SupraG_One retweeted
Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI.
Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026. Alasannya:
1. Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR.
2. (Ternyata) didalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender.
3. Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.
4. Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026.
Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya.
5. Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur).
6. Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
SupraG_One retweeted
Breaking News
Kemendikdasmen resmi mencabut surat penyetaraan ijazah SMA/setara milik Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2026.
SupraG_One retweeted
Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas Gibran.
instagram.com/p/DfoEROHmYIT/…
Pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah anggota DPR di ruang rapat Komisi VIII pada rabu (11/11). Rapat ini membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, sebanyak 8 fraksi hadir dalam rapat itu.
#DPRRI #HMP #KomisiVIII #MetroTV
SupraG_One retweeted
2 Profesor Hukum Tata Negara, Yusril dan MMD bilang.. Gibran mau PTUN, sudah tidak ada gunanya.
SupraG_One retweeted
Replying to @hasyimmah
halah dia masuk S1&adv diploma di MDIS juga diduga pake jalur finansial.
kalo menurut requirement MDIS harusnya dia ga memenuhi syarat, karena dia blm punya A level or equivalent.nah yg equivalent ini apa?bisa diploma.
sedangkan dia tdk pnya diploma karena ga lulus dari insearch
SupraG_One retweeted
Breaking news bagus ini 😁👍
GURU BESAR TOLAK GIBRAN MUNDUR.🔥
Belasan Guru Besar membuat surat terbuka pada Presiden @prabowo agar menolak pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta proses pemakzulan dilakukan lewat DPR.
Berikut nama-nama guru besar yang telah menandatangani surat tersebut:🙏
1. Prof. M. Din Syamsuddin
2. Prof. Ryaas Rasyid
3. Prof. Nuhfil Hanani
4. Prof. Fasli Jalal
5. Prof. Komaruddin Hidayat
6. Prof. Ganjar Kurnia
7. Prof. Amran Razak
8. Prof. La Ode M. Aslan
9. Prof. Rochmat Wahab
10. Prof. Connie Rahakundini Bakrie
11. Prof. Didin S. Damanhuri
12. Prof. Nandang Sutrisno
13. Prof. Idrus Paturusi
14. Prof. Fathul Wahid
15. Prof. Lukman Hakim
16. Prof. Rizal E. Halim
17. Prof. Al Makin
18. Prof. Didin Saripudin
SupraG_One retweeted
Emang dia bebal, keturunan tukang ‘ngapusi’.
—
Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Ijazah, Yusril: Sudah Tak Bisa Lagi
news.detik.com/berita/d-8747…
Analisis Hukum Tata Negara yang sangat terukur dan berdampak luas dari Ketua MK Pertama, Prof. Jimly Asshiddiqie : Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran secara sah dan meyakinkan menjadi NOVUM (bukt/fakta baru) yang membuka pintu lebar bagi pemakzulan (impeachment) Wakil Presiden via Pasal 7A UUD 1945.
Bedah tuntas Prof. Jimly atas konstruksi ketatanegaraan yang runtuh pasca-vonis MA :
1. Kehadiran Novum (Bukti Baru):
Putusan MA membuktikan adanya novum bahwa berkas pendaftaran Gibran sebenarnya dari awal tidak memenuhi syarat administratif. Meskipun 2 tahun lalu dianggap memenuhi syarat oleh KPU, ditemukannya fakta baru yang dikunci MA ini memicu kondisi baru
2. Kategori "Tidak Memenuhi Syarat Lagi" (Pasal 7A UUD 1945):
Salah satu dari 6 alasan pemakzulan Presiden/Wapres dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah "tidak memenuhi syarat lagi". Prof. Jimly menegaskan norma ini bersifat evolving (berkembang) tidak terbatas pada masalah kesehatan fisik/inkapasitas, tetapi mencakup hilangnya syarat administratif mendasar seperti ijazah SMA.
3. Pintu Resmi Pemakzulan DPR:
MK di perkara PHPU telah memberi jalan ("menunggu tindakan lembaga lain"), dan MA melengkapinya dengan membatalkan Suket-nya. Kini bola panas sepenuhnya ada di DPR untuk memproses penghentian Wapres yang secara objektif terbukti tidak memenuhi syarat lagi.
Prof. Jimly menegaskan ini bukan soal suka atau tidak suka pada personal Gibran, melainkan kepastian aturan hukum objektif. Kedelapan partai politik di DPR diimbau untuk segera bermusyawarah dan menguji novum konstitusional ini demi mencatatkan sejarah penegakan Rule of Law.
Muka tembok bertahan di kursi RI-2 berbekal dokumen yang terbukti batal demi hukum hanya akan menyeret negara ke dalam krisis legitimasi berkepanjangan. DPR RI wajib mendengarkan suara nurani konstitusi: Jalankan Pasal 7A UUD 1945 sekarang juga.
SupraG_One retweeted
Cara mudah meruntuhkan beberapa narasi tolol termul cebokin Gibran.
1. Syaratnya minimal SMA, Gibran punya ijazah S1 artinya tetap memenuhi syarat.
Salah❌
Karena undang-undang menunjuk "SMA" sebagai syarat minimal, maka dokumen SMA itulah yang menjadi objek penilaian hukum utama, contoh kasus Pilkada Pesawaran 2024.
2. Jika suket nggak diakui ini bahaya bagi anak bangsa yang sekolah di luar seperti Prabowo.
Salah ❌
Yang salah bukan sekolah diluar, tapi yang salah dokumen yang diberikan.
Contoh Emil Dardak dia serahkan bukti kelulusan bukan bukti kehadiran.
3. Gibran jatuh Prabowo juga jatuh karena satu paket.
Salah ❌
Mekanisme Konstitusi Terpisah: Sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian atau pemakzulan (impeachment) dilakukan secara perorangan. Jika Gibran dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) akibat suketnya dibatalkan, proses pengunduran diri atau pemakzulan hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
Kasus serupa terjadi pada wakil gubernur Babel, dia diberhentikan tapi gubernur tetap aman. Sepaket saat pemilu tapi terpisah setelah menjabat.
4. Gibran dipilih oleh rakyat, kuasa ada ditangan rakyat.
Salah❌
Selama ini setiap kepala daerah atau anggota DPR jika terbukti salah tetap harus diganti walaupun mereka dipilih rakyat.
5. Putusan MK dan MA tidak bisa memakzulkan Gibran.
Salah❌
Menurut prof Jimly, Gibran sudah penuhi dasar untuk pemakzulan di DPR.
Ini dua alasan yang bisa dipakai,
Dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Dugaan perbuatan tercela.
Ada lagi narasi yang perlu dibantah?
Bro @DedynurPalakka dkk 😁
SupraG_One retweeted
Sayangi anakmu. Tapi jgn korbankan kepentingan orang banyak apalagi utk jabatan setinggi Wapres. Cukup sudah. Bukan hanya @gibran_tweet. Kami pun ikut tersiksa melihat penderitaan dia menanggung beban ketakcakapan dan ketaklayakan sbg Wapres. Pak @jokowi, anakmu tak layak. Carilah anak negeri lainnya yang pantas untuk Saudara usung jika memang bermaksud berkontribusi pada masa depan bangsa ini. Seluruh perangkat negara telah memutuskan ijazah anakmu hasil manipulasi kewenangan. Sebenarnya ijazah hanya satu hal. Tapi mata kepala dan pikiran kami melihat ketaklayakannya. Berjiwa besarlah untuk menerima realitas ini. Cukup sudah. Cukup Pak! @officialMKRI @MahkamahAgung @DPR_RI @mprgoid
SupraG_One retweeted
"KPUD Surakarta dan Bawaslu Surakarta adalah mafia Gibran - Jokowi Gate.
Mereka menyembunyikan Suket penyetaraan ilegal Gibran.
#SuketGibranTidakSah
Suket itu dipakai untuk nyawalkot 2020 & nyawapres 2024" (Mercy Sihombing)
#SuketGibranTidakSah
SupraG_One retweeted
Pasca vonis MA ttg Suket Gibran ada yg bilang vonis itu berlaku ke depan (prospektif) dan ada yang bilang berlaku surut (retroaktif). Kalau berlaku prospektif atau ex-nunc istilah yang dipakai dalam vonis adalah "dibatalkan" atau MA "membatalkan" artinya berlaku prospektif. Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex-tunc yang artinya berlaku surut (retroaktif) diksi amar putusan MA berbunyi "batal" (bukan membatalkan). MA menyatakan batal artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah.
Vonis MA terkait Suket Gibran menyatakan "batal" , bukan "membatalkan". Ia adalah ex-tunc artinya berlaku retroaktif dan Suket itu dianggap tidak pernah ada sehingga penggunaannya dianggap tidak sah sejak awal.
SupraG_One retweeted
Vonis MA yg membatalkan Suket Setara SMA utk. Gibran sdh jelas. Follow up atas jabatannya sbg Wapres terserah kpd politik, mau pilih jalan yang mana. TETAPI pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) hrs diproses scr. pidana. KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa.
























