FERDINAND ALMI™

Kementerian Lingkungan Hidup memberi sanksi dan menyegel empat perusahaan tambang nikel (PT GN, PT KSM, PT ASP dan PT MRP) yang terbukti melakukan pelanggaran serius di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Keempat perusahaan itu memang mengantongi Izin Usaha Pertambangan. Tapi, hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). "Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (5/6/2025), dikutip Antara. Pelanggaran PT ASP yaitu menambang di Pulau Manuran seluas sekitar 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Di lokasi ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas. PT GN beroperasi di Pulau Gag seluas 6.030,53 hektare, yang tergolong pulau kecil, sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Langkah KLH/BPLH: mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT ASP & PT GN. Izin lingkungan akan dicabut jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu, PT MRP tak punya dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan. PT KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas itu menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai. PT KSM akan disanksi administratif yakni pemulihan lingkungan serta berpotensi menghadapi gugatan perdata. | Narasi Daily