Pengesahan UU Perampasan Aset sdh terjadi.e Para elite tak menolaknya scr frontal. Mengesahkannya dgn tepuk tangan meriah, tp diam2 mencabut taring utama agar aset2 masa lalu & lonjakan kekayaan misterius penyelenggara negara ttp aman dr jaksa & KPK. totalpolitik.com/2026/11/20/…
1
62
Pasal ttg peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment), sbg instrumen paling ampuh untuk memiskinkan koruptor, justru dicoret dari naskah akhir undang-undang ini. Alasan yang dikemukakan Komisi III DPR terdengar sangat luhur sekaligus teknis.
6
17
Melalui UNCAC 2003, diratifikasi RI lewat UU No 7 Thn 2006, komunitas global justru jadikan pemiskinan koruptor sbg standar utama. Pasal 20 konvensi PBB eksplisit dorong negara2 atur delik illicit enrichment, pun Pasal 54 buka jalan utk perampasan aset tanpa pemidanaan.
14
Sejak reformasi hukum perampasan aset tahun 2017, Jerman terapkan sistem penyitaan yg diperluas & penyitaan mandiri. Pengadilan bs rampas harta yg dicurigasi berasal dr aktivitas ilegal meski pelakunya tak bs dituntut, atau harta itu tak terhubung lgsg dgn delik yg sdg diadili.
7
Via Criminal Finances Act 2017, Inggris justru perkenalkan mekanisme UWO yg memaksa individu jelaskan sumber kekayaan mencurigakannya. Jika gagal membuktikan sumber sahnya secara perdata, aset dpt disita negara tanpa perlu buktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.
3
Pdhl AS justru jd pelopor instrumen civil asset forfeiture sejak dekade 1970-an melalui berbagai regulasi seperti CAFRA. Via gugatan perdata lgsg thdp objek hartanya (in rem), Jaksa di AS bs sita harta mencurigakan, tak perlu tunggu pemiliknya divonis bersalah di pengadilan.
5
Aturan tsb dinilai berpotensi melanggar HAM & diklaim tak diterapkan di AS, Inggris, bahkan konon digagalkan MK di Jerman. UU Perampasan Aset diposisikan murni sebagai hukum formil atau hukum acara, shg dianggap tak pantas memuat norma materiil penghukuman.
7
Dark joke di gedung DPR kita. Utk jd kasir minimarket/ staf administrasi di ruko2, pelamar wajib sodorkan ijazah sarjana dgn IPK nyaris sempurna. Tp utk duduk di kursi empuk Senayan & ketok palu anggaran T rupiah, modal ijazah SMA sj sdh lebih dr cukup. totalpolitik.com/2026/11/17/…
3
1
165
Mungkin kita bisa berargumen bahwa demokrasi memang tidak boleh mendiskriminasi warga negara berdasarkan gelar sarjana. Akan tetapi, romantisme kesetaraan politik ini langsung membentur tembok realitas, begitu mereka dibagi ke dalam alat kelengkapan dewan yang sangat spesifik.
9
Publik disuguhi komedi gelap birokrasi terkait profil pendidikan para wakil rakyat di web resmi DPR. Sebagian hanya cantumkan riwayat pendidikan menengah, sebagian lainnya memamerkan gelar akademik yg asal-usul kampusnya tampak sgt misterius dan seolah malu-malu utk diverifikasi.
1
18
7 partai KMP serempak memilih utk tak sodorkan nama kandidat wakil presiden & menyerahkan keputusan tsb sepenuhnya sbg hak prerogatif Presiden Prabowo. Kesantunan politik yang tiba2 terasa terlalu rapi utk ukuran panggung kekuasaan yg biasanya bising. totalpolitik.com/2026/11/16/…
1
136
Kucuran dana Rp.14,69 miliar yg diungkap ICW utk biayai influencer, salah 1-nya utusan khusus pres Raffi Ahmad, masuk ke babak baru yg mengkhawatirkan. Ruang digital jd pasar swalayan opini publik, di mana legitimasi politik dapat dibeli secara grosir. totalpolitik.com/2026/11/13/…
Demokrasi tidak lagi mati lewat kudeta militer yg gaduh di tengah malam. Demokrasi justru terkikis scr perlahan, dibungkus rapi dlm gulir linimasa layar gawai yang tampak ramah. Fenomena yang disebut sbg rekayasa persetujuan (manufacturing consent) versi mutakhir di era digital
47
Setiap interaksi & kedekatan seseorang atas lainnya, biasanya meninggalkan kenangan. Kebersamaan. Kesukaan. Ingatan suka-duka. Pengetahuan. Bahkan yg ketika pergi meninggalkan segudang cerita & ber-tumpuk2 kisah sejarah. Panda Nababan adalah semuanya. totalpolitik.com/2026/11/11/…
1
1
166
Panda Nababan bukan sekadar orang yang pernah melewati Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan politik kontemporer terkini. Ia adalah saksi yang mengalami langsung sebagian sejarah itu sebagai wartawan, kemudian sebagai politisi.











