® PJ ™

KONFLIK LAHAN SAWIT DI KUBU RAYA KEMBALI MEMANAS, WARGA PERTANYAKAN KOORDINASI PERUSAHAAN! 📍 Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya 📅 Selasa, 27 Oktober 2026 Wak, persoalan pengelolaan lahan perkebunan sawit eks PT Rezeki Kencana kembali mencuat. Kali ini, ketegangan melibatkan warga Desa Sungai Deras dan PT Agrinas Palma Nusantara. Kedatangan pihak perusahaan yang disebut membawa tenaga pemanen dari luar daerah diduga memicu persoalan baru. Warga menyoroti langkah tersebut karena dinilai tidak didahului koordinasi dengan koperasi maupun pemerintah desa setempat. Pertanyaannya sederhana: kalau pengelolaan lahan ini menyangkut kepentingan masyarakat lokal, mengapa koordinasi dengan pihak yang ada di desa justru menjadi persoalan? Perlu ditegaskan, informasi mengenai kurangnya koordinasi tersebut merupakan keberatan yang disampaikan warga dan masih perlu diklarifikasi dari pihak perusahaan serta instansi terkait. Yang membuat persoalan ini semakin serius, konflik serupa disebut pernah terjadi pada 5 September 2026. Kini, belum berselang terlalu lama, ketegangan kembali muncul. Artinya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan meredakan ketegangan sesaat. Harus ada kejelasan mengenai tata kelola lahan, mekanisme kerja sama, peran koperasi, serta posisi masyarakat setempat dalam kegiatan perkebunan. Jangan sampai warga yang tinggal di sekitar perkebunan justru merasa hanya menjadi penonton di tanah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat lokal bukan sekadar pihak yang diminta menerima keputusan. Mereka perlu mendapat penjelasan, dilibatkan melalui mekanisme yang sah, dan diberi kepastian mengenai hak serta peran mereka. Di sisi lain, persoalan ini juga harus diselesaikan berdasarkan dokumen dan aturan yang berlaku. Status pengelolaan lahan, dasar operasional perusahaan, perjanjian dengan koperasi, serta kewenangan masing-masing pihak perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. PT Agrinas Palma Nusantara perlu memberikan penjelasan terbuka. Pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga perlu memfasilitasi penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan tunggu konflik membesar baru semua pihak sibuk turun tangan. Kita tidak ingin persoalan lahan terus berulang, sementara akar masalahnya tidak pernah dituntaskan. Yang dibutuhkan warga bukan sekadar janji meredakan situasi, melainkan kepastian, transparansi, dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.