PHY#2019

Pandangan Majelis Tarjih PP Muhammadiuyah Terkait Mata Uang Kripto Gelombang jual besar-besaran mengguncang pasar kripto pada 10–12 Oktober 2025. Bitcoin sempat anjlok ke kisaran US$104–105 ribu dan memicu likuidasi posisi ber-leverage dalam jumlah besar di seluruh bursa derivatif. Tekanan dipicu oleh eskalasi dagang AS–Tiongkok setelah Presiden AS mengumumkan tarif 100% atas impor teknologi Tiongkok dan kontrol ekspor perangkat lunak “kritis”. Dampak sentimen ini menyapu pasar kripto dan memicu koreksi tajam lintas aset digital. Di tengah guncangan ini, Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2022) terasa sangat aktual. Bagaimana rangkumannya? Kripto adalah mata uang digital berbasis blockchain; ekosistemnya mencakup transaksi, pencatatan/verifikasi, dan penyimpanan. Bitcoin disebut sebagai contoh paling awal dan populer. Di Indonesia, transaksi aset kripto dapat dilakukan melalui pedagang yang berizin Bappebti. Sejumlah otoritas fatwa (Al-Azhar/Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah, Dar al-Ifta Mesir) serta MUI telah mengharamkan bermuamalah dengan kripto (baik sebagai alat tukar maupun komoditas). Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai kripto dari dua sisi: sebagai instrumen investasi dan sebagai alat tukar, merujuk pada Etika Bisnis Muhammadiyah (Munas Tarjih XXVII, 2003). Sebagai investasi: dinilai sangat spekulatif/volatil, mengandung gharar, dan tanpa underlying asset; ini bertentangan dengan Etika Bisnis (larangan gharar dan maisir) → hukumnya haram. Sebagai alat tukar: hukum asal muamalahnya boleh (mirip barter), tetapi bila memakai kaidah sadd adz-dzari’ah dan standar mata uang (diterima masyarakat luas dan disahkan negara/bank sentral), kripto bermasalah—bitcoin belum disahkan negara dan tak ada otoritas resmi yang bertanggung jawab; juga ada isu perlindungan konsumen. Kesimpulan: Fatwa Tarjih (Suara Muhammadiyah edisi 01/2022) menetapkan mata uang kripto haram, baik sebagai alat investasi maupun alat tukar. muhammadiyah.or.id/2022/01/p…