dendoyyyy

Ketika laki-laki melecehkan perempuan secara verbal, akan dilihat sebagai bentuk kekerasan berbasis gender (power imbalance), ancaman, atau objektifikasi tubuh. Ini akan langsung mendapat perhatian besar dari aktivis, media, dan lembaga seperti Komnas Perempuan. Sebaliknya, ketika perempuan melakukan hal serupa ke laki-laki (misalnya komentar vulgar tentang tubuh, rayuan paksa, atau lelucon seksual), masyarakat cenderung menganggapnya ringan, "basa-basi", atau bahkan "laki-laki harus kuat". Ini adalah contoh double standard yang masih kuat di banyak budaya, termasuk Indonesia. Laporan dari laki-laki akan lebih jarang diproses serius oleh polisi/masyarakat, meski hukum memungkinkan. Korban laki-laki malah akan diremehkan atau ditertawakan. Laki-laki diajarkan sejak kecil untuk "kuat", "tidak cengeng", dan "menanggung sendiri" (konsep masculine gender role stress atau discrepancy stress). Ketika mengalami pelecehan verbal dari perempuan, banyak laki-laki merasa malu atau "tidak maskulin" jika melapor. Mengakui diri sebagai korban dianggap sebagai kelemahan yang mengancam identitas diri. Stereotip di masyarakat memiliki kecenderungan bahwa perempuan dianggap lebih pasif, emosional, atau "lemah" sehingga pelecehan verbal dari mereka dianggap "hanya kata-kata" atau "reaksi defensif", bukan kekerasan serius. Sementara laki-laki dianggap lebih kuat secara fisik dan emosional, pelecehan terhadap mereka dianggap "tidak mungkin menyakiti" atau bahkan "layak" jika ada alasan (misalnya, dianggap "salah sendiri"). Di dunia secara umum, norma patriarki masih kuat, tapi justru memperkuat paradoks ini. Laki-laki diharapkan dominan, sehingga menjadi korban pelecehan verbal dianggap "memalukan" dan jarang diangkat sebagai isu serius. Persepsi masyarakat terhadap kekerasan terhadap laki-laki masih dipengaruhi stereotip maskulinitas, sehingga korban enggan bicara karena takut kehilangan citra diri atau dianggap "bukan laki-laki sejati". Ini juga menunjukan bahwa konsep laki-laki dan perempuan setara mesti dilihat dari berbagai bidang. Di mata hukum, ekonomi, dan HAM sudah. Tapi di bidang sosial dan norma masih harus dilihat kembali.