menarik mengikuti fenomena open donasi di media sosial ini. Pertanyaannya, bagaimanakah aturannya? berikut beberapa ketentuan pokok, berdasarkan keterbatasan pembacaan saya: 1. Open donasi pada dasarnya termasuk kategori "pengumpulan uang atau barang" (PUB). 2. Sebab, Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1961 menjelaskan PUB sebagai "setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan" . 3. Pasal 2 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1961 mewajibkan setiap penyelenggaraan PUB memperoleh izin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. 4. Ada pengecualiannya, yakni pengumpulan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat‑istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas. Misalnya zakat, pelaksanaan hukum adat, atau pengumpulan dalam lingkungan RT/RW. 5. Karena itu, open donasi yang dibuka melalui akun media sosial publik dan ditujukan kepada masyarakat luas umumnya tidak dapat serta-merta dianggap sebagai "lingkungan terbatas". Harus mendapat izin. 6. Bahkan Permensos No. 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyelenggara PUB pada prinsipnya dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang memperoleh izin sesuai kewenangannya. 7. Artinya, open donasi spontan oleh individu melalui media sosial publik sebenarnya bukan model pengumpulan dana yang sejalan dengan peraturan yang ada. 8. Jika izin diwajibkan tetapi tidak dimiliki, maka Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1961 membuka kemungkinan dikenakannya sanksi pidana denda. Termasuk, sanksi administrasi. 9. Tidak hanya itu, hasil pengumpulan uang atau barang yang diperoleh tanpa izin juga dapat disita untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial yang sejenis. *** dengan demikian, bukan soal ikhlas atau tidaknya, sebagaimana yang ramai dibahas. Tetapi lebih pada apakah kegiatan tersebut memenuhi unsur pengumpulan sumbangan yang menurut peraturan perundang-undangan mewajibkan izin dan dipenuhi. #CMIIW 🙏🙏