Indah Damayanti

Guys, ada pernyataan dari Hashim Djojohadikusumo adik kandung Presiden Prabowo — yang menurut gue perlu dibaca dengan teliti. Karena yang keluar dari mulutnya bukan pembelaan biasa. Tapi pengakuan yang justru membuka lebih banyak pertanyaan. Apa yang Hashim akui: Di acara Jaga Desa Award 2026 Hashim bicara soal MBG dan langsung mengakui: Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung, dan sebagainya. Belatung. Dia sendiri yang nyebut itu. Adik Presiden. Di acara resmi. Di depan media. Tapi kalimat berikutnya yang bikin gue perlu berhenti sebentar: Tetapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar karena program MBG ini program pertama yang dilaksanakan. Dan di sinilah gue perlu kritis: Keracunan massal anak sekolah itu wajar? Makanan berbelatung yang dimakan anak-anak Indonesia itu wajar? Gue paham maksud Hashim dia ingin bilang bahwa program besar selalu ada learning curve, selalu ada kekurangan di awal. Tapi pilihan kata "wajar" untuk menggambarkan keracunan dan belatung itu bukan framing yang tepat. Itu terkesan meremehkan korban yang sudah nyata ada. Puluhan siswa keracunan di Duren Sawit. Puluhan keracunan di Bantul. Itu bukan statistik. Itu anak-anak yang sakit karena makanan yang seharusnya bergizi justru berbahaya. Yang lebih menggelitik: Hashim adalah adik kandung Prabowo. Bos Arsari Group. Salah satu orang paling berpengaruh di lingkaran dalam istana. Dan dia bicara soal kelemahan MBG mengakui ada keracunan dan belatung tapi sampai hari ini tidak ada satu pun SPPG yang dicabut izinnya secara terbuka karena kasus keracunan. Tidak ada satu pun yang dihukum konkret. Tidak ada satu pun pertanggungjawaban yang bisa dilihat publik. Kalau Hashim sendiri sudah mengakui masalahnya pertanyaannya: siapa yang bertanggung jawab dan apa yang sudah dilakukan? Soal solusi yang ditawarkan aplikasi foto makanan: Hashim menyebut ada aplikasi Jaga Desa dari Kejaksaan Agung di mana anggota desa bisa memotret kualitas makanan MBG dan melaporkannya. Ide yang tidak buruk secara prinsip. Transparansi dari bawah itu penting. Tapi mari kita berpikir sejenak: Program yang menghabiskan hampir Rp1 triliun per hari solusi pengawasan kualitasnya adalah minta warga desa foto pakai HP dan kirim laporan? Bukan sistem audit independen yang masuk setiap dapur SPPG secara rutin? Bukan BPOM yang dilibatkan secara wajib di setiap titik distribusi? Bukan tim kesehatan dinas yang hadir di setiap pengiriman? Pengawasan yang memadai untuk program sebesar ini tidak bisa dibebankan kepada relawan desa yang diminta foto-foto makanan. Dan ini yang harus digarisbawahi: Survei Policy Research Center sudah bilang: 88% manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur bukan anak-anak. KPK sudah mengidentifikasi 8 titik rawan korupsi dalam MBG. Kepala BGN sendiri mengakui ada kelemahan tata kelola. Dan sekarang adik Presiden mengakui ada keracunan dan belatung tapi menyebutnya wajar. Semua pihak sudah mengakui ada masalah. Tapi tidak ada yang mengambil tanggung jawab konkret yang bisa diverifikasi publik. Hashim mengakui keracunan dan belatung adalah kenyataan di lapangan. Itu langkah awal yang jujur dan perlu diapresiasi. Tapi pengakuan tanpa aksi adalah pengakuan yang tidak berguna bagi anak yang sudah terlanjur sakit. Yang dibutuhkan bukan aplikasi foto dari warga desa. Yang dibutuhkan adalah: Satu — audit independen menyeluruh atas seluruh dapur SPPG. Dua — sanksi nyata dan publik bagi SPPG yang terbukti bermasalah. Tiga — pelibatan wajib BPOM dan dinas kesehatan di setiap titik produksi dan distribusi. Empat — laporan keuangan yang bisa diakses publik bukan sekadar klaim lisan bahwa sistemnya sudah transparan. Kalau adik Presiden sudah bisa mengakui masalahnya di depan publik semestinya Presiden sendiri bisa mengambil langkah yang jauh lebih konkret dari sekadar minta warga desa foto makanan. atau adek nya juga bakal di cap antek antek asing oleh abang sendiri??