INISIATIF ASAP JONAN & KERTAS TAK BERNILAI Jonan memberikan tanggapan/masukan dlm kapasitasnya sbg anggota Wantimpres secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya menyikapi kritik dari tokoh² jiran mengenai dampak kabut asap. Pernyataannya merupakan masukan strategis serta respons terhadap kritik tokoh Malaysia (spt Syed Saddiq) & Singapura yg menyudutkan Indonesia. Jonan menegaskan bahwa daripada saling menyalahkan atau melempar ancaman di media sosial, negara² Asia Tenggara yg terdampak (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sebaiknya kembali mengacu pada kesepakatan regional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) u/ menangani polusi asap lintas batas secara bersama-sama. Mengapa INISIATIF JONAN ini mjd penting? Ketika Singapura menerbitkan surat peringatan atau investigasi berdasarkan UU domestik mereka (Transboundary Haze Pollution Act / THPA) terhadap entitas yg beroperasi di wilayah Indonesia, timbul benturan kedaulatan. Pemerintah secara historis memandang bahwa tindakan hukum terhadap perusahaan yg beroperasi di dlm negeri adalah hak mutlak pemerintah Indonesia. Langkah Jonan mendorong penyelesaian melalui mekanisme kolaborasi AATHP u/ meredakan eskalasi geopolitik agar Singapura tidak melompati kewenangan hukum Indonesia dgn memidanakan atau memblokir eksekutif perusahaan nasional secara sepihak. 👔 Tanpa INISIATIF JONAN pun sebenarnya secara regulasi kita sudah memiliki dasar hukum penindakan UU No. 32 Thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yg menganut asas strict liability (tanggung jawab mutlak). Namun, penegakan hukum di lapangan kerap menemui hambatan teknis dan yuridis, yg karena berlarut-larut dibaca publik sbg KEENGGANAN atau KETIDAKBERANIAN pemerintah (baca: Presiden)! Ketika kita bicara tentang perbaikan sistemik pada eksekusi putusan pengadilan yg sudah ada (khususnya kasus kejahatan lingkungan/karhutla oleh korporasi), fokus utamanya bukan membuat Satgas Karhutla dan/atau UU baru, melainkan menutupi celah hukum, teknis, dan birokrasi yg selama ini membuat putusan inkrah hanya berakhir sbg "kertas tak bernilai". 👔 Jawaban atas pertanyaan² sistemik berikut ini akan membuka tabir KELEMAHAN SISTEM nasional yg harus diperbaiki oleh Presiden, daripada gencar memproduksi narasi "jaman perang" dan sibuk menyalah-nyalahkan pihak asing sekedar u/ menghimpun elektabilitas publik. Pemilu masih jauh!🤯 1️⃣Saat ini, ketika Pengadilan memutus korporasi wajib membayar ganti rugi triliunan rupiah, penagihannya diserahkan ke Juru Sita Pengadilan atau Kejaksaan. Namun, eksekusi sering macet karena perusahaan mengaku "tidak punya uang" atau asetnya sudah dipindahtangankan. Pertanyaannya sistemiknya: Apakah sudah ada interkoneksi sistem yg mengintegrasikan sistem eksekusi PN/Kejaksaan langsung dgn PPATK dan OJK? Jika ada, begitu putusan inkrah tidak dibayar dlm tenggat waktu (misal: 30 hari), seluruh rekening bank, aset keuangan, dan saham induk/anak perusahaan terhubung yg tercatat di Kemenkumham otomatis dibekukan dan disita negara. 2️⃣Perusahaan sering kali tetap bisa berbisnis, mengekspor hasil hutan/sawit, atau mengajukan pinjaman bank meskipun memiliki utang denda lingkungan yg belum dibayar kepada negara. Pertanyaan sistemiknya: Apakah kita sudah menerapkan sistem Satu Data/Sistem AHU Online yg terkunci? Jika sebuah entitas atau grup usahanya memiliki tunggakan eksekusi putusan inkrah maka: • Sistem Bea Cukai otomatis menolak dokumen ekspor/impor mereka; • Sistem Kemenkumham otomatis menolak perubahan akta, pergantian direksi, atau pembentukan anak usaha baru; • Sistem Kementerian ESDM/KLHK/ATR-BPN otomatis menolak perpanjangan atau penerbitan izin HGU/PBPH baru. 3️⃣Korporasi kerap menyembunyikan kekayaan di balik struktur perusahaan berlapis (shell companies), sehingga saat dihukum denda, anak perusahaan di lapangan disengajakan bangkrut (pailit).