Komisi Informasi Pusat | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Layanan 021 34830741 • [email protected]
Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta
Joined June 2012
- Tweets11.7K
- Following217
- Followers68K
- Likes247
Pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pada 16 Oktober 2026, Komisi Informasi Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Triwulan III Tahun 2026 untuk meninjau capaian kinerja, penguatan akuntabilitas, serta upaya perbaikan tata kelola.
Evaluasi ini menjadi bagian dari komitmen mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
#bukainformasipublik #hakandauntuktahu
Seberapa mudah masyarakat mendapatkan layanan informasi di Komisi Informasi Pusat?
Sepanjang Januari–September 2026, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KI Pusat mencapai 3,872 dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menjadi gambaran penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Simak hasil selengkapnya pada konten berikut! 📊
Keterbukaan informasi publik bukan sekadar soal tersedianya informasi, tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dan mengawasi penyelenggaraan negara.
Untuk memastikan kondisi keterbukaan informasi terus dievaluasi dan diperbaiki, Komisi Informasi Pusat membahas Rancangan Peraturan Komisi Informasi (Raperki) tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 14 Oktober 2026 di Gedung Rektorat UI Salemba, Jakarta.
Pembahasan ini dihadiri Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat beserta Sekretariat, Tim Ahli IKIP Yosep Adi Prasetyo, serta Tim Penulis Ira Guslina Sufa. Penyusunan Raperki diarahkan untuk memperkuat landasan hukum, kualitas pengukuran, dan pemanfaatan hasil IKIP sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Melalui pengukuran yang lebih terarah dan akuntabel, IKIP diharapkan dapat mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, sehingga hak masyarakat atas informasi semakin terpenuhi.
Bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan hak atas informasi publik?
Komisi Informasi Pusat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin, pada Rabu (14/10/2026), untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan.
Keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan informasi, tetapi memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara mudah dan transparan.
Simak selengkapnya pada konten berikut. 👇
Komisi Informasi Pusat menggelar sidang sengketa informasi publik antara PT Arion Indonesia sebagai Pemohon dan Kanwil DJP Jawa Timur III c.q. Kementerian Keuangan RI sebagai Termohon, pada 12 Oktober 2026. Sidang membahas bukti terkait rekaman pemeriksaan pajak dan kebutuhan informasi dalam proses peninjauan kembali.
Melalui persidangan ini, kedua pihak diberi kesempatan menyampaikan keterangan dan kesimpulan sebelum proses berlanjut ke pembacaan putusan.
Simak selengkapnya dalam konten berikut.
#bukainformasipublik #hakandauntuktahu
Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat?
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan mekanisme untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Sebelum mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, Pemohon Informasi Publik perlu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Apabila tanggapan atas keberatan tidak memuaskan, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya.
Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mediasi mengutamakan kesepakatan para pihak, sedangkan ajudikasi nonlitigasi merupakan proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada periode Juli–September 2026, Komisi Informasi Pusat mencatat 20 register sengketa informasi publik, yang terdiri atas 10 register ajudikasi, 6 register mediasi, dan 4 register pencabutan.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peraturan dan dokumen hukum terkait penyelesaian sengketa informasi publik, kunjungi JDIH Komisi Informasi Pusat melalui jdih.komisiinformasi.go.id.
#KomisiInformasiPusat #KeterbukaanInformasiPublik #JDIH #SengketaInformasiPublik
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) kembali menggelar sidang sengketa informasi publik antara Drs. Oegroseno (Pemohon) dan Komite Olimpiade Indonesia/KOI (Termohon) pada Senin (12/10).
Demi memastikan keterbukaan informasi yang adil, Majelis Komisioner meminta KOI selaku Badan Publik untuk memperbaiki dokumen uji konsekuensi terkait informasi yang diminta. Di saat yang sama, kedua belah pihak juga diberikan kesempatan berkonsultasi dan diminta menyiapkan kesimpulan sebelum sidang berlanjut.
Simak selengkapnya pada konten berikut!
#bukainformasipublik #HakAndaUntukTahu
Komisi Informasi Pusat menggelar sidang lanjutan dua sengketa informasi publik antara BAPDI dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Senin (12/10/2026), dengan agenda pembuktian.
Dalam persidangan, Majelis Komisioner meminta para pihak melengkapi bukti dokumen untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutus sengketa. Sementara itu, sengketa terkait wilayah IKN akan diperiksa secara paralel pada persidangan mendatang.
Simak selengkapnya di slide berikutnya ✨
#BukaInformasiPublik #hakandauntuktahu
Komisi Informasi Pusat melanjutkan sidang sengketa informasi publik antara BAPDI dan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Senin (12/10/2026), dengan agenda pembuktian setelah mediasi dinyatakan gagal.
Dalam persidangan, para pihak menyampaikan keterangan terkait dokumen yang dimohonkan. Sidang diskors dan akan dilanjutkan pekan depan untuk agenda pembuktian dengan membawa bukti dokumen dan daftar alat bukti.
Simak selengkapnya di slide berikutnya ✨
#BukaInformasiPublik #Hakandauntuktahu
📢 Sahabat Transparansi
Mari simak Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat RI.
🗓 Hari/Tanggal:
Senin, 12 Oktober 2026
📍 Tempat:
Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat
📌 Update Informasi Persidangan
- 🔗 SIPSI : sipsi.komisiinformasi.go.id/
- 🌐 Website KI Pusat: komisiinformasi.go.id/
Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terbaru seputar persidangan melalui SIPSI dan website KI Pusat, yaa. 🙂
#KomisiInformasiPusatRI
#InfoSidangKIPusat
#KeterbukaanInformasiPublik
Proses seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung perlu berjalan transparan, sesuai ketentuan, dan menjamin setiap tahapan terlaksana secara akuntabel.
Untuk memastikan hal tersebut, KI Pusat bersama Dinas Kominfotik Provinsi Lampung membahas pelaksanaan tahapan seleksi calon Anggota KI Provinsi Lampung.
Simak selengkapnya pada konten berikut. 👉🏻
#Bukainformasipublik #hakanadauntuktahu
📢 Sahabat Transparansi
Mari simak Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat RI.
🗓 Hari/Tanggal:
Senin, 12 Oktober 2026
📍 Tempat:
Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat
📌 Update Informasi Persidangan
- 🔗 SIPSI : sipsi.komisiinformasi.go.id/
- 🌐 Website KI Pusat: komisiinformasi.go.id/
Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terbaru seputar persidangan melalui SIPSI dan website KI Pusat, yaa. 🙂
#KomisiInformasiPusatRI
#InfoSidangKIPusat
#KeterbukaanInformasiPublik
Bagaimana memastikan keterbukaan informasi publik dinilai secara objektif dan konsisten?
Komisi Informasi Pusat membahasnya dalam rapat verifikasi E-Monev pada 5–6 Oktober 2026 di Bekasi, bersama Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisioner KI Pusat, Sekretaris KI Pusat, serta jajaran Sekretariat KI Pusat.
Pembahasan berfokus pada standardisasi penilaian bagi Kementerian, LPNK/LNS, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, dan Partai Politik, dengan memastikan penilaian berpijak pada substansi dan kelengkapan informasi, bukan sekadar format atau tampilan.
Langkah ini penting agar informasi publik tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi benar-benar mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat.
Simak selengkapnya pada konten berikut.✨
Tahukah kamu bahwa urusan kedinasan kini dapat dilakukan secara lebih aman, cepat, dan efisien melalui Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)?
Di Komisi Informasi Pusat, layanan BSrE dari BSSN mendukung penggunaan TTE dalam berbagai dokumen kedinasan, seperti surat tugas, nota dinas, surat keputusan, dan surat undangan.
Lalu, bagaimana BSrE dan TTE bekerja? Apa saja manfaatnya bagi layanan administrasi kedinasan?
Yuk, kenali lebih lanjut melalui edukasi berikut! 📄💻
#bukainformasipublik #hakandauntuktahu
Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia 🇮🇩
Semoga TNI senantiasa menjadi kekuatan yang tangguh dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semakin dekat dan hadir bersama rakyat.
TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
#bukainformasipublik #hakandauntuktahu
Komisi Informasi (KI) Pusat menerima kunjungan kerja komisioner KI Provinsi Riau yang baru dilantik dalam sebuah audiensi di Kantor KI Pusat, pada Kamis (01/10).
Lewat pertemuan intensif ini, kedua pihak menyelaraskan langkah untuk mempercepat penanganan sengketa informasi serta memastikan transparansi anggaran daerah berjalan optimal.
Simak selengkapnya dalam carousel berikut ✨
#BUKAInformasiPublik #HakUntukTahu
