Suwal 🇮🇩

Regime mulyono adalah regime politik belah bambu alias politik adudomba antara umat beragama dan antara anak bangsa. Dan ingat mulyono itu islamofhobia. Hampir semua tokoh islam yang kritis di kriminalisasi smuanya. Bahkan ada yang meninggal ditahanan. Jadi bayangkan jika makar yang direncanakan mulyono itu berhasil, mungkin kita akan kembali ke dalam era jahiliah. Era dimana umat islama di lintas habis habisan. Di era regime prabowo tidak ada adu domba antara umat beragama, semuanya teduh dan adem.

Beliau selalu berbisnin dengan orang-orang yang selalu bermasalah 1. Anak LSP 2. Anak mulyono 3. Anak Gandhi sinarmas Dan masih banyak lagi Beliau ahli dalam mencuci Bayangin wak sekali cuci dapat 10-20% Pantasan aja duitnya udah triliunan Apa nggak kasihan ya anaknya makan duit seperti itu Lihat kedepan anaknya akan seperti apa. Biasanya akan ada tumbal dalam setiap asupan yang tidak bener

Aparat negara sudah siap-siap menyambut adek adek mahasiswa besok yang ikut demo dan siap mengawal adek² dari penyusupan dari genk solo. Dimana mana ada masalah disitu ada campur tangan genk solo. Genk solo adalah New PKI

GIBRAN FINESHED WAK GIBRAN MASUK BABAK PALING SERIUS? MA SUDAH PUTUSKAN SUKET TIDAK SAH, BARESKRIM DIDESAK BERTINDAK, DPR MULAI DISOROT! Senin, 9 November 2026, dinamika politik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Ada beberapa peristiwa yang berlangsung hampir bersamaan: perkembangan laporan terkait surat keterangan pendidikan Gibran di Bareskrim, aksi penyampaian aspirasi di sekitar Kantor Sekretariat Wakil Presiden, pengumuman Giring Ganesha keluar dari PSI, hingga pernyataan pimpinan DPR mengenai aspirasi pemakzulan. Kalau seluruh peristiwa ini dibaca secara bersamaan, pertanyaan publik semakin besar: bagaimana kelanjutan persoalan hukum dan politik yang sekarang membayangi jabatan Wakil Presiden? Mari kita urutkan wak 1. MA SUDAH MENYATAKAN SURAT KETERANGAN PENYETARAAN PENDIDIKAN GIBRAN TIDAK SAH Ini merupakan perkembangan hukum yang paling mendasar. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Objek yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Artinya, dokumen yang menjadi pokok sengketa tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh MA. Ini bukan lagi sekadar perdebatan warganet, bukan hanya saling tuding di media sosial, dan bukan semata-mata perbedaan pendapat politik. Ada putusan lembaga peradilan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi perlu digarisbawahi wak, putusan mengenai keabsahan surat keterangan tidak otomatis merupakan putusan pidana terhadap Gibran, apalagi penetapan tersangka. Justru di sinilah pertanyaan berikutnya muncul: bagaimana konsekuensi administratif, hukum, dan politik dari putusan tersebut? 2. BARESKRIM: PUBLIK MENUNGGU, PENYIDIK MASIH HARUS MENJAWAB Pada 6 November, Polri melalui Kadiv Humas Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Bareskrim masih mendalami aduan terkait dokumen suket Gibran. Putusan MA dan MK akan menjadi bahan referensi penyidik. Keterangan para ahli juga masih diperlukan untuk menguji aspek hukum dan pembuktian. Sementara itu, pada 9 November, beredar laporan mengenai kehadiran Ade Darmawan, yang disebut sebagai Sekjen Peradi Bersatu sekaligus Dewan Penasihat Gibranisti, bersama Asuan di lingkungan Bareskrim. Menurut informasi yang beredar, kedatangan mereka dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penanganan laporan tersebut. Mereka disebut belum berhasil diterima petugas yang dituju dan kemudian menyampaikan keterangan melalui konferensi pers. Namun, status terbaru perkara harus dibaca berdasarkan keterangan resmi penyidik. Sampai ada konfirmasi resmi, jangan menyimpulkan bahwa perkara sudah naik ke penyidikan atau Gibran sudah menunggu penetapan tersangka. Perbedaan antara penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka bukan persoalan kecil. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Publik berhak bertanya wak * Apakah seluruh dokumen yang dipersoalkan sudah diperiksa? * Apakah pihak penerbit surat sudah dimintai keterangan? * Bagaimana penyidik menindaklanjuti putusan MA? * Apakah ada dugaan pelanggaran pidana yang memenuhi unsur? * Kapan perkembangan perkara akan disampaikan secara terbuka? Jangan biarkan perkara sebesar ini hanya menjadi bola panas di media sosial tanpa kepastian proses hukum. 3. PERDEBATAN SIMBOL NEGARA, LAMBANG NEGARA, DAN FOTO GIBRAN Ada pula bagian yang menarik perhatian dari pernyataan pihak-pihak yang hadir dalam konferensi pers tersebut. Dalam narasi yang beredar, muncul perdebatan mengenai perbedaan antara simbol negara dan lambang negara, serta mengenai benda yang diturunkan dalam suatu peristiwa di DPRD Yogyakarta: apakah bendera atau foto Gibran. Lanjutat👇