Surabaya, Indonesia
Joined September 2009
- Tweets39.4K
- Following5.6K
- Followers1.1K
- Likes43.8K
edyt retweeted
Dia sendiri bilang waktu menjabat kerjanya ga jelas. Sekarang sudah ga menjabat disuruh bersuara membongkar kasus.
Ini negara memang ga tertib nalar sama sekali ya? Goblognya kabeh.
Waktu kerja ga bener, sekarang sudah ga kerja disuruh kerja.
Negara rasa kandang monyet bener.
Prof @mohmahfudmd itu sebenarnya bisa bersuara keras di kasus penyadapan.
Pernah jabat MenkoPolhukam yg juga mengkoordinasi Polri.
Untuk menebus dosa karena selama menjabat ndak jelas hasil kerjanya, baiknya dorong sekalian Audit LIMS tdk hanya 2025-2026, bahkan Pilpres 2024.
edyt retweeted
Pemerintah itu butuh approval rating.
Yang akan membebani pasti dicut.
Jadi kita harus lawan terus..
edyt retweeted
Saat Anggaran Dipangkas, Pemerintah Justru Gelontorkan Rp14,7 Miliar untuk Influencer Raffi Ahmad
ICW mengungkapkan dua kementerian mengalokasikan anggaran Rp14,7 miliar untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia pada 2023 hingga 2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
➡️Baca selengkapnya: suara.com/news/2026/11/10/09…
Jadikan Suara.com sumber berita:
Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan.
#RaffiAhmad #ICW #IndonesiaCorruptionWatch #RANS RF
edyt retweeted
Pernyataan Ainun bhw pemakzulan Gibran otomatis menghentikan pemilihan presiden langsung oleh rakyat adalah bentuk kekeliruan berpikir (slippery slope fallacy) dan bentuk fear-mongering politik semata.
edyt retweeted
Kurang cerdas gimana coba Jokowi itu
Ujian skripsi 3 kali dn dapat nilai A😂
Yank..kmu dl ujian skripsi brp kali? Sekali doank? Oh kurang mantep tuuhh😂😂😂
Trus kerennya lagi ijasah bisa dipinjam dari Bareskrim
Kan dl katanya disita?
Aduh bapakeeeee.... @jokowi
Pagiiii
edyt retweeted
Kubu Roy Suryo mendesak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk melakukan uji laboratorium forensik ulang secara independen terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Desakan ini membuat sosok Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro kembali menjadi perhatian, karena dialah pejabat Polri yang mengumumkan keaslian ijazah tersebut saat menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Mei 2025.
Pihak Roy Suryo mempertanyakan validitas hasil pemeriksaan lama dan mengaku tidak pernah mendapatkan salinan resmi dokumen pengujian laboratorium tersebut. Namun, dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Jokowi menyatakan keberatan jika ijazahnya harus diuji ulang karena merasa dokumen pendidikannya sudah terbukti sah melalui uji Labfor Polri serta dinyatakan identik dengan dokumen rekan kuliahnya di UGM.
Irjen Djuhandhani sendiri merupakan purnawirawan perwira tinggi yang memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse. Setelah menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri dan sempat dipromosikan sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, ia baru saja dimutasi oleh Kapolri Jenderal Suyudi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.
Bagaimana pandangan Anda mengenai dinamika hukum dan perdebatan seputar pembuktian keaslian dokumen publik ini?
#RoySuryo #IjazahJokowi #IrjenDjuhandhani
Baca di sini:
tribunnews.com/nasional/7908…
edyt retweeted
Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah dari Singapura yang dapat disetarakan dgn pendidikan tamat SMA sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum cnnindonesia.com/nasional/20…
edyt retweeted
Breaking news 🔥😂
Puluhan anggota DPR RI hampir semua fraksi telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Setelah PSI out, lanjut Gibran out.
Yang sabar bro @DedynurPalakka dkk.😁
edyt retweeted
Pukulan telak terakhir bagi kubu Gibran di Senayan.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengonfirmasi bahwa GERINDRA MEMBEBASKAN SELURUH KADER DI DPR UNTUK BERSIKAP DAN BERPENDAPAT SOAL IJAZAH GIBRAN.
Gerindra menegaskan :
1. Tidak Ada Larangan / Perintah Membela: Anggota Fraksi Gerindra punya hak konstitusional sesuai UU MDIS untuk menyampaikan sikap.
2. Siap Hormati Langkah Lintas Fraksi: Gerindra menghormati aspirasi lintas fraksi, baik yang mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun Hak Angket.
3. Penyelesaian Cepat Demi Stabilitas: Polemik dokumen bodong ini harus segera dituntaskan agar tidak menjadi beban berkepanjangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo.
Ketika partai inti pemerintah (Gerindra) sendiri sudah "lepas tangan" dan membebaskan kadernya ikut memproses pemakzulan, tameng politik Gibran resmi hancur lebur.
cnnindonesia.com/nasional/20…
edyt retweeted
BREAKING NEWS
JUTAAN RELAWAN MBG AKAN DEMO SUDARYONO IMBAS BANYAK YANG KENA PHK AKIBAT PERUBAHAN ATURAN INSENTIF
edyt retweeted
Presiden ke-7, Joko Widodo alias Jokowi diduga berada di balik skenario politik yang berkembang dalam polemik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Memang sulit membuktikan instruksi langsung Jokowi kepada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan. Namun, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai hubungan kedekatan keduanya selama dan setelah masa pemerintahan Jokowi patut dicermati.
Menurutnya, Jokowi tidak harus jadi pemberi perintah langsung, melainkan bisa berperan sebagai pengatur skenario politik di balik berbagai polemik, termasuk keberpihakan kebijakan hukum yang menguntungkan dirinya dan keluarga.
Hari menduga Jokowi menikmati sorotan dari isu ijazah palsu hingga penyadapan, dan kuat mengindikasikan bahwa otak serta penulis skenario di baliknya adalah Joko Widodo. (Jamaludin Akmal rmol.id)
edyt retweeted
Maksudnya ini Gus hedon flexing mobil mevvah itu ya ? @NyaiNeneng
Coba @BPKPgoid audit hibah Pemda tahun² sebelumnya, terima hibah gak?
Yayasan Pimpinan Iqdam Minta Dana Hibah Rp25 M, Ditolak Pemprov Jatim cnnindonesia.com/nasional/20…
edyt retweeted
⭕️MENGUNDURKAN DIRI LEBIH MENGUNTUNGKAN GIBRAN DARIPADA DIMAKZULKAN
masih dapat uang pensiun dan fasilitas negara
portal-islam.id/mengundurkan…
edyt retweeted
Anjaiiiii ini yg namanya Arief Kurniawan si Raja Nikel peliharaan geng solo… @msaid_didu ?
edyt retweeted
Mundur sebelum dimundurkan.😁
Ada info, Wapres Gibran dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila DPR RI mulai memproses usulan pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kabar tersebut mencuat menjelang rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Selasa (10/11/2026).
Sekedar informasi, Jika mengundurkan diri secara resmi dari jabatan wakil presiden, yang bersangkutan berpotensi tetap mendapatkan hak-hak keuangan atau fasilitas pensiun pejabat negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
edyt retweeted
Kemana mana naik private jet/kelas bisnis, giliran bisnis sendiri mau dibebankan ke rakyat. Curang lw..
Jatim. Selamat ya. 👏😃
edyt retweeted
Anggota DPR dari PKS, sambil berjalan meninggalkan ruang sidang, ada yg mengangkat karton bertuliskan: GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN.
----
Bang, kenapa di Paripurna tadi tidak interupsi menyampaikan pesan demikian?
edyt retweeted
Enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dkk mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan itu diajukan untuk menjamin keamanan para saksi selama proses hukum berlangsung.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut telah masuk sejak 6 November 2026 dan saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim yang menangani perkara tersebut.
Achmadi menjelaskan, LPSK akan mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum memutuskan pemberian perlindungan, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, hingga kondisi khusus yang dihadapi masing-masing saksi.
LPSK juga terus memantau perkembangan kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan perlindungan bertambah seiring berjalannya proses hukum.
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Keempatnya yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sinta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan ilegal itu disebut berlangsung selama 2025-2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa mengikuti ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
📸: Dok. Antara.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | keepme | R120 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan
