III. Dasar Teori

Ave neohistorian! Darah prajurit dikenang lewat upacara. Darah perempuan disembunyikan di balik bungkus plastik, lalu dipajaki. Lewat PMK 157/2023, yang diperbarui PMK 45/2025, negara membebaskan PPN atas impor dan penyerahan senjata, amunisi, helm dan rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, hingga sistem pengamanan persenjataan prajurit TNI. Pembalut? Tetap kena PPN dengan tarif efektif 11 persen. Logika negara bisa dipahami. Pembeli senjata itu adalah negara sendiri. Jika PPN-nya dipungut, uangnya keluar dari APBN lalu masuk lagi ke APBN. Pembalut lain cerita. PPN adalah pajak konsumsi yang ditanggung pembeli terakhir: perempuan, setiap bulan, selama puluhan tahun. Persoalannya ada pada kata "strategis". Siapa yang menentukan kebutuhan mana yang layak dibebaskan? Ahli hukum pajak Bridget Crawford dan Carla Spivack (2017) menilai pajak pembalut lama luput dari perhatian karena rasa risih terhadap tubuh perempuan. Darah yang datang tanpa diminta harus disembunyikan, sementara darah yang tumpah di medan perang dimuliakan. Di Indonesia, UU PPN lahir pada 1983, di bawah Orde Baru, rezim yang menurut Julia Suryakusuma menjalankan "ibuisme negara": perempuan ditempatkan terutama sebagai istri dan ibu. Dibaca dengan lensa itu, tak mengherankan bila kebutuhan tubuh perempuan tidak masuk hitungan kebutuhan negara. Tentu ada keberatan. Pengamat pajak mengingatkan bahwa setiap pengecualian membuat aturan makin rumit dan menggerus penerimaan. Namun kajian Christopher Cotropia dan Kyle Rozema (2018) di New Jersey menemukan potongan pajak pembalut sepenuhnya dinikmati pembeli, dan yang berpenghasilan rendah paling diuntungkan. Kenya, Kanada, dan Australia sudah menghapus pajak serupa. Bahkan seorang pegawai Ditjen Pajak, dalam opini pribadinya di DDTCNews (Juni 2026), mengusulkan PPN produk menstruasi ditanggung pemerintah. Jika rompi antipeluru dianggap kebutuhan strategis, mengapa pembalut, yang membuat jutaan perempuan bisa tetap bersekolah dan bekerja, tidak? Rujukan: B. J. Crawford dan C. Spivack, 'Tampon Taxes, Discrimination, and Human Rights', Wisconsin Law Review, 2017/3 (2017). C. A. Cotropia dan K. Rozema, 'Who Benefits from Repealing Tampon Taxes? Empirical Evidence from New Jersey', Journal of Empirical Legal Studies, 15/3 (2018). J. Suryakusuma, Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru (Depok: Komunitas Bambu, 2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 1062). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2025 (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 540). D. Yandiawan, 'Menimbang PPN Nol Persen untuk Produk Menstruasi', DDTCNews, 1 Juni 2026. #neohistoria #sejarahperempuan #pajakpembalut #feminisme #sejarahindonesia