Kami bukan penjahat! Bung @bang_dasco .
Satu persatu orang yang bersuara di social media . Langsung di datangi di angkut , perlakuan mereka seperti penculik !
Saya tegaskan, saya tidak pernah terlibat dalam bisnis judi online dan melakukan doxing.
Soal saya pernah berhubungan bisnis dengan Golden Oasis Real Estate dan Entertainment, informasi tersebut saya cantumkan pada CV saya di tahun 2022 saat saya akan menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di PT MNC Digital Entertainment Tbk dan ini yang dikutip oleh Tempo.
Terkait pembukaan akun di Threads, ini untuk saya dapat menjelaskan soal judi online dan doxing yang mengatasnamakan saya. Hal ini juga pernah saya sampaikan di X.
Tksh.
Begin retweeted
MENYADAP PRESIDEN BUKAN SEKADAR PEMBANGKANGAN, MELAINKAN PENGKHIANATAN TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH!
Jika benar sejumlah petinggi Polri melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tanpa kewenangan dan dasar hukum yang sah, ini bukan pelanggaran disiplin biasa. Ini tindakan luar biasa serius yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan, pembangkangan terhadap otoritas konstitusional, bahkan potensi operasi intelijen ilegal di dalam institusi negara.
Polri dibentuk utk melindungi negara dan rakyat, bukan menjadikan Presiden sebagai sasaran operasi gelap. Seragam, pangkat, dan jabatan bukan tameng utk melakukan kejahatan.
Konsekuensi hukumnya harus tegas, yakni bisa dijerat oleh,
1. UU Telekomunikasi Pasal 40 jo. Pasal 56, penyadapan ilegal melalui jaringan telekomunikasi diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Bukan perkara kecil ini.
2. UU Intelijen Negara Pasal 47 bagi penyadapan di luar fungsi dan kewenangan intelijen diancam maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta, apabila subjeknya personel intelijen negara.
UU ITE Pasal 31 jo. Pasal 47 dapat diterapkan terhadap intersepsi elektronik tanpa hak, dengan ancaman pidana sesuai unsur dan ketentuan yang berlaku.
Presiden tidak boleh membiarkan institusi negara disusupi praktik kekuasaan ilegal. Copot pejabat yg terlibat, usut rantai komando, buka seluruh fakta, dan proses pidana tanpa pandang pangkat maupun jabatan. Jika terbukti, pecat tidak dengan hormat!.
Presiden Prabowo sudah saatnya berani bertindak tegas, tidak boleh lagi membiarkan oknum berseragam peliharaan gerombolan yg selalu mengancam kewibawaan dirinya berada dalam pusaran penting pemerintahan.
Modus dan jaringan pelakunya sebenarnya mudah ditebak. Tangkap saja gembong bos pinjol, interogasi intensif seperti yg pernah dilakukan Kopkamtib Sudomo dijaman orde baru, pasti seluruh informasi akan terkuak.
Juancuk...
Sampai pembalut pun kau hisap darahnya
Kementerian Keuangan @KemenkeuRI harus membatalkan penerapan pajak pada pembalut, pembalut bukan gaya hidup ini merupakan kebutuhan yg sangat mendasar bagi para wanita.
Jika kalian tidak mampu mengurus keuangan negara lebih baik Mundur daripada terus membuat rakyat sengsara!
8
Begin retweeted
Bayi di Bulukumba Meninggal usai 10 Hari Tak Dapat Asupan Makanan dan Susu. Saat akan berobat Terkendala BPJS hingga Dibawa ke Tukang Urut
Mengapa Kerja sama Lintas Sektoral tidak Berjalan?
Dimana Kepala Desa ,Camat dan juga Bupatinya?
Begin retweeted
Klo gak di tolak, kita mungkin tidak akan tau kalo Anies Baswedan menyumbang ke Palangka Raya.
Begin retweeted
SEMOGA SEMUA ANGGOTA DPR DAN PARA PEJABAT PEMANGKU KEBIJAKAN BISA SPT INI
DAN BERTINDAK NYATA BELA RAKYAT
BUKAN CUMA REBUTAN KEKUASAAN DAN OMON-OMON
Begin retweeted
ORANG INDONESIA HARUS TAHU INI🛑
INDONESIA DAN JERAT KAPITALISME GLOBAL: KULIAH MICHAEL PARENTI 1991 YANG MASIH RELEVAN HINGGA HARI INI!
Pada September 1991, di Long Beach, California, intelektual radikal Dr. Michael Parenti menyampaikan kuliah bersejarah berjudul Democratic Government vs. The State.
Ia membongkar sebuah kebenaran yang sampai sekarang masih ditutup-tutupi wak, Negara bukanlah alat netral milik rakyat.
Parenti membedakan dengan tajam antara PEMERINTAHAN DEMOKRATIS dan NEGARA. Pemerintahan demokratis adalah yang kita lihat wak, pemilu, partai, pidato, bendera, lembaga yang katanya mewakili rakyat.
Tapi NEGARA adalah struktur kekuasaan yang sesungguhnya birokrasi, hukum, aparat, kebijakan ekonomi, dan yang paling penting: relasinya dengan modal besar.
Menurut Parenti, di bawah sistem kapitalisme, negara seringkali lebih bekerja untuk melindungi dan memperluas kepentingan kelas pemilik modal ketimbang kepentingan rakyat kebanyakan. Demokrasi hanyalah JUBAH yang menutupi realitas kekuasaan kelas.
Negara bisa punya bendera sendiri, presiden sendiri, bahkan pemilu sendiri.
Tapi kalau kebijakan ekonominya, undang-undangnya, dan arah pembangunannya lebih tunduk pada kepentingan modal asing dan oligarki, maka kedaulatan itu hanya formalitas.
Parenti sudah bilang sejak 35 tahun lalu wak, Sebuah negara bisa merdeka secara politik, tapi tetap terjajah secara ekonomi.
DAN LIHAT INDONESIA HARI INI WAK
Baru-baru ini MSCI lembaga indeks global yang dikuasai modal Barat membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Alasannya? MARKET DYSFUNCTION, kepemilikan tidak transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi, free float rendah.
Hasilnya? IHSG anjlok lebih dari 11% dalam sehari (terburuk sejak krisis 1998), kapitalisasi pasar menguap puluhan miliar dolar, rupiah tertekan mendekati Rp18.000–Rp18.200 per dolar.
Apakah ini sekadar KRITIK TEKNIS?
Atau tekanan untuk memastikan Indonesia tetap bergantung pada modal asing dan tetap RAMAH terhadap aturan main global yang menguntungkan mereka?
Sementara itu, banyak pengusaha besar Indonesia termasuk yang menguasai SDA justru mendaftarkan holding company-nya di Singapura.
Kenapa? Pajak lebih rendah, akses modal global lebih mudah, perlindungan hukum lebih AMAN, dan yang paling penting wak, uang mereka lebih AMAN di luar jangkauan pengawasan penuh negara sendiri.
Singapura menjadi salah satu sumber FDI terbesar ke Indonesia. Tapi setiap investasi besar selalu membawa pengaruh. Ketika modal masuk, biasanya diikuti REKOMENDASI kebijakan, undang-undang, dan regulasi yang memudahkan penguasaan sumber daya alam.
Inilah bentuk kolonisasi era baru yang dibicarakan Parenti wak,Tidak perlu lagi mengirim tentara. Cukup kuasai sistem hukum, kebijakan ekonomi, dan aliran modal. Jajah melalui peraturan, indeks, dan holding company.
Parenti sudah memperingatkan wak,
Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari adanya pemilu.
Yang harus ditanya adalah. Siapa yang benar-benar mengendalikan kebijakan ekonomi? Siapa yang menikmati hasil SDA? Siapa yang menentukan arah undang-undang investasi, pertambangan, dan keuangan?
Hari ini pertanyaan itu makin relevan wak. Ketika indeks global bisa mengguncang pasar dalam semalam,
ketika pengusaha lokal lebih nyaman parkir aset di Singapura, ketika INVESTASI seringkali berarti intervensi terhadap kedaulatan kebijakan…
Maka kita harus berani bertanya keras wak
APAKAH INDONESIA BENAR-BENAR BERDAULAT, ATAU HANYA MERDEKA di ATAS KERTAS?
Merdeka bukan sekadar punya bendera dan pemerintahan. Kedaulatan sejati adalah kemampuan rakyat dan negara menentukan nasib ekonominya sendiri tanpa tekanan indeks asing, tanpa ketergantungan pada holding company luar negeri, dan tanpa tunduk pada kepentingan modal yang lebih besar dari kepentingan rakyat.
Begin retweeted
Mau sampe kapan kita di bego²in mulu woy..!!
Titik terendah seorang WNI adalah menjadi follower Raffi dan Willie.
#Ngok
Begin retweeted
Lagiiii
Bang Vicky Prasetyo
I am on your side 💪🏻 🔥
Para artis, influencer & adek2 yg dikondisikan..
Sumpah pemuda itu tanggal 28 Oktober.. bukan tanggal 29 Oktober, ulang tahun Sari!!
"Tindakan kalian bukan aksi heroik, itu blunder paling memalukan yg pernah kalian bikin di ruang publik."
This:
Akui saja kalian tidak sedang membela tanah air, kalian panik mengamankan kepentingan yg bikin kalian sendiri akhirnya khawatir..
Bisa ga sih kelen waras kek Vicky Prasetyo dlm hal ini? 😏
Begin retweeted
Bener Benerrrrrr......
Me Ngayomi Masyarakat Yakkkk?????
----------------------------------
Sarapan Jumat Trisakti
Begin retweeted
Halo @DivHumas_Polri kenapa tindakan kalian seperti PKI.?
tempo.co/hukum/polisi-mengge…
Begin retweeted
Setuju ustadz, atas kebiadaban ini tidak cukup dengan permohonan maaf. Kapolda harus dicopot, lanjutkan reformasi Polri yang tertunda semasa Listyo Sigit. Jangan lagi gunakan SOP cara zionis seperti IDF di Indonesia.
Replying to @SuyudiArioSeto
@SuyudiArioSeto konpres model kayak gini udah gak dipercaya masyarakat lagi, masih terang benderang dibenak kami bagaimana dulu fitnah institusi kalian kepada 6 orang syuhada pengawal HRS, kalau anda punya hati, copot itu Kapolda Jateng, berhenti lah menyudutkan pesantren, berhenti ngarang cerita demi membenarkan perbuatan kalian!!
























