Peraturan BP BUMN No. 1 Tahun 2026 tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN akhirnya terbit. Aturan ini juga mengatur cut loss. Aturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) PP 38/2026, yang memerintahkan Kepala BP BUMN menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN setelah mendapat persetujuan Presiden. Aturan ini sudah lama ditunggu oleh BUMN dan anak usahanya yang sedang menjalani streamlining. Cakupannya kini tidak lagi terbatas pada aktiva tetap, tetapi juga piutang dan aset lain, dengan kriteria yang lebih jelas dan alur persetujuan per organ. Satu hal yang perlu diingat: piutang yang dihapusbukukan tidak berarti hak tagihnya hilang. Bagian yang menurut saya paling penting adalah cut loss. Pasal 50 memberi dasar bagi BUMN untuk menghapusbukukan aset di bawah nilai tercatat, baik dengan maupun tanpa pelepasan aset, dan/atau tidak lagi menagih piutang yang sudah dihapusbukukan, untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Syaratnya: ada analisis memadai yang menunjukkan kerugian akan lebih besar jika cut loss tidak dilakukan, penurunan nilai bukan karena kesalahan atau kelalaian, dan tidak ada benturan kepentingan. Ketiganya dinilai oleh konsultan independen atau lembaga pemerintah. Kerugian akibat cut loss dinyatakan sebagai kerugian BUMN, dan tindakan cut loss tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang tidak ada kesalahan atau kelalaian, dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan tanpa keuntungan pribadi. Artinya, direksi kini punya pijakan hukum yang lebih jelas untuk mengambil keputusan bisnis yang rasional. Namun perlindungan ini bersyarat dan diatur di tingkat peraturan badan, jadi dokumentasi analisis dan penilaian independen menjadi kunci jika keputusan itu kelak dipersoalkan.