“Permintaan yang paling masuk akal sekarang adalah meminta Prabowo mundur!” —Tunggal Pawestri Ratusan lilin menyala di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, dalam doa bersama lintas iman, keyakinan, dan budaya untuk para korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (19/10/2026). Pemuka agama memimpin doa secara bergiliran. Namun, malam itu tak berhenti pada rapalan doa. Pekikan “Hidup Korban! Jangan Diam! Lawan!” menggema, disusul orasi yang menuntut pertanggungjawaban korporasi dan negara, termasuk desakan agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hingga Presiden Prabowo Subianto mundur. Pemantauan periode 1 Januari–6 September 2026, WALHI mengidentifikasi 372 entitas perusahaan yang terindikasi memiliki areal konsesi terbakar di delapan provinsi. Jumlah itu terdiri atas 223 pemegang Hak Guna Usaha (HGU), 148 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan satu pemegang izin pertambangan. Di Merauke, WALHI juga mencatat 807 titik panas sepanjang Januari–Agustus 2026 di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi. Sebanyak 674 titik berada di area yang diampu pemerintah. Dampak karhutla juga tidak dirasakan secara setara. Perempuan yang bergantung pada hutan dan lahan untuk penghidupan, perempuan adat, serta mereka yang memikul tanggung jawab pengasuhan menghadapi risiko kehilangan sumber pendapatan, gangguan kesehatan, dan bertambahnya beban kerja perawatan di tengah krisis. Doa merawat solidaritas. Perlawanan menuntut keadilan. Korban tidak cukup hanya didoakan. Hentikan karhutla, usut korporasi, dan tuntut pertanggungjawaban negara. 📸Luthfi Maulana Adhari/Konde.co #DuaTahunPrabowoGibran #2TahunPemerintahPrabowo #Karhutla #PembakaranHutandanLahan