Zandi (@ZandiJH) header
Zandi (@ZandiJH) profile picture

Your Extraordinary Fanboy

Joined December 2009
Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)Photo by Zandi (@ZandiJH)
Zandi retweeted
Memang pemain kelas kakap kalian semua. Terbukti banget kenapa mereka anget cepat2 mengesahkannya. Beginilah jadinya ketika kekuasaan dan kewenangan tidak diimbangi integritas serta tanggung jawab. Menyusun undang-undang asal-asalan, ketentuan penting dicoret, transparansi diabaikan, lalu rakyat yang harus menanggung akibatnya. Ini sedang memberantas korupsi atau sedang menyusun aturan agar kepentingan sendiri tetap aman?
BARU KEMARIN TANDA TANGAN, HARI INI SUDAH SAH! Ngebut amattt, Bu? Terlalu cepat untuk sesuatu yang katanya ditunggu 18 tahun, 24 jam langsung disahkan. Rakyat belum pegang dan baca draftnya finalnya, parlemen sudah ketok palu. Kok, kayaknya lagi dikejar setoran. kalian dengerin aja deh 2 orang ini ngomong.
5
9
1
12
1,276
ICW BILANG UU PERAMPASAN ASET YANG DISAHKAN HARI INI ITU PALSU jadi gini guys, indonesia corruption watch (icw) melaporkan ketua dpr puan maharani dan ketua komisi iii dpr habiburokhman ke mahkamah kehormatan dewan (mkd) dpr, terkait pengesahan uu perampasan aset laporannya soal dugaan pelanggaran etik, yaitu rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset dinilai nggak disebarluaskan ke publik seorang kepala divisi hukum dan investigasi icw bilang, kutipannya (kamis 19/11/2026, di kompleks parlemen senayan, jakarta), "sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik dpr" icw menilai dpr mengabaikan prinsip partisipasi bermakna (publik diajak ikut memberi masukan, dariku) dalam pembentukan ruu ini icw juga membantah klaim pimpinan dpr dan pimpinan komisi iii yang bilang pembahasan dilakukan secara transparan, kutipannya, "sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada mkd, icw belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini" pengaduan ini tindak lanjut dari somasi (teguran resmi, dariku) yang dilayangkan icw pada senin 16 november 2026, dan menurut icw pengaduannya sudah diterima sekretariat mkd icw berharap mkd menindaklanjuti laporan dan memberi sanksi atas dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang itu soal pengesahannya, dpr resmi mengesahkan ruu perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang pada kamis 19/11/2026, di rapat paripurna ke-13 masa sidang ii tahun persidangan 2026-2027, puan bertanya apakah disetujui, dan anggota yang hadir menjawab "setuju" jadi bahasa gampangnya, icw lapor puan dan habiburokhman ke mkd karena draf uu perampasan aset dinilai nggak dibuka ke publik dan icw belum pernah diajak membahas, padahal uunya sudah disahkan nah menurut kalian guys, draf undang-undang yang dibahas sebaiknya wajib dibuka ke publik sebelum disahkan atau nggak?
65
778
17
1,894
43,161
DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU! Wak, hari ini, Kamis 19 November 2026, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. DPR bilang: Ini adalah kemenangan rakyat setelah 18 tahun menunggu! DPR bilang: Ini adalah bukti DPR mendengarkan rakyat! DPR bilang: Koruptor sekarang akan dimiskinkan! Wak, itu semua adalah BOHONG! Yang disahkan DPR hari ini bukan RUU Perampasan Aset yang asli. Yang disahkan DPR hari ini adalah RUU PERAMPASAN ASET PALSU! Dan ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset sudah bilang dengan tegas: Ini adalah UU Palsu! Wak, kenapa disebut palsu? Karena 3 senjata utama untuk merampas harta koruptor itu DIHILANGKAN oleh DPR. Baca sampai habis, Wak. Karena kalau lu hanya baca judul RUU Perampasan Aset Disahkan, lu akan tertipu. Lu akan kira koruptor akan dimiskinkan. Padahal yang dimiskinkan adalah harapan rakyat. 1. PEJABAT YANG MEMILIKI HARTA TIDAK WAJAR TIDAK BISA DIRAMPAS! Wak, ini adalah masalah yang paling besar. Dulu, dalam draf pemerintah 2023, ada Pasal 5 ayat (2) yang mengatur illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara ilegal. Bunyi Pasal 5 itu: Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah dapat dirampas. Artinya, Wak, kalau ada pejabat yang gajinya Rp 20 juta per bulan, tapi punya rumah Rp 50 miliar, punya mobil Rp 10 miliar, punya rekening Rp 100 miliar, dan dia tidak bisa menjelaskan dari mana uang itu berasal, maka harta itu bisa dirampas. Dan cara membuktikannya adalah dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dan LP2P (Laporan Pajak Penghasilan Pegawai). Wak, itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menangkap koruptor yang pintar menyembunyikan jejak korupsinya. Karena koruptor itu tidak akan pernah meninggalkan bukti transfer korupsi. Tapi koruptor itu tidak bisa menyembunyikan hartanya. Hartanya akan terlihat: Rumah mewah, mobil mewah, tanah di mana-mana. Tapi, Wak, dalam draf DPR tanggal 16 November 2026, Pasal 5 itu DIHAPUS! Peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman, Kamis (19/11/2026), bilang: Yang paling mendasar yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas. ICW bilang: Dengan hilangnya klausul ini, harta janggal pejabat tidak dapat dirampas selama belum ada perkara pidana yang mengaitkannya. Wak, artinya: Pejabat yang punya harta tidak wajar itu TIDAK BISA dirampas, kalau tidak ada perkara pidana yang mengaitkan harta itu dengan korupsi. Jadi, Wak, kalau ada pejabat yang punya harta Rp 100 miliar, tapi tidak ada bukti dia korupsi Rp 100 miliar itu, maka harta Rp 100 miliar itu aman. Tidak bisa dirampas. Wak, itu adalah RUU Palsu! Karena RUU yang asli itu harus bisa merampas harta yang tidak wajar, TANPA harus membuktikan dulu korupsinya. Dan, Wak, apa alasan DPR menghapus Pasal 5 itu? Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, Kamis (19/11/2026), di Paripurna, bilang: Di Amerika Serikat, illicit enrichment itu tidak dikenal, tidak diterapkan, karena dianggap bertentangan dengan HAM. Di Inggris juga tidak diterapkan. Di Jerman bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan HAM. Habiburokhman juga bilang: UU Perampasan Aset itu bersifat formil, hanya mengatur tata cara. Sedangkan illicit enrichment itu adalah pengaturan materiil, karena berhubungan dengan norma-norma. Jadi tidak bisa dimasukkan. Wak, itu adalah alasan yang BOHONG! Pertama, Wak, Amerika Serikat itu punya Unexplained Wealth Order (UWO) di Inggris, dan Amerika Serikat punya Civil Forfeiture yang bisa merampas harta yang tidak wajar tanpa harus membuktikan pidana. Jadi alasan Amerika tidak punya itu adalah bohong. Kedua, Wak, Jerman itu memang tidak punya illicit enrichment, tapi Jerman punya Vermogensabschopfung yang bisa merampas harta yang tidak wajar. 1/3
54
218
16
453
30,303
Zandi retweeted
엉덩이를…///
31
3
325
7,273
Zandi retweeted
Jorge Domínguez for €94K or Bryan Bugarín for €84K? 👀 Both have 70–85 Potential on the FMInside scale. Our #FM27 shortlist features 10 wonderkids with asking prices under €1M. Who’s your pick?
1
2
64
2,937
🚨BREAKING NEWS🚨 DPR MENGHAPUS ATURAN PEMISKINAN KORUPTOR DARI RUU PERAMPASAN ASET DENGAN ALASAN HAK ASASI MANUSIA. PADAHAL, YANG MENJADI SOROTAN KITA ADALAH PEJABAT YANG KEKAYAANNYA MENINGKAT TIDAK WAJAR DAN TIDAK SEBANDING DENGAN PENGHASILANNYA. KORUPSI AJA MELANGGAR HAM, MALAH KORUPTOR DILINDUNGI DENGAN ALASAN HAM???
17
565
29
1,100
12,998
UU PERAMPASAN ASET BISA JADI ALAT POLITIK DI MASA DEPAN JIKA DI SALAHGUNAKAN contohnya begini pak budi adalah pengusaha pabrik tekstil di bandung yang dikenal suka mengkritik pemerintah lewat media sosial dan wawancara televisi, suatu hari namanya tiba-tiba diumumkan sebagai tersangka korupsi dalam proyek pengadaan yang dulu pernah ia ikuti, saat itu pak budi sedang menjalani perawatan jantung di sebuah rumah sakit di singapura, surat panggilan dari penyidik datang ke rumahnya di bandung, tapi ia tidak bisa pulang karena dokter melarangnya terbang, penyidik tidak mau menunggu dan langsung memasukkan namanya ke daftar pencarian orang, dalam sekejap pak budi yang sedang terbaring di rumah sakit berubah status menjadi "buronan" di sinilah ruu perampasan aset mulai bekerja dengan cara yang mengkhawatirkan, menurut pasal 10, cukup 60 hari setelah seseorang masuk dpo, jaksa pengacara negara sudah boleh mengajukan permohonan untuk merampas hartanya tanpa perlu menunggu putusan pidana maka dua bulan kemudian jaksa mengajukan permohonan untuk merampas rumah pak budi, pabriknya, dan saham-saham miliknya, nilainya jauh di atas batas minimal rp1 miliar yang disyaratkan pasal 6, jadi semua syarat formal terpenuhi pak budi tentu ingin membela diri, ia menyuruh pengacaranya mengajukan keberatan ke pengadilan dengan membawa bukti bahwa pabrik itu dibangun dari warisan keluarga dan pinjaman bank yang sah, tapi pasal 30 ayat 5 menutup pintu itu rapat-rapat, tersangka yang berstatus dpo dan advokatnya tidak boleh mengajukan keberatan artinya di ruang sidang hanya ada satu suara, yaitu suara jaksa, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menunjukkan dokumen tandingan, tidak ada yang bertanya hakim pun memutus berdasarkan cerita satu pihak, karena tidak ada yang mengajukan keberatan, tidak ada pula yang bisa mengajukan kasasi, sebab pasal 47 hanya memberi hak kasasi kepada orang yang tadi mengajukan keberatan, putusan pun langsung dianggap berkekuatan hukum tetap, rumah, pabrik, dan saham pak budi berpindah tangan ke negara, ratusan karyawan pabrik ikut cemas soal nasib pekerjaan mereka yang paling menyakitkan, semua ini terjadi tanpa pak budi pernah sekali pun duduk di kursi terdakwa, tidak ada hakim yang pernah menyatakan ia bersalah melakukan korupsi, memang pasal 9 menyebut kalau pak budi pulang dan tertangkap, proses perampasan dihentikan dan perkara pidananya dilanjutkan, tapi pilihan itu terasa seperti jebakan ia harus pulang dalam kondisi sakit, menyerahkan diri, dan menghadapi proses pidana dulu hanya untuk mendapat kesempatan membela hartanya, dan kalau putusan perampasan sudah keburu final sebelum ia pulang, belum jelas apakah hartanya bisa kembali cerita ini hanya karangan, tapi celahnya nyata, kombinasi status dpo yang ditentukan sendiri oleh penyidik, jeda 60 hari yang singkat, larangan membela diri bagi buronan dan pengacaranya, serta hilangnya jalur banding, membuat aturan ini bisa berubah dari alat menangkap koruptor menjadi alat untuk melumpuhkan orang yang tidak disukai penguasa
11
26
4
77
4,956
Jgn dibilang glorifikasi. Dulu Indonesia cuma punya 9,36% di Freeport, skrg 51% mayoritas. Dulu dividen kecil, skrg triliunan masuk ke Inalum/MIND ID. Kalau itu dibilang cuma punya mobil tanpa BPKB, berarti dulu kita cuma numpang naik ojek. Ini kemajuan, bukan pencitraan.
Pengambilalihan saham Freeport ini adalah glorifikasi politik yang overdosis. Faktanya, bahwa pengambilalihan saham tersebut bagaikan Indonesia mengakui memiliki mobil tapi sopir dan BPKB nya masih dikuasai oleh Asing (Freeport). 1) Dari berbagai sumber terbuka yang ada, walau BUMN sdh memiliki saham mayoritas (51%) tapi belum menguasai Freeport, dg fakta : a) manajemen masih dikuasai oleh Freeport, b) Asset tambang papua tidak masuk sebagai asset BUMN (Mind-Id) tapi semua sebagai asset Freeport, c) 51 % saham hanya digunakan utk menentukan prosentase pembagian dividen, sementara besarnya keuntungan yg dibagikan sebagai deviden ditentukan oleh komite yg diisi mayoritas oleh Freeport d) jika ada investasi maka BUMN (Mind-Id) harus menanggang sebesar 51 % tapi tdk bisa mengagungkan asset miliknya di Freepor Papua krn asset tsb tidak dicatat sebagai asset milik BUMN. 2) saham yg dibeli menjadi 51 % bukan saham milik Freeport tapi hak opsi Rio Tinto. 3) dana sumber pembelian bukan dari APBN tapi dana pinjaman BUMN (Inalum). Atas kondisi kontrak seperti itu (merugikan Inonesia) maka sebaiknya rencana perpanjangan izin sampai deposit tambang habis, yg MOU-nya sudah ditandatangani hendaknya tidak dilanjutkan sampai perbaikan kontrak yang ditandatangani saat pemerintahan Jokowi. Kontrak yg dibuat oleh rezim Jokowi bagaikan memiliki mobil tapi sopir dan BPKB nya masih dikuasai oleh Asing (Freeport) Berharap agar Presiden @prabowo memerintahkan BUMN (Danantara dan BP BUMN) memperbaiki kontrak tersebut sblm pemberian persetujuan perpanjangan izin yg mulai 2041 sampai deposit tambang habis.
3
8
29
751
Gua nontonnya kok kesal yaa. Ijazah DPR dipertanyakan. Jawaban Ahmad Doli Karunia: motifnya apa.!! Paling parahnya orng ini tercatat dalam daftar pemakzulan Gibran.
17
40
4
77
2,193
ONE MISTAKE CAN COST YOU YOUR LIFE. 💀🎬
21
332
5
2,872
492,824
Kalau kata @_BangFu problem MU itu seperti pernyataan Prabowo: Ikan busuk dari kepalanya. Sepakat?
1
4
1
8
2,655
"Untuk bisa membeli Gerrard dan Carragher pada masa kini, anda harus membayar £200 juta. £180 juta untuk Gerrard dan £20 juta untuk Carra". Benitez lucu juga. 😅
7
49
1
377
16,882
Zandi retweeted
Tambahan: Info nya nama asli dia : LISTIYA VRICCILANA Yang kenal orang nya bisa info ke DM ku ya 🙏
6
66
36
334
58,629
Zandi retweeted
[SCAMMER ALERT] ‼ HELP RT Update: Sudah contact2 an dengan yang pernah ketemu di real life. Ini sosok yang mengaku sebagai @juunhype (pakai topi hitam) Kalau ada yang kenal tolong ingatkan kk nya untuk balikin segera duit 10 juta nya dan beware ya guys 🙏
[SCAMMER ALERT] ‼ HELP RT Yah malah kabur @juunhype kata ku sih balikin duit 10 juta ku dulu sebelum deactivate Mardiana Alathea (masih dugaan) kalau ada yang kenal orang nya bisa bantu DM. Dia ngescam aku Pola Signed Carmen Fanmeeting Jakarta. Belum klarif dan chat DM tidak di bales.
190
1,996
895
7,098
817,205
ISI UU PERAMPASAN ASET (Baru sampai Pasal 42) #UUPerampasanAsetdiSahkan
6
103
5
233
7,028
BAD NEWS kenaikan harta kekayaan (illicit enrichment) pejabat secara tidak wajar tidak dimasukkan dlm pasal UU Perampasan Aset salah 1 alasan DPR tidak memasukkannya krn dianggap bertentangan dgn HAM mereka semua pintar banget cari celah untuk melindungi harta-hartanya. lagi lagi, rakyat kalah 🥲🥹
TOK! DPR RESMI SAHKAN UU PERAMPASAN ASET
81
890
68
1,823
31,398
Zandi retweeted
TEMAN - TEMAN BACA PELAN - PELAN YA. ⚠️‼️ “TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU” DPR MENGHAPUS ATURAN PEMISKINAN KORUPTOR DARI RUU PERAMPASAN ASET PALSU INI DENGAN ALASAN HAK ASASI MANUSIA.
17
1,146
21
1,817
12,771
Kemaren suket hrs ganti paket C...skrg ganti hrs sekolah SMA ...hdehhh....🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️pdhal punya ijasah S1... Ruwet...diguyu pitik tenan Iki ....🤣🤣🤣
Sekelas Bang Hotman aja Pusing 😂 Kalau Paket C ngga boleh, apa kabar para Anggota Parlemen konoha ?😭
7
8
56
1,966
Zandi retweeted
DPR RI MENCORET KETENTUAN ILLICIT ENRICHMENT ATAU PEMISKINAN KORUPTOR DARI UU PERAMPASAN ASET YANG BARU DISAHKAN HABIBUROKHMAN BERDALIH KEPUTUSAN INI MEMPERTIMBANGKAN HAM, PRAKTIK DI NEGARA LAIN, SERTA ALASAN TEKNIS BAHWA UU TERSEBUT MERUPAKAN HUKUM FORMIL, BUKAN HUKUM MATERIIL
177
755
109
1,420
46,538
Replying to @LambangDC5
- Program MBG yg d kampanye gibran melibatkan UMKM di rubah jdi koncoisme - UU permpasan aset yg di minta Jkw memiskinkan koruptor. Malah di hapus poin pentingnya Musuh rakyat sebenarnya sudah nampakin Diri. Y mereka selurh Anggota DPR & antek2nya UU perampasan Aset Rakyat DPR
1
1
380