Addin

Kronologi Penolakan Universitas Trisakti, Jadi PTN (1965- Sekarang). - @PNS_Ababil @txtdrjkt @Jakartalk 1). 1965, Universitas Trisakti didirikan pemerintah melalui Keputusan Menteri PTIP sebagai pengganti Universitas Res Publica yang dihancurkan pasca G30S karena terkait Baperki, dan lahan yang dipakai berasal dari aset negara eks-Baperki. 2). 27 Januari 1966, Yayasan Trisakti dibentuk melalui akta notaris oleh Sjarif Thajeb dan K. Sindhunatha dengan dana pribadi untuk menjadi badan penyelenggara, sehingga Trisakti berstatus perguruan tinggi swasta. 3). 31 Desember 1979, Menteri Pendidikan Daoed Joesoef mengeluarkan SK No. 0281/U/1979 yang menyerahkan pembinaan, pengelolaan, dan aset Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti. 4). 2002, konflik dimulai ketika Rektor Thoby Mutis menolak pemilihan dengan tiga calon, menginginkan calon tunggal, lalu mengeluarkan statuta sendiri dan menyatakan Trisakti menjadi badan hukum pendidikan yang lepas dari yayasan, sehingga yayasan memecatnya. 5). 2004, Mahkamah Agung memutuskan Yayasan Trisakti sebagai satu-satunya Badan Penyelenggara yang sah atas Universitas Trisakti (Putusan MA No. 410K/PDT/2004, diperkuat PK No. 575PK/PDT/2011). 6). 2011, civitas academica Trisakti mendeklarasikan kebulatan tekad agar kampus menjadi PTN, sementara yayasan menolak dan Kemenkumham memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yayasan sehingga kepengurusannya tidak bisa diubah. 7). 2011–2016, Yayasan Trisakti berulang kali mencoba mengeksekusi putusan pengadilan yang memenangkan mereka (termasuk pada 19 Mei 2011, 28 Mei 2012, 6 November 2013, dan 24 Agustus 2016), tetapi gagal karena perlawanan dari pihak kampus. 8). 2016, pemerintah mulai turun tangan dengan menempatkan pejabat sementara rektor dari Kementerian Pendidikan untuk mengendalikan kampus di tengah konflik yang berlarut. 9). 24–25 Agustus 2022, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022 yang mengangkat pembina baru Yayasan Trisakti dari unsur pejabat pemerintah (termasuk Direktur Kelembagaan sebagai Ketua Pembina), yang dianggap yayasan lama sebagai pengambilalihan ilegal. 10). 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Yayasan Trisakti dan menyatakan Kepmen No. 330/P/2022 tidak sah serta harus dicabut (diperkuat di tingkat banding). 11). Mei 2024, laman resmi Universitas Trisakti mengumumkan sedang berproses menjadi PTN-BH, lalu Yayasan Trisakti (kubu Anton Lukmanto, Himawan Brahmantyo, dll.) menggelar konferensi pers dan menolak tegas karena dianggap modus perampasan aset bernilai sekitar Rp 10 triliun tanpa mekanisme hukum yang benar. 12). 12 Agustus 2024, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 292K/TUN/2024 memperkuat kemenangan Yayasan Trisakti dan menolak kasasi pemerintah, sehingga Kepmen pembina versi pemerintah dinyatakan tidak sah secara final. 13). 2025, Yayasan Trisakti mengeluarkan surat terbuka kepada sivitas akademika dan melakukan audiensi dengan Kemendiktisaintek sambil menegaskan “sekali PTS, tetap PTS” serta menolak penyerahan aset kepada negara. 14). Juli 2026, Yayasan Trisakti kembali menyatakan penolakan terbuka terhadap rencana perubahan status menjadi PTN-BH karena berisiko menghilangkan peran yayasan dan mengalihkan aset ke negara, sementara proses resmi menjadi PTN-BH belum pernah ditetapkan. Hingga kini Universitas Trisakti tetap berstatus perguruan tinggi swasta karena penolakan dan kemenangan hukum Yayasan Trisakti yang menghambat proses tersebut.