Pakdhe

Analisis Hukum Tata Negara yang sangat fundamental dari Pakar HTN Herdiansyah di Kompas TV: Pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah Gibran oleh Mahkamah Agung (MA) secara eksplisit membuat kedudukan hukumnya sebagai Wakil Presiden GUGUR DEMI HUKUM. Merujuk pada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Herdiansyah menguliti makna "TIDAK SAH" dari putusan MA ; 1. Konsekuensi Retroaktif (Berlaku Mundur): Amar putusan MA yang mengabulkan seluruh gugatan membatalkan Suket Penyetaraan Kemendikbud secara retroaktif. Dokumen tersebut dianggap TIDAK PERNAH ADA sejak hari pertama diterbitkan. 2. Tiket Pencalonan Otomatis Hangus: Karena Suket tersebut adalah "tiket tunggal" pendaftaran Gibran di KPU untuk memenuhi syarat formal lulus SMA/sederajat, maka pembatalan oleh MA membuat keabsahan pencalonannya gugur dari akar-akarnya. Secara hukum administrasi, posisi Wapres saat ini berdiri di atas kekosongan legalitas. 3. Analogi "Bongkar Sendiri atau Dibongkar Paksa": Ibarat mendirikan bangunan tanpa izin legal, opsinya cuma dua : * Opsi Bermartabat: Gibran tahu diri dan mengundurkan diri secara sukarela. * Opsi Konstitusional: DPR RI mengaktifkan mandatori pengawasan via Pasal 7A UUD 1945 (Impeachment) untuk membongkar paksa pimpinan yang cacat syarat konstitusi. Pembelaan buta yang mengklaim Pilpres sudah res judicata atau berlindung di balik "pasal ajaib" KPU murni bentuk kebingungan logika hukum. MK telah mengunci fakta bahwa ijazah SMA formalnya tidak ada, dan MA melengkapinya dengan mencabut Surat Penyetaraannya. DPR RI tidak boleh terus diam! Konsolidasi Hak Angket dan proses pemakzulan harus segera dijalankan demi menyelamatkan marwah konstitusi Republik. .