June 🇮🇩

Sepertinya gambar di bawah⬇ ini lebih akurat bro @_Sadewa__ Jokowi sampai saat ini tetap setia bersama rakyat ✍️

Lanjutan surat terbuka saya kepada Yth @dennyindrayana Kita sama-sama tau kalau UUD 45 tidak memberi kewenangan kepada Presiden untuk pecat Wakil Presiden, karena status konstitusional Wakil Presiden tidak seperti menteri yang bisa di pecat kapan saja. Atau, Presiden tidak punya kewenangan unilateral untuk mengatakan "Wakil Presiden saya diskualifikasi". Justru UUD 45 secara khusus mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 7A dan 7B. Pasal 7A bahkan menggunakan frasa "Presiden dan/atau Wakil Presiden" Artinya, secara konstitusional dimungkinkan adanya proses pemberhentian terhadap Presiden atau Wakil Presiden saja. Lalu pertanyaannya, siapa yang punya kewenangan konstitusional dalam konteks itu. Sebagai rakyat biasa pemahaman saya jelas tidak secanggih @dennyindrayana dalam soal ini, tapi hasil bacaan sederhana saya terhadap UUD 45 saya melihat alur yang cukup jelas yaitu DPR-MK-MPR. DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian MK wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut. Tapi keputusan akhirnya tetap ada dilembaga MPR, apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan didiskualifikasi seperti tuntutan Denny dkk. Ingat bahwa MK sendiri menjelaskan bahwa kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden; MK bukan lembaga yang secara langsung memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Karena itu saya ingin bertanya kepada Denny Indrayana sebagai pakar hukum konstitusi, bunyinya begini : "Apa dasar hukum dan mekanisme konstitusional yang secara SAH dapat mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden? " Karena sekedar berteriak diskualifikasi Wakil Presiden RI tidak dikenal dalam aturan main konstitusi kita, yang dikenal adalah pemberhentian itu pun lewat mekanisme pasal 7B yang alurnya sangat jelas. Untuk sementara itu dulu Salam Hormat Dedy Nur Palakka

Yang pecat PDI-P, ngapain kader yang sudah di pecat mau direhabilitasi namanya? Alasan pemecatan juga ngga jelas, hanya karena Jokowi mengambil jalan sunyi tapi menang. Jokowi ngga butuh PDI-P, justru dulu kala PDI-P lah yang sangat butuh sama sosok wong cilik seperti Jokowi, jangan dibalik posisinya.

Anak muda bernama Gibran Rakabuming Raka sering diejek, dilecehkan, diremehkan, bahkan seringkali perlakuan terhadap dirinya sudah di luar aktivitas manusia waras. Tapi, satu hal yang mereka lupakan bahwa beliau ini bagaimanapun jeleknya image di mata orang-orang yang tidak suka dengannya-secara faktual, obyektif dan nyata ia adalah Wakil Presiden termuda yang pernah diproduksi oleh Republik. Dia ngga banyak bicara, ia banyak hadir dan mendengarkan. Itulah kekuatan yang ia miliki sebagai manusia, maupun sebagai Wapres Republik.

Kalau saja redaksinya kita geser sedikit jadi begini : "AHY : Kita Patut Belajar dari Pemerintahan Jokowi" hasilnya akan jauh lebih bagus buat AHY. Mengapa ❓ Karena AHY akan menjadi bahan perbincangan publik yang hangat dan berpotensi dapat tuduhan macam-macam. Misalkan. AHY sudah jadi termul bersemangat 🎤 Atau. AHY berpotensi berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di masa depan. Ke-dua kemungkinan itu bisa terjadi dalam dunia politik Indonesia yang memang posisinya sangat terbuka, cair dan asik-asik saja. Iyakan @KenSavitri35075 ✍️