IdScore

Ketiga, perlindungan konsumen. “Jadi, POJK ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan aspek prudensial dan kehati-hatian serta perlindungan konsumen,” imbuhnya.

Kedua, manajemen risiko. “Kita tetap mengutamakan aspek prudensial. Bisnis yg bagus harus memiliki rem yg bagus pula. Keterlibatan konsumen dengan pelaku bisnis harus kita lindungi dari berbagai macam risiko agar bisnis produktif namun dgn tingkat risiko yg terkendali,” papar dia

Peraturan ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu: Pertama, mengembangkan bisnis perusahaan pembiayaan. “Harus berkembang bisnisnya. Jika tidak, reputasi industri pembiayaan kurang bagus,” ujarnya.

POJK ini juga mengatur pemberian uang muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan berbagai persyaratan tergantung Tingkat Kesehatan Keuangan dan nilai Rasio Non Performing Financing (NPF) Neto-nya.

POJK ini mengatur Jenis Kegiatan Usaha dan perluasannya, Cara Pembiayaan, pembiayaan infrastruktur serta penggunaan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi oleh setiap Perusahaan Pembiayaan.

Menurut Bambang, POJK 35/POJK.05/2018 bukan hanya berisi tentang kebijakan Uang Muka 0% untuk perusahaan pembiayaan dengan risiko kredit (NPF) net kendaraan bermotor maksimal 1%, namun juga mengatur keseluruhan penyelenggaraan perusahaan pembiayaan.

Sebagai narasumber, Bambang W. Budiawan, Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK didampingi Sekar Putih Djarot, Juru Bicara OJK dan Indra, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan 1.

OJK mengadakan Media Briefing terkait POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan di Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (16/1/2019).