sun go-kuyyy

jadi gini guys, setelah menetapkan listyo sigit dan dua orang lain sebagai tersangka, bareskrim menyita 11 ponsel, 1 ipad, dan 4 flashdisk sebagai barang bukti, disampaikan kabareskrim komjen pol asep safrudin di mabes polri pada selasa 3 november 2026 sebelum menetapkan tersangka, polisi mengaku sudah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli tuduhan kali ini ada tiga jenis, yaitu penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, dan target sadapnya sama seperti sebelumnya, nomor telepon presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, lsm, dan pengusaha soal kronologi, asep bilang kejadiannya pada 2025 sampai 2026 saat listyo sigit masih menjabat kapolri, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur di peraturan kapolri nomor 5 tahun 2010 caranya menurut polisi, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server sistem penyadapan bernama lawful interception management system (lims) tanpa melalui verifikasi, lalu nomor-nomor itu disadap padahal tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum seperti penyelidikan atau penyidikan yang diatur undang-undang lalu sekitar oktober 2026, tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan di komputer sistem lims itu, petugas yang mengetahui hal ini kemudian membuat laporan polisi pada 30 oktober 2026 ketiga tersangka dikenakan pasal 258 kuhp dengan ancaman 10 tahun, pasal 332 ayat (1) dan atau (2) kuhp dengan ancaman enam tahun, serta pasal 32 ayat (1) uu ite dengan ancaman delapan tahun jadi bahasa gampangnya, polisi bilang nomor telepon banyak orang dimasukkan ke sistem sadap tanpa alasan hukum yang sah, hasil sadapannya diperintahkan dihapus sekitar oktober 2026, ada petugas yang melapor pada 30 oktober, lalu polisi menyita 11 ponsel, satu ipad dan empat flashdisk sebagai bukti nah menurut kalian guys, kalau benar nomor telepon dimasukkan ke sistem sadap tanpa alasan hukum, pengawasan seperti apa yang paling dibutuhkan supaya tidak disalahgunakan?