DeFolder

Pembatasan hak asasi manusia jika mengacu pada The Siracusa Principles minimal berada di level undang-undang. Pada pelaksanaannya, di Indonesia yang membatas hak kebebasan berpendapat dalam bentuk demonstrasi justru peraturan internal kepolisian, bukan undang-undang. "Batasan waktu untuk aksi yang disebutkan di Perkap 7/2012 itu seharusnya hanya menjadi pedoman bagi polisi," ucap Arif Maulana, YLBHI. "Cara pandang lain yang keliru adalah demonstrasi harus izin. Padahal, demonstrasi itu hak fundamental. Dalam UU 9/1998 disebutkan pemberitahuan, bukan izin. Polisi bukan pihak yang berhak menentukan boleh atau tidak," jelas Fadhil Alfathan, LBH Jakarta. Meskipun begitu, Pasal 256 KUHP baru justru bertentangan dengan pemenuhan hak kebebasan menyampaikan pendapat. Ini menjadi bukti bahwa cara pandang negara dalam melihat demonstrasi masih keliru. Terkait Peraturan Daerah, di Yogyakarta terdapat Pergub 1/2021 yang membatasi pelaksanaan aksi di area Malioboro dan sekitarnya dengan dalih cagar budaya. "Di tahun 2023, Gubernur DIY juga mengesahkan peraturan tentang jaga warga. Peraturan ini seringkali menjadi dasar mobilisasi massa untuk menghalangi aksi yang dilakukan oleh masyarakat," jelas Kharisma Wardhatul, LBH Yogyakarta. Saksikan podcast “Brutalitas Polisi dan Ormas dalam Menghadapi Demonstrasi” selengkapnya melalui youtu.be/Wyjq18FIEvg