What caused authoritarian revivals in Indonesia?
In our latest piece, Revo Linggar and I examine how personalist politics has paved the way for Indonesia's authoritarian revival, weakening institutions, accountability, and democratic checks.
As personalistic political parties displace institutionalised electoral competition, only broad-based structural reform can help put down Indonesia’s authoritarian resurgence, write Hurriyah and Revo Linggar Vandito.
eastasiaforum.org/2026/07/31…
Hurriyah retweeted
cara ngelawan buzzer ternyata ya segampang itu, cuekin aja jir, kita belajar dari brazil
Hurriyah retweeted
Uskup, pastor, pendeta, nahdliyin, muhammadiyin, abangan, melayu, melanesia:
Salam 3 Jari
Hurriyah retweeted
WARGA, TOLONG LIHAT PAPUA!
Sejak 30 Oktober 2026, kebakaran hutan terjadi di Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Sementara itu, api dan ancaman terhadap hutan gak bisa nunggu sampe kita ramai membicarakannya.
Jangan sampai kabar tentang kebakaran ini ikut tenggelam.
Papua juga bagian dari rumah kita. Tolong bantu sebarkan, beri perhatian, dan kawal kabar ini!
#SalingJagaWarga
Hurriyah retweeted
Untuk segala represi terhadap masyarakat sipil ~
Untuk mereka yang sedang berjuang menghadapi Karhutla ~
Tetap bersuara dan doa terbaik untuk kita semua 😾☝🏻
Hurriyah retweeted
Yang buat videonya udah ngebolehin video ini didownload dan disebarkan seluas-luasnya.
Jadi silahkan.... bebas!
Hurriyah retweeted
Dear SEAblings and International Communities
here's the latest update from Indonesia:
- 14,000 police personnel confirmed
- intelligent and military personnels confirmed
- Bulldozers deployed
- Forklifts deployed
- CCTV cameras offline
- Signal jammers deployed
- Water cannon trucks deployed
- A logistics post run by mothers and women has been surrounded by police
- and now, some protesters have reached Bundaran HI.
Please keep your eyes on Indonesia and help spread the word 🇮🇩
Hurriyah retweeted
TARIK MUNDUR TENTARA DALAM MENGHADANG AKSI MASSA!
Pantauan langsung 14:22 WIB, Jakarta. Aksi massa rakyat di Jakarta dihadapkan dengan mobilisasi tentara. Prajurit-prajurit ditempatkan di beberapa titik sekitaran Bundaran HI, gang-gang dan beberapa objek vital.
UUD 1945 membedakan fungsi TNI dan Polri dengan jelas. TNI ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan, sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Pemisahan ini adalah salah satu hasil penting Reformasi setelah pengalaman panjang keterlibatan militer dalam kehidupan sipil.
Demonstran bukan kombatan. Kritik bukan ancaman militer. Jalan raya bukan medan perang. Konstitusi menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UU Nomor 9 Tahun 1998 juga menempatkan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum sebagai tanggung jawab kepolisian.
Hurriyah retweeted
PANJANG UMUR PERJUANGAN, PANJANG UMUR PERLAWANAN!
#DEMO 28 OKTOBER 2026
#INDONESIASADAR
Hurriyah retweeted
Kajian Univ Gadjah Mada: Durasi pidato Presiden Prabowo meningkat tiga kali lipat dari Oktober 2024 ke 2026. Ada 311 ucapan tak pantas --"bajingan" ... "saking pintarnya jadi goblok"-- beriringan dengan penurunan tingkat kepuasan publik dari 80,5 ke 58% suara.com/news/2026/10/26/17…
Hurriyah retweeted
Direktur Puskapol UI Hurriyah mendorong agar parpol/fraksi berinisiatif untuk mengganti komposisi Panitia Kerja RUU Pemilu. #Polhuk #AdadiKompas
kompas.id/artikel/beredar-da…
#TemanPemilih, Podcast KPU RI kembali hadir dengan episode terbaru nih!
Kali ini di Episode 156, kita akan ngobrol seru bareng Dr. Hurriyah, S.Sos. (Direktur Puskapol UI) dengan judul “Perempuan dalam Demokrasi”
Hurriyah retweeted
(Kutipan)
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI):
PGI, KWI, PGPI, PGLII, PBI, BK, GMAHK, GOI
"Mengakhiri Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua, Mengedepankan Martabat
Manusia, Dialog, dan Keadilan, Bukan Militerisasi"
Lebih dari lima dekade setelah Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah ini masih menyisakan luka kemanusiaan yang belum kunjung dipulihkan.
Konflik bersenjata yang terus berlangsung telah menimbulkan korban jiwa tanpa henti, baik dari kalangan Orang Asli Papua, warga sipil non-Papua, aparat keamanan, maupun pihak-pihak lain yang terjebak dalam pusaran kekerasan.
Di tengah situasi tersebut, perempuan, anak-anak, tokoh agama, tenaga kesehatan, guru, petani, dan masyarakat adat tetap menjadi kelompok yang paling rentan menanggung akibatnya.
Berdasarkan pergumulan tersebut, kami menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas krisis kemanusiaan yang
tidak kunjung berakhir di Tanah Papua.
Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh pihak yang bersenjata, baik aparat negara maupun kelompok bersenjata non-negara, untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengutamakan keselamatan warga sipil di atas kepentingan apa pun.
2. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua.
Pengalaman panjang menunjukkan bahwa dominasi pendekatan militeristik tidak mampu menghadirkan perdamaian yang berkeadilan. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru terus memunculkan pengungsian, trauma sosial, ketakutan, dan siklus
kekerasan yang berulang.
3. Mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas utama kepada penanganan krisis kemanusiaan dan para pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs).
Kami mempertanyakan mengapa perhatian negara terhadap mereka masih jauh dari memadai, sementara berbagai kebijakan keamanan terus diperluas. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, terutama mereka
yang berada dalam situasi paling rentan.
4. Menegaskan kembali bahwa dialog kemanusiaan merupakan jalan yang paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Selama bertahun-tahun, gereja-gereja di Indonesia dan di Tanah Papua, para
pemimpin adat, tokoh perempuan, kaum muda, akademisi, dan masyarakat sipil terus menyerukan dialog yang inklusif, jujur, dan bermartabat. Namun seruan tersebut tidak memperoleh ruang yang memadai dalam kebijakan negara.
Padahal, dialog bukanlah tanda kelemahan negara, melainkan wujud kedewasaan demokrasi.
5. Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan penyelamatan kehidupan manusia sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan di Tanah Papua.
6. Mengajak seluruh gereja di Indonesia untuk semakin memperkuat pelayanan
kemanusiaan bagi masyarakat Papua, khususnya bagi para korban kekerasan
dan para pengungsi.
7. Mendesak pemerintah agar memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi gereja untuk menjalankan panggilan kemanusiaannya tanpa rasa takut dan tanpa stigma.
Pelayanan gereja kepada masyarakat yang menderita tidak boleh dicurigai sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok tertentu ataupun dikaitkan dengan gerakan separatisme.
Negara justru berkewajiban mendukung, melindungi, dan memfasilitasi
pelayanan kemanusiaan gereja sebagai bagian dari upaya bersama memulihkan
martabat manusia, membangun kepercayaan, dan menghadirkan perdamaian yang berkeadilan di Tanah Papua.
Jakarta, 16 Juli 2026
Hurriyah retweeted
Kalangan masyarakat sipil menggagas pembentukan Kabinet Bayangan. Apa latar belakang serta tujuan pembentukan Kabinet Bayangan itu? #Polhuk #Kompas61
kompas.id/artikel/kabinet-ba…
Hurriyah retweeted
“Militerisme Balik Lagi?” sedang tayang di YouTube Watchdoc Image youtu.be/8RGDDn1U5m8
Keterlibatan militer di ruang sipil semakin sering terlihat. Mulai dari pengamanan aksi mahasiswa, pembubaran diskusi dan kegiatan budaya, hingga penanganan kejahatan jalanan.
Sejarah pernah mencatat operasi penembakan misterius (Petrus) pada 1980-an. Ribuan warga sipil menjadi korban eksekusi di luar proses hukum dalam operasi yang berada di bawah kendali Kopkamtib.
Pelibatan TNI di ruang sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan TNI dan kewenangan keamanan yang diemban Polri. Di saat yang sama, pertanggungjawaban hukum anggota TNI juga menjadi persoalan ketika korbannya adalah warga sipil.
#Watchdoc
Hurriyah retweeted
Jadi ingat, tulisan sejarawan Arnout van der Meer dalam "Come to Java: Colonial Tourism and the Fragile Illusion of an Island Paradise”, yang menunjukkan bahwa pariwisata kolonial di Jawa di masa lalu dirancang agar orang Eropa dapat “mengamati Other yang primitif” sambil menikmati kenyamanan modern di hotel-hotel pegunungan. Rakyat jajahan menjadi bagian dari atraksi kolonial itu sendiri.
Bedanya, saat ini yg jadi objek "Other" itu adalah orang Papua, dan pelakunya "penguasa Indonesia" dengan para buzzernya.
Hurriyah retweeted
Dear, media.
Kurban itu perorangan. Jika Presiden menggunakan APBN untuk bagi-bagi sapi, maka itu bukan kurban. Itu program politik. Jadi jangan ditulis "kurban Prabowo" karena dananya dari pajak rakyat. Trims...
Hurriyah retweeted
“My name is Amos Goldberg. I am an Israeli Professor of Holocaust Studies. For nearly 30 years I have researched and taught the Holocaust, genocide and state violence.
And I want to tell whoever is willing to listen that what’s happening now in Gaza is a genocide.
A year ago when October 7th happened, like all Israelis I was in shock. It was a war crime and a crime against humanity. 1200 people - more than 800 of them civilians - were killed in one day. Children and the elderly were among those taken hostage. Communities were destroyed. It was outrageous, traumatizing, personal. Like most Israelis, I know people who were killed, who lost loved ones or whose loved ones were taken hostage.
But immediately afterwards came Israel’s response and within weeks thousands of civilians were killed in Gaza. It took me some time to digest what was unfolding before my eyes. It was agonizing to confront that reality. I was reluctant to call it a genocide.
But if you read Raphael Lemkin – the Jewish-Polish legal scholar who coined the term ‘genocide’ and was the major driving force behind the 1948 United Nations Genocide Convention – what is happening in Gaza now is exactly what he had in mind when he spoke about genocide.
It does not need to look like the Holocaust to be a genocide. Each genocide looks different and not all involve killing of millions or the entire group. The United Nations Genocide Convention explicitly asserts that genocide is the act of deliberately destroying a group in whole or in part. Those are the words.
But there does need to be a clear intent.
And indeed, there are clear indications of intent to destroy Gaza: Israel’s leaders - including the prime minister and the minister of defence - and many high-ranking military officers, media personalities, rabbis, as well as ordinary soldiers were very open about what they wanted to achieve. There were countless documented incitements to turn the whole of Gaza into rubble and claims that there are no innocent people living there.
A radical atmosphere of dehumanization of the Palestinians prevails in Israeli society to an extent that I can’t remember in my 58 years of living here.
Now that vision has been enacted. Tens of thousands of innocent children, women and men have been killed. Over a hundred thousand were wounded. There is a near total destruction of infrastructure, intentional starvation and blocking of humanitarian aid. There are mass graves and reliable testimony of summary executions. Children that were shot by snipers. All the universities and almost all hospitals are gone. Almost all the population is displaced. There have been numerous bombings of civilians in so-called ‘safe zones’. Gaza does not exist anymore. It is completely destroyed. Thus, the outcome fits perfectly with the stated intentions of Israel’s leadership.
Lemkin - that scholar who coined the term ‘genocide’ - described two phases of a genocide. The first is the destruction of the annihilated group and the second is what he called ‘imposition of the national pattern’ of the perpetrator. We are now witnessing the second phase as Israel prepares ethnically cleansed areas for Israeli settlements.
And therefore, I have come to the conclusion that this is exactly what a genocide looks like. We don’t teach about genocides in order to realize it retrospectively. We teach about it in order to prevent it and to stop it.
But like in every other case of genocide in history right now we have mass denial. Both here in Israel and around the world.
But reality cannot be denied.
So yes, it is a genocide.
And once you come to this conclusion you cannot remain silent.”
- Statement to Led By Donkeys, December 2024
- Photo: Parliament Square, London, 8.40am, 4th December 2024


























