Siaran Pers YLBHI Catatan Kritis YLBHI pada 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakyat Semakin Menderita, Oligarki dan Militer Semakin Berkuasa 2 tahun rezim Prabowo-Gibran, rakyat menyaksikan semakin menguatnya praktik otoritarianisme dalam pengelolaan negara. Pemerintah berjalan dengan serampangan dan melahirkan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat namun bersamaan dengan itu membangun narasi dan citra bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Sementara, partisipasi publik kerap hanya dianggap sebatas riak-riak atau bahkan lebih buruknya dinarasikan sebagai gangguan bahkan ancaman. YLBHI melihat penanda krusial yang menunjukkan bahaya nyata dalam 2 tahun rezim ini di antaranya adalah: 1) Perluasan peran militer ke ranah sipil; 2) Program MBG dan KDMP yang nir-partisipasi dan minim manfaat; 3) Menguatnya legalisme otokratik dan manuver legislasi simbolik; 4) Perampasan ruang hidup makin meluas; 5) Krisis ekologis dan buruknya penanganan serta pencegahan bencana; 6) Gagalnya reformasi Polri; 7) Melemahnya kebebasan sipil; 8) Melemahnya fungsi pengawasan dan intervensi independensi lembaga peradilan; 9) Kekerasan yang berulang dan pelanggaran HAM di Papua. YLBHI mendesak kepada pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan praktik militerisme, mengevaluasi program KDMP dan MBG, mengembalikan daulat rakyat dalam ruang legislasi, menempatkan warga sebagai subjek utama program pemerintah, pembenahan kebijakan tata kelola kebencanaan, melakukan reformasi Polri, menghentikan pembatasan kebebasan sipil, memulihkan independensi lembaga peradilan, dan menempatkan rakyat Papua sebagai subjek utama penentu kebijakan di Papua. Baca catatan kritis YLBHI "Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Rakyat Semakin Menderita, Oligarki dan Militer Semakin Berkuasa” selengkapnya melalui ylbhi.or.id/publikasi/dua-ta…

Lebih dari dua puluh tahun sesudah negara-negara ASEAN berjanji menangani asap bersama, jutaan warga masih menghirupnya setiap kemarau akibat pembakaran hutan. Kami tidak lagi menunggu. Kami mengajak Anda menyumbangkan masker. Semua masker akan kami tumpuk di depan Gedung Sekretariat ASEAN, lalu kami kirim ke kampung, marga, dan wilayah adat yang dikepung asap. Di sanalah unit-unit daulat rakyat menjaga dirinya sendiri, tanpa menunggu izin dan pengakuan. Ini bukan belas kasihan. Ini warga bantu warga. Setiap masker yang tertumpuk adalah tagihan kepada negara yang lalai, dan tagihan itu akan kami tagih sampai lunas. Asap tidak mengenal paspor, begitu pula solidaritas.