Bima

Belasan tahun setelah meninggalkan Jogja, saya baru sadar bahwa yang paling saya rindukan dari sebuah kota sering kali bukan tempatnya, melainkan kenangan yang pernah hidup di dalamnya. Tadi siang, di Duta Minang Jakal, saya mengalami momen itu. Saya bertemu kembali dengan Om Pieter, yang kini berusia 71 tahun. Bagi banyak orang yang sering melintas di kawasan Jakal, beliau mungkin bukan sosok asing. Selama bertahun-tahun, Om Pieter hadir dengan gitar dan harmonikanya, memainkan lagu-lagu Beatles yang telah menjadi bagian dari identitasnya. Belasan tahun lalu saya sering mendengarnya memainkan lagu-lagu itu. Saat itu saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, bunyi harmonika dan petikan gitar tersebut akan menjadi salah satu suara yang paling kuat mengingatkan saya pada Jogja. Waktu telah berjalan jauh. Banyak tempat berubah, banyak orang datang dan pergi. Namun ada hal-hal tertentu yang tetap bertahan, seolah menjadi jangkar bagi kenangan. Bagi saya, Om Pieter adalah salah satunya. Kami berbincang sejenak tentang waktu yang telah berlalu. Tentang Jogja yang terus bergerak maju, tetapi masih menyimpan jejak-jejak masa lalu bagi mereka yang pernah hidup di dalamnya. Lalu beliau bertanya, “Kamu masih suka dengar Obladi Oblada?” Saya menjawab, “Masih.” Tak lama kemudian, beliau memainkan lagu itu lagi dengan gitar dan harmonikanya. Di saat itulah saya merasa bahwa yang sedang saya dengarkan bukan sekadar sebuah lagu. Yang hadir adalah kenangan tentang sebuah kota, tentang masa muda, tentang hari-hari yang telah lama lewat namun ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Ketika nada-nada itu mengalun, saya seperti melihat kembali Jogja yang saya kenal belasan tahun lalu. Bukan Jogja yang ada di peta, melainkan Jogja yang hidup dalam ingatan, yaitu jalan-jalan yang akrab, wajah-wajah yang pernah dekat, dan versi diri saya yang pernah tumbuh di sana. Mungkin itulah yang disebut pulang. Bukan kembali ke sebuah tempat, melainkan dipertemukan kembali dengan kenangan yang selama ini diam menunggu. Dan siang itu, lewat gitar dan harmonika Om Pieter, saya merasa Jogja menyapa saya sekali lagi.

Kalau bapaknya Bupati, lalu anaknya lulus IPDN, rasanya tidak perlu diunggah ke medsos seolah-olah pencapaian luar biasa. Justru dalam situasi seperti ini, meritokrasi dan persepsi publik soal privilese kekuasaan perlu lebih dijaga. Sebab, semakin dekat seseorang dengan kekuasaan, semakin besar pula kewajiban untuk memastikan pencapaiannya tidak menimbulkan kesan diistimewakan.

Disebut profesor, melabeli diri sebagai billionaire, tetapi begitu mesra dengan kekuasaan. Janggal sekali. Bukankah dua hal pertama itu semestinya cukup untuk membuat seseorang punya kemandirian berpikir dan tidak perlu sedemikian rupa mendekat, apalagi sampai sibuk membela-bela kekuasaan?

Ini lawak sih Donald Trump, memang kalau usia sudah di atas 74 itu baiknya sudah pensiun saja di rumah bukan malah jadi presiden.

Ini contohnya, setelah terdesak akan muncul gerakan pembela presiden dengan dalih nasionalisme.

Dari video ini terlihat kalau pemilih partai Republik itu ceruknya kecil, tapi ya itu, berisiknya seolah-olah ramai sekali karena mengusung nasionalisme.

Mungkin saya salah, tapi sepertinya film Maid In Manhattan ini satu-satunya film Ralph Fiennes yang dia tidak tampil menyeramkan.

Ini susah sih Oki Rengga untuk membela diri, bahkan untuk klarifikasi dan minta maaf. Saya berharap teman-temannya juga mau mengkritik Oki secara terbuka di media sosial, bukan cuma melabeli buzzer ke yang mengkritik Oki.

Mengunggah banyak foto bersama jenderal justru bisa menunjukkan borrowed prestige, yaitu meminjam prestise orang lain karena tidak punya cukup signifikansi untuk ditampilkan dari dirinya sendiri. Singkatnya, sibuk memamerkan siapa yang dikenal, bukan apa yang bisa dibanggakan.

Ini salah satu contoh pelanggaran HAM yang harusnya bikin terenyuh dibanding Pak Jokowi yang membungkuk mengambil map. Sayangnya tak dibahas ramai sama seperti kasus Sukoharjo.

Kakak ini membela kemewahan keluarga Jokowi dengan dalih rakyat biasa juga mampu membeli berlian dan Hermes adalah bentuk gagal paham soal substansi kritik. Publik sedang mempertanyakan transparansi dan kewajaran, bukan merek barang-barang mewah istri pejabat. UU 28/1999 menjunjung akuntabilitas. Ironis sih, ketika argumen tak mampu menjawab persoalan, yang dipamerkan justru daftar belanja. Ternyata kemampuan membeli barang mahal itu tak otomatis membuat logika ikut naik kelas.

Menurut saya, tiga Menteri Keuangan terbaik sejak republik ini berdiri dan paling layak dijadikan nama gedung di lingkungan Kemenkeu adalah: 1. AA Maramis 2. Sjafruddin Prawiranegara 3. Prof. Ali Wardhana Kalau mau diperpanjang menjadi enam, saya tambahkan: 4. Sri Mulyani 5. JB Sumarlin 6. Boediono. Pak Soemitro Djojohadikusumo, kalau bicara kontribusi kelembagaan, justru lebih menonjol di bidang perdagangan dan industri ketimbang Kementerian Keuangan. Jadi, memberi nama gedung di Kemenkeu dengan nama Pak Mitro, terus terang, terasa janggal. Kurang lebih seperti terharu melihat Pak Jokowi menunduk mengambil map di sidang yang beliau tercatat sebagai pelapor dan saksi utama. Jangan-jangan yang membuat sebuah nama dianggap layak diabadikan bukan semata rekam jejak dan kontribusinya, melainkan juga siapa anaknya hari ini.