serasahnews.com/2026/09/08/k… Saya mengapresiasi Majelis Hakim PN Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang telah membebaskan rakyat kecil yang didakwa Jaksa dengan tuduhan mencuri kelapa sawit. Saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para advokat yang telah berjuang membela mereka. Hakim membebaskan mereka karena dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tegakkanlah hukum dengan adil. Hukum jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Kalau dakwaan terbukti, jatuhkan hukuman dengan pantas. Kalau tidak terbuti jangan ragu2 membebaskan. "Bagi seorang hakim" kata Rasulullah "lebih baik mereka salah berijtihad dalam membebaskan terdakwa, daripada salah berijtihad dalam menjatuhkan hukuman". Kalau hakim ragu2, lebih baik terdakwa dibebaskan daripada dihukum. Dengan vonis bebas, perkara ini selesai. Sesuai Pasal 299 KUHAP dan SE MA No 2 Tahun 2026, jaksa tidak boleh banding atau kasasi. Karena itu jaksa jangan cari2 alasan lagi membedakan putusan "bebas murni" dan "bebas tidak murni". Kalau bebas tidak murni boleh kasasi. Gak ada kategori itu dalam KUHAP. Tegakkan hukum dengan benar!

Magdir Ismail tahun 1978 masuk Tahanan karena ikut demo mengkritik Rezim Orde Baru. Magdir saat itu Mahasiswa Fakultas Hukum UII yang harus nulis Skripsi di Penjara Wirogunan Yogyakarta. Bahkan ujian pendadaran dan ujian Sripsi dilakukan di Lapas dihadiri Rektor UII Prabuningrat dan para Dosen Penguji. Dia lulus S1 saat jadi tahanan Politik Rezim Soeharto. Sekarang putri dari pak Magdir Ismail meneruskan perjuangan Bapaknya. Dengan Upaya Membongkar Skandal Hukum yg terjadi di Mahkamah Konstitusi, saat aturan syarat calon Presiden/Wapres direkayasa lewat putusan MK oleh kekuatan Keluarga yang sedang berkuasa dan masih Haus Kekuasaan yang lebih lama.

Ali Panglima AMPB Ngamuk‼️Sebut Nama Nistra Yohan dan Media Tempo #fyp #virals #jangkauan #tempo #nistrayohan #ampb @tempodotco

Saya minta pengacara ajukan kasasi bahkan kalau bisa sampai di PK. Kita hormati keputusan yang mulia HAKIM tetapi perlu kepekaan sosial dan keadilan. Rasa adil harus diukur menurut korban bukan menurut orang lain apalagi pelaku. Kalau mereka terbukti pelaku maka sudah sangat wajar dipecat dari statusnya sebagai Anggota Aktif TNI karena: 1. melakukan tindak pidana penyerangan. 2. Mengcederai kehormatan negara termasuk harga diri negara. 3. Mencederai institusi BAIS. 4. Mencederai Institusi militer. Semua tindakan yang dilakukan pada saat di mana kami pemerintah sedang berjibaku mempertahankan Iklim HAM, Demokrasi dan Kedigdayaan sipil.

ASSALAMUALAIKUM WRWB! UNTUK RAKYAT & MAHASISWA YG BERJUANG MENEGAKKAN KONSTITUSI & KEDAULATAN RAKYAT MELAWAN PELANGGARAN &/ KEJAHATAN PEMILU OLEH @jokowi @KPU_ID @prabowo @gibran_tweet DLL! BAGI YG DITANGKAP; DITAHAN &/ DICULIK SILAHKAN KERABATNYA TELPON @KOADFIS DI 081286789933!

Sebenarnya saya sudah tak peduli dgn aksi mereka yg rajin memotret dan memantau saya. Siapapun pelakunya yg jelas saya tidak akan bisa dibungkam. Menurut saya, intimidasi REZIM ini kepada aktivis sipil tidak jauh beda dgn ORDE BARU! Foto: pemantau kabur setelah dipergoki warga.

Mari kita bongkar Putusan Pengadilan nomor 3/PID/2026/PT BTN dan melihat apakah selaras dengan visi dalam buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto. Oleh: Charlie Chandra Korban PIK2 yang akan selalu melawan ketidakadilan. Latar belakang kasus: Charlie dan notarisnya dipidana 1 tahun karena ingin balik nama tanah warisan. Dalam putusan 3/PID/2026/PT BTN Notarisnya Charlie tetap di nyatakan bersalah. Pertimbangan hakim yang menurut saya sangat keliru adalah: Pertama: Hakim menilai, meski hasil cek resmi BPN menyatakan tidak dalam sengketa dan tidak diblokir, hakim tetap menyatakan bahwa tanah tersebut memiliki riwayat panjang sengketa. Artinya, hakim tidak menilai ujung atau ending dari sengketa tsb adalah putusan PTUN dan Perdata Mahkamah Agung - ayah Charlie sebagai pemilik yang sah dan beretikat baik. Hakim hanya menilai karena banyak riwayat sengketa, maka pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa adalah surat palsu. Kedua: Pada saat PT MBM menguasai fisik tanah Charlie, SHM nya masih atas nama ayah Charlie. Karena notaris mengisi blanko yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang memuat pernyataan “menguasai secara fisik”, maka notaris dinyatakan terbukti turut serta membuat surat palsu. Padahal definisi PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Terbukti dalam persidangan bahwa keluarga Charlie yang bayar PBB selama 35 tahun. Ketiga: Karena Charlie memberi kuasa kepada notaris untuk mengurus proses balik nama waris, maka Charlie juga dipenjara. Logikanya dimana??? Bagaimana runtuhnya kepercayaan publik terhadap kepastian hukum? Saya ingin mengutip dari buku STRATEGI TRANSFORMASI BANGSA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 - GAGASAN STRATEGIS PRABOWO SUBIANTO. “Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi, sosial dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan dan pembinaan karir” (Hal. 201) “Kita tidak boleh menyerahkan demokrasi kita kepada preman-preman bayaran. Kita ingin kesejukan, untuk itu kita tidak boleh tinggal diam jika ada yang robek-robek hukum yang kita damba-dambakan.“ “Kita harus sampaikan kepada mereka-mereka yang merasa di atas hukum: “Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus menghadapi risiko yang Anda lakukan. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, saudara-saudara sekalian.” “Menyikapi ini, saya pernah tanya kader-kader Partai GERINDRA. Kamu takut atau tidak dengan preman-preman itu? Kalau ada kawan dalam berdemokrasi yang terancam, seluruh Indonesia terancam. Kalau ada sekutu dalam berdemokrasi yang tersentuh, seluruh Partai GERINDRA tersentuh.” Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto, nyatanya mereka masih takut karena undangan Rapat Dengar Pendapat ke DPR 3 saya di batalkan 2 kali dan sudah 4 bulan jawabannya "masih menunggu arahan pimpinan". Dalam Rapat Dengar Pendapat ke DPR 2 pada 4 Maret 2025, ATR/BPN menjanjikan akan menggelar ulang pembatalan pencatatan SHM saya karena cacat administrasi, pertanyaan saya simple: kok SHM sudah di akui BPN selama 35 tahun bisa di batalkan karena cacat administrasi? namun sudah hampir setahun, jawaban yg saya dapat dari Nusron hanya “ya nanti dipelajari”. Saya, Charlie Chandra sudah bebas dari penjara, tetapi notaris saya masih di penjara menunggu proses kasasi. Beliau mengalami tekanan psikologis dan finansial selama di penjara, betapa stressnya beban untuk dia. Semoga hakim kasasi menegakkan hukum dan memulihkan keadilan. Semoga Pak Prabowo Subianto memahami kondisi lapangan yang sebenarnya. #prabowo #dpr #indonesiamaju #indonesiaemas2045 #tegakkanhukum #kepastianhukum #mahkamahagung #charliechandra #pik2 @msaid_didu charliechandra.com/wp-conten…

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan penegasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kapolda Metro Jaya dan kuasa hukum Andrie Yunus. Komisi III DPR RI menekankan pentingnya pemberian perlindungan secara maksimal terhadap Andrie Yunus, termasuk kepada keluarga, organisasi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan LPSK dan Kapolda Metro Jaya, termasuk kemungkinan pemberian pengawalan fisik. Selain itu, Komisi III DPR RI juga menyoroti pemenuhan kebutuhan perawatan kesehatan dan pemulihan korban secara optimal. Ditekankan bahwa korban harus memperoleh penanganan terbaik tanpa kendala, termasuk dari aspek dukungan anggaran. Penegasan ini merupakan bagian dari komitmen Komisi III DPR RI dalam mengawal penanganan kasus serta memastikan perlindungan dan pemulihan korban berjalan secara maksimal. #HabiburokhmanDPRRI #Gerindra

YLBHI Curiga, Pelimpahan Kasus Air Keras Bisa Tutupi Aktor Utama !!