REVOLUSI APA YANG KITA MAU? CUMA GANTI PRESIDEN, ATAU MENGUBAH SISTEM YANG SELAMA INI MEMBUAT DAERAH TERUS BERGANTUNG PADA PUSAT? Wak wak ku, dunia sedang bergolak. Pada 17 Oktober 2026, gelombang demonstrasi terjadi di Prancis, Italia, dan Belgia, sementara Albania juga menghadapi eskalasi protes. Pemicu dan tuntutan mereka tidak seragam wak, mulai dari biaya hidup, layanan publik, pendidikan, sampai korupsi dan tuntutan perubahan politik. Pertanyaannya, Indonesia mau belajar dari kegelisahan itu atau sekadar menjadi penonton? Tapi bagi awak, persoalan Indonesia lebih mendasar daripada sekadar siapa yang duduk di kursi presiden. Kalau perubahan hanya berakhir dengan mengganti Prabowo, lalu orang baru mengambil alih kekuasaan dengan sistem yang sama, apa yang benar-benar berubah bagi kami di daerah? Apa gunanya mengganti pemimpin kalau keputusan strategis tetap menumpuk di pusat? Apa gunanya bicara revolusi kalau daerah penghasil kekayaan alam masih berjuang mendapatkan manfaat yang sepadan dari kekayaan wilayahnya sendiri? AWAK TIDAK HANYA MENGINGINKAN PERGANTIAN WAJAH. TAPI AWAK JUGA MENGINGINKAN PERUBAHAN STRUKTUR KEKUASAAN. Indonesia punya persoalan yang tidak selesai hanya dengan mencari satu sosok pemimpin yang dianggap paling pintar, paling bersih, atau paling layak. Sebab, sebaik apa pun orang yang memimpin, kekuasaan yang terlalu terpusat tetap berisiko melahirkan keputusan yang jauh dari kebutuhan masyarakat di daerah. Hari ini kita bisa mengganti presiden. Besok kita bisa mengganti menteri. Tetapi kalau pola hubungan pusat dan daerah tidak berubah, masyarakat di luar pusat kekuasaan bisa saja terus menghadapi persoalan yang sama. Karena itu, awak ingin membawa satu gagasan yang jarang ditempatkan di tengah perdebatan politik nasional: FEDERALISME. Bukan karena awak ingin memusuhi Jawa. Bukan pula karena awak ingin memecah masyarakat berdasarkan asal daerah. Justru sebaliknya, awak ingin hubungan antardaerah dibangun di atas pembagian kekuasaan yang lebih adil, bukan ketergantungan yang terus dipelihara. Coba pikirkan. Buat apa revolusi jika daerah tetap kesulitan menentukan arah pembangunannya sendiri? Buat apa revolusi jika keputusan penting tentang tanah, tambang, hutan, dan sumber daya daerah terus menjadi sumber konflik antara kepentingan pusat, pengusaha, dan masyarakat setempat? Buat apa revolusi jika daerah penghasil hanya menanggung kerusakan lingkungan, sementara manfaat ekonominya tidak dirasakan secara sepadan oleh masyarakat? Buat apa revolusi jika kebijakan nasional terus diseragamkan tanpa cukup mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan kebutuhan setiap daerah? Buat apa mengganti rezim jika rakyat di daerah tetap merasa seperti penonton di tanahnya sendiri? YANG AWAK PERSOALKAN BUKAN JAWA SEBAGAI MASYARAKAT. YANG AWAK PERSOALKAN ADALAH SENTRALISASI KEKUASAAN. Jangan sampai kritik terhadap ketimpangan pusat dan daerah berubah menjadi kebencian terhadap sesama rakyat. Warga Jawa juga berhak atas kehidupan yang layak. Persoalannya adalah bagaimana memastikan warga Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan seluruh wilayah Indonesia memperoleh kedudukan yang adil dalam menentukan masa depannya. Federalisme, bagi awak, harus berarti pembagian kewenangan yang jelas, ruang politik yang lebih kuat bagi daerah, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan mekanisme pemerataan yang transparan. Tentu saja, federalisme bukan obat ajaib. Sistem itu juga bisa melahirkan elite lokal yang korup, ketimpangan antardaerah, dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, perubahan sistem harus disertai perlindungan hak warga, pengawasan independen, peradilan yang kuat, dan pembagian kewenangan yang dirancang secara matang. Indonesia saat ini adalah negara kesatuan. Mengubahnya menjadi federasi akan membutuhkan perubahan konstitusional dan kesepakatan politik yang luas, bukan sekadar slogan di jalanan. Lanjut...👇