaan serta perorangan yang terafiliasi. Empat terdakwa lain ikut diadili, termasuk Direktur PT AKT Bagus Jaya Wardhana, yang didakwa bersama Samin Tan menjalankan penambangan. Pembuktian di pengadilan akan menguji konstruksi perkara dan peran masing2.

HOTEL TERKAIT DUA EKS BUPATI NUNUKAN DIGELEDAH KEJAGUNG! DUGAAN KORUPSI TAMBANG PT CCM MENGGELINDING, 5,2 JUTA TON BATU BARA DIUSUT Kamis (5/11/2026), tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menggeledah Hotel L di Nunukan, Kalimantan Utara, terkait dugaan korupsi pertambangan batu bara PT CCM periode 2013 sampai 2025. Menurut Kapuspenkum Anang Supriatna, berdasarkan bahan penyidikan, hotel itu disebut terkait dengan dua mantan Bupati Nunukan berinisial AHA dan ALH. Anang menegaskan penggeledahan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana pemilik atau pihak terkait. Kejagung belum menyampaikan hasil penggeledahan di hotel itu. Perkara ini dibuka lewat surat perintah penyidikan tertanggal 16 September 2026. Pada 23 September, penyidik menggeledah kantor PT CCM di Jakarta, rumah mantan kepala daerah di Nunukan, dan rumah mantan kepala dinas provinsi di Bulungan, lalu menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Pada 3 November, penyidik juga memeriksa saksi berinisial S dari Kementerian ESDM. Penyidik mendalami dugaan pemakaian dokumen kawasan hutan milik perusahaan afiliasi untuk menambang tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan, penyalahgunaan penghentian sementara tambang yang diduga memperpanjang izin melampaui ketentuan, manipulasi dokumen AMDAL, dan penggunaan terminal khusus tidak sah untuk penjualan batu bara. Selama 2021 sampai 2025, PT CCM tercatat menjual sekitar 5,2 juta ton batu bara. Menurut Anang, angka itu adalah volume penjualan yang sedang didalami penyidik, bukan nilai kerugian keuangan negara.

DANA REVITALISASI SEKOLAH DIDUGA DIPOTONG 10 PERSEN, DUA PEJABAT DINAS PENDIDIKAN SBT JADI TERSANGKA, SATU LANGSUNG DITAHAN, SATU MANGKIR Dana bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026 di Seram Bagian Timur diduga dipotong oleh pejabat Dinas Pendidikan, dengan cara pemerasan, pungli, dan/atau gratifikasi terhadap kepala sekolah penerima bantuan. Selasa (3/11/2026), Kejari SBT menetapkan dua pejabat berinisial YB dan RS sebagai tersangka. YB memenuhi panggilan dan langsung ditahan 20 hari di Rutan Wahai, sedangkan RS tidak hadir dan akan dipanggil lagi. Kasus ini mulai terlihat sejak Kamis (15/10/2026), saat Kajari Ilham Wahdini memimpin penggeledahan bersama Pidsus Kejati Maluku di empat lokasi: kantor Dinas Pendidikan, sekretariat revitalisasi di SMP Negeri 4 Bula, tempat yang diduga dipakai kepala sekolah menyerahkan uang potongan, dan satu lokasi di Kota Ambon. Penggeledahan lanjutan digelar 22 Oktober, dan belasan kepala sekolah diperiksa. Nilai dugaan waktu itu lebih dari Rp1 miliar dan berpotensi bertambah. Menurut Kajari, YB dan RS diduga menyalahgunakan kewenangan saat bertugas di Tim Revitalisasi, dengan pungutan sekitar 10 persen dari dana revitalisasi. Kejari membuka kemungkinan ada tersangka lain.

DANA BOS SMAN 2 WANGI-WANGI DIDUGA DIKELOLA SEPIHAK, KERUGIAN NEGARA RP2,5 MILIAR! KEPALA SEKOLAH DAN PEJABAT DINAS LANGSUNG DIBUI Senin malam (2/11/2026), dua pria keluar dari Kantor Kejari Wakatobi mengenakan rompi merah muda. Keduanya adalah HN, Kepala SMAN 2 Wangi-Wangi, dan MY, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Wakatobi. Malam itu juga, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, lalu dititipkan di Rutan Polres Wakatobi. Sebelum rompi itu dikenakan, penyidik sudah bekerja panjang. Sekitar 73 saksi diperiksa dan 350 barang bukti disita, mulai dari dokumen, uang tunai, hingga berbagai aset. Perkara yang dibidik adalah pengelolaan dana BOS SMAN 2 Wangi-Wangi periode 2021 sampai 2025 dan DAK Fisik tahun anggaran 2022. Menurut Kasi Intel Kejari Wakatobi Reza Kharisma Wibowo, dana BOS diduga digunakan tidak sesuai RKAS dan melanggar juknis. Dana BOS reguler juga diduga dikelola sepihak tanpa melibatkan tim BOS sekolah, dan pertanggungjawabannya tidak disertai bukti yang sah. Kerugian negara diduga mencapai Rp2,5 miliar. Penyidikan masih berjalan

Tiga tersangka dari pihak PT PMM, PT Sucofindo, dan Bea Cukai Pangkalpinang telah diserahkan Kejagung ke JPU Kejari Pangkalpinang setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Dalam perkara ini, diduga terjadi manipulasi pengambilan dan pengujian sampel mineral untuk kepentingan ekspor. Hasil laboratorium menunjukkan adanya kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ) dan unsur radioaktif, tetapi tidak dicantumkan dalam dokumen analisis. Selanjutnya, JPU akan mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor.

EKS PJ GUBERNUR GORONTALO DIGELANDANG KE SEL! PROYEK VIDEO WALL DIDUGA DIATUR SEBELUM ADA ANGGARAN, FEE RP1,1 MILIAR MENGALIR Hamka Hendra Noer, mantan Penjabat Gubernur Gorontalo, keluar dari ruang pemeriksaan Kejati mengenakan rompi merah muda dan langsung digiring ke Lapas Kelas IIA Gorontalo. Ia ditahan 20 hari setelah hampir tiga bulan berstatus tersangka. Menurut Kejati, proyek command center video wall senilai Rp5 miliar pada APBD Perubahan 2022 diduga sudah diatur sebelum dianggarkan. Hamka diduga memerintahkan Sekda saat itu berkoordinasi dengan Banggar agar proyek dimasukkan ke KUA-PPAS Perubahan, padahal belum tercantum di RKPD Perubahan. Dari kontrak Rp4,57 miliar, penyidik menemukan dugaan kemahalan harga sekitar Rp1,77 miliar, dan Hamka diduga menerima fee sekitar Rp1,1 miliar pada Desember 2022. Ia tersangka kelima dalam perkara ini.

JAKSA KERAHKAN 103 SAKSI DAN 5 AHLI, SIDANG EKS JAMPIDSUS FEBRIE DIGEBER SAMPAI LEWAT TENGAH MALAM Kejaksaan Agung tancap gas membuktikan dakwaannya terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Senin (2/11/2026), sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat resmi memasuki tahap pembuktian. Dalam pernyataan pembuka, jaksa penuntut umum menegaskan akan mengajukan keterangan 103 saksi dan 5 ahli untuk membuktikan dakwaan terhadap tiga terdakwa: Febrie, pengacara Don Ritto, dan swasta Nurman Herin. Hari itu jaksa menghadirkan tiga saksi: pengusaha properti Tan Kian, Lustje Dewi Kusuma, dan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho, yg disebut saksi kunci. Ferry diperiksa lebih dulu dengan pendampingan LPSK, dan majelis hakim menegaskan perlindungan itu tdk membuat kedudukannya berbeda dari saksi lain. Sidang berlangsung sejak pagi hingga lewat tengah malam. Ferry baru keluar ruang sidang pukul 23.44, lalu sidang diskors sebelum Tan Kian dan Lustje Dewi Kusuma diperiksa. Dalam dakwaan, Febrie didakwa memeras Tan Kian sebesar SGD 5 juta, sekitar Rp55 miliar, terkait penanganan perkara Jiwasraya, serta mencuci uang sekitar Rp350 miliar pada 2020 sampai 2026 bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Boboho. Selain saksi dan ahli, jaksa menyiapkan dokumen dan barang bukti elektronik untuk menguatkan dakwaan. Jaksa menegaskan akan terus mengungkap perkara ini secara terang lewat rangkaian pemeriksaan saksi dan ahli, dan meminta majelis hakim menilai seluruh alat bukti secara saksama, adil, dan objektif. Setelah semua saksi dan ahli diperiksa, giliran ketiga terdakwa diperiksa. Febrie menolak seluruh dakwaan, dan keberatannya akan dipertimbangkan majelis hakim bersama putusan akhir.

🔥🔥🇮🇩🇮🇩

RUANG TERSEMBUNYI DI BALIK LEMARI! KEJAGUNG GELEDAH KANTOR PT IPPS 17 JAM, PONSEL BERISI PERCAKAPAN DISITA, KASUS TPL RP2 TRILIUN MAKIN MELEBAR Selama berbulan2, penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari bergerak dari satu lapis ke lapis berikutnya. Pada 12 Agustus 2026, Kejagung menetapkan dua pemeriksa pajak, BP dan SR, sebagai tersangka. Penyidik menduga keduanya menerima uang dari PT TPL agar pemeriksaan pajak perusahaan tidak berjalan semestinya. Pada 7 September, giliran PT TPL sendiri yang ditetapkan sbg tersangka korporasi. Modusnya diduga under invoicing: produk dissolving pulp dilaporkan sebagai paper grade pulp (BHKP), dijual ke perusahaan afiliasi dengan harga lebih rendah, tanpa dokumen transfer pricing dan SPT Badan yang benar. Pada 15 Oktober, Direktur sekaligus Corporate Secretary AL ditangkap di Medan setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan, lalu ditahan. Setelah itu, penyidik bergerak ke arah baru. Kamis pagi, 29 Oktober, pukul 10.00 WIB, tim Satgassus P3TPK pada Jampidsus mendatangi kantor PT Indo Partners Plantation Services di lantai 11 Menara Batavia, Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penggeledahan baru selesai Jumat dini hari pukul 03.00 WIB, sekitar 17 jam. Dasarnya surat perintah penggeledahan Direktur Penyidikan yang terbit pada Maret dan diperbarui 26 Oktober. Menurut Kapuspenkum Anang Supriatna, yang disita antara lain telepon genggam yg di dalamnya ditemukan data percakapan yang diduga berkaitan dengan perkara, beserta barang bukti elektronik lainnya. Penyidik juga menyegel kantor itu dan pintu lemari yang menjadi jalan masuk ke ruang tersembunyi di dalamnya. Apa isi ruangan itu, dan bagaimana kaitan PT IPPS dengan perkara, belum dijelaskan Kejagung. Penyidik menduga ada aliran uang dari PT TPL kepada para tersangka, dan kerugian negara ditaksir sekitar Rp2 triliun. Penyidikan terus dikembangkan.

KEPALA PASAR DIPERAS SETIAP BULAN! KADIS PERHUBUNGAN MINAHASA DIDUGA PALAK EMPAT PASAR, LANGSUNG DIBUI Retribusi pasar seharusnya masuk ke kas daerah. Tetapi di Kabupaten Minahasa, penyidik Kejari menemukan ada kekurangan setoran retribusi pasar tahun anggaran 2024. Dari penelusuran itulah muncul dugaan yang lebih mengejutkan: kekurangan setoran itu diduga berkaitan dengan permintaan setoran rutin berupa uang dan barang dari sejumlah kepala pasar kepada Kepala Dinas Perdagangan saat itu, DW. Menurut Kajari Minahasa Rama Eka Darma, pemaksaan itu tidak selalu fisik, melainkan lewat tekanan verbal agar kepala pasar menyetor setiap bulan. Dugaan korbannya adalah kepala pasar Tondano, Remboken, Langowan, dan Sonder. Hasil penyidikan sementara menyebut DW diduga menerima uang tunai Rp102,4 juta dan barang senilai Rp21,6 juta, total Rp124.039.000. Rabu malam (28/10/2026), sekitar pukul 20.30 WITA, Kejari menetapkan DW sebagai tersangka. DW kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Minahasa. Ia langsung digiring ke Lapas Kelas IIB Tondano, ditahan sampai 15 Desember 2026. Ia disangka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor tentang pemerasan, dan Kejari menegaskan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

PROYEK VIDEO WALL RP5 MILIAR SERET EKS PJ GUBERNUR GORONTALO! DIDUGA TERIMA FEE RP1,1 MILIAR, TIGA BULAN JADI TERSANGKA AKHIRNYA DITAHAN Semuanya dimulai dari angka Rp5 miliar. Pada APBD Perubahan 2022, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk pengadaan command center video wall di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Sebelum proyek dianggarkan, kata Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Kejati Gorontalo Rafid Humolungo, penyidik sudah menemukan sejumlah komunikasi. Dalam prosesnya, Penjabat Gubernur saat itu, Hamka Hendra Noer, diduga memerintahkan Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD agar proyek masuk ke KUA-PPAS Perubahan. Pengadaan kemudian dijalankan lewat e-purchasing dengan katalog elektronik, berdasarkan kontrak 1 November 2022 senilai Rp4,57 miliar. Di situlah penyidik menemukan selisih. Ada perbedaan antara nilai kontrak dan harga sebenarnya barang sekitar Rp1,77 miliar. Dari selisih itu, Hamka diduga menerima fee sekitar Rp1,1 miliar yang diserahkan sekitar Desember 2022, saat ia masih menjabat Pj Gubernur. Hasil audit menetapkan kerugian keuangan negara Rp1.770.358.627. Hamka berstatus tersangka sekitar tiga bulan sebelum akhirnya ditahan. Jumat (30/10/2026), ia ditahan 20 hari, sampai 18 November, di Lapas Kelas IIA Gorontalo. Dengan penahanannya, lima tersangka dalam perkara ini kini semuanya berada di tahanan.

BUMD BANTEN DIDUGA DIBOBOL LEWAT DAGANG SEMBAKO, NEGARA RUGI RP6,82 MILIAR! TIGA ORANG JADI TERSANGKA Minyak goreng, gula, dan tepung adalah kebutuhan pokok yang seharusnya mendatangkan untung. Tetapi di PT Agrobisnis Banten Mandiri, BUMD milik Pemerintah Provinsi Banten, kerja sama dagang sembako pada 2021 sampai 2022 justru diduga berujung rugi. Kamis (29/10/2026), Kejati Banten menetapkan tiga tersangka: TBM, mantan Kepala Divisi Sales dan Marketing PT ABM, serta dua mitra usaha swasta, AS alias Dre dan AN. Menurut Kasi Penyidikan Devitra Romiza, kerja sama itu seharusnya menghasilkan keuntungan bagi BUMD, tetapi realisasinya justru rugi dan tidak dibayar. Ia menegaskan perkara ini bukan soal pengadaan barang, melainkan kerja sama perdagangan yang menurut penyidik terkesan membobol BUMD. Kerugian ditaksir Rp6,82 miliar. Dari dua tersangka yang dipanggil hari itu, hanya AS alias Dre yang hadir dan diperiksa. Kejati Banten kini menelusuri aliran uang, aset para tersangka, dan penggunaan nama perusahaan dalam transaksi. Tersangka lain tidak tertutup kemungkinan.

🔥🔥🔥🇮🇩🇮🇩🇮🇩

NASABAH TAK TAHU, DATA 218 WARGA DIDUGA DICATUT! DUA PEJABAT PNM MEKAAR POLMAN JADI TERSANGKA KREDIT FIKTIF RP1,23 MILIAR PNM Mekaar dikenal sebagai program pembiayaan dan pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera. Di Unit Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, program itu diduga disalahgunakan dari dalam. Menurut penyidik Kejati Sulbar, selama 2024 sampai 2025 data pribadi 218 warga yang sudah tergabung sebagai anggota Mekaar dipakai untuk mengajukan pembiayaan fiktif. Para pemilik data diduga tidak mengetahui berkasnya dipakai. Dana yang dicairkan diduga tidak sampai ke nasabah, melainkan dipakai untuk kebutuhan pribadi dan menutup kredit macet. Senin sore (26/10/2026), Kejati Sulbar menetapkan dua perempuan berinisial D dan N sebagai tersangka. D adalah mantan Kepala Unit PNM Mekaar Luyo, N Kepala Area Bisnis Wilayah Majene. Keduanya ditahan setelah diperiksa, dan penyidik menyatakan sudah mengantongi dua alat bukti. Karena PNM adalah BUMN, kerugian yang diperkirakan Rp1.239.860.000 dihitung sebagai kerugian negara. PNM menyatakan mendukung proses hukum secara objektif dan akan menindak karyawan yang terbukti melanggar. Kejati Sulbar melanjutkan penyidikan untuk memperkuat pembuktian.

PROYEK JALAN BETON PAREPARE DIDUGA NYARIS TOTAL LOSS! KEJARI SIAP NAIKKAN KASUS, KONTRAKTOR DAN PPK BAKAL DIPERIKSA Ceritanya bermula dari laporan sebuah LSM di wilayah Ajatappareng. Mereka menyoroti 18 paket pekerjaan jalan beton milik Pemerintah Kota Parepare, dan tiga paket di antaranya dilaporkan diduga bermasalah. Salah satunya jalan beton di samping Kantor Urusan Agama Lapadde. Kejari Parepare mulai bergerak dengan klarifikasi. Penyidik meminta keterangan PPK, Kepala Bidang Bina Marga, Inspektorat, dan tiga konsultan pengawas, lalu meninjau langsung lokasi proyek. Rekanan pelaksana mengklaim sudah lebih dulu menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat dan BPK. Tetapi bagi jaksa, dokumen kunci ada di BPK: Kejari mengirim surat permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan karena belum juga diterima, awal September mereka bahkan menjadwalkan mendatangi kantor BPK di Makassar. Dokumen itu kini jadi pijakan. Berdasarkan temuan BPK, pekerjaan jalan beton di samping KUA Lapadde, yang bernilai kontrak Rp385 juta, diduga kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi, dengan indikasi kerugian negara yang mendekati nilai kontrak tersebut. Kejari menyatakan perkara segera ditingkatkan ke penyidikan, yang diperkirakan berlangsung paling lama 60 hari. Kontraktor, PPK, dan pihak terkait temuan BPK akan diperiksa. Belum ada tersangka.

21 TAHUN KELOLA PASAR, PAD DIDUGA TAK PERNAH DISETOR! KETUA KOPERASI BENGKULU DIBUI Dua puluh satu tahun, dari 2005 sampai 2026, Pasar Pagar Dewa di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dikelola Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya. Selama itu, tidak ada setoran Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke kas Pemerintah Kota Bengkulu. Penyidik Kejari Bengkulu menetapkan ketua koperasi berinisial JS sebagai tersangka, lalu langsung menahannya di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Ketiadaan setoran itu menimbulkan kerugian negara atau daerah sekitar Rp7,3 miliar, sesuai hasil audit akuntan publik. JS ditetapkan setelah alat bukti terpenuhi dan diancam pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Penyidikan tidak berhenti di JS. Penyidik masih mendalami perkara, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

UANG RAKYAT KUR RP83,9 MILIAR DIDUGA DIGASAK, EKS ANGGOTA DPRD KAMPAR MENGHILANG DARI PANGGILAN JAKSA! DPO MENANTI Perkara kredit usaha rakyat di BNI KCP Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, belum selesai. Sebelumnya, lima orang dari lingkungan perbankan sudah diadili, dua di antaranya, pimpinan KCP dan penyelia pemasaran, divonis masing-masing sembilan tahun penjara. Kini Kejari Kampar mengembangkan penyidikan dan, menetapkan lima tersangka baru untuk penyaluran KUR periode 2019 sampai 2023, dengan kerugian negara ditaksir hingga Rp83,9 miliar. Empat tersangka, berinisial AN, AZ, NS, dan DP, memenuhi panggilan dan langsung ditahan 20 hari di Lapas Kelas IIA Bangkinang, sampai 15 November. Tersangka kelima, mantan anggota DPRD Kampar Irwan Saputra, belum hadir. Kejari mengimbaunya bersikap kooperatif, dan menyatakan akan memanggilnya kembali sebagai tersangka. Bila panggilan berikutnya tak dipenuhi, Kejari akan mempertimbangkan penerbitan DPO sesuai ketentuan hukum. Para tersangka diduga punya peran berbeda dalam penyaluran KUR yang seharusnya membantu pelaku usaha mikro memperoleh modal. Penyidik masih mendalami dugaan penyimpangannya.